Partai politik, fungsi dan syarat pendiriannya

Jakarta
(ANTARA)
–
Partai
politik
(parpol)
memiliki
peran
penting
dalam
sistem
pemerintahan
di
negara
demokrasi
seperti
Indonesia
yakni
untuk
menjalankan
fungsi
pendidikan
politik,
mencetak
kader
politik
dan
mengisi
jabatan
politik.

Di
Indonesia,
kehadiran
partai
politik
diatur
dalam
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2008
tentang
Partai
Politik
dan
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2011
Tentang
Perubahan
Atas
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2008
tentang
Partai
Politik.

Dalam
UU
tersebut,
partai
politik
merupakan
organisasi
yang
bersifat
nasional
dan
dibentuk
oleh
sekelompok
warga
negara
Indonesia
secara
sukarela
atas
dasar
kesamaan
kehendak
dan
cita-cita
untuk
memperjuangkan
dan
membela
kepentingan
politik
anggota,
masyarakat,
bangsa
dan
negara,
serta
memelihara
keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
berdasarkan
Pancasila
dan
UUD
1945.

Fungsi
partai
politik
sebagaimana
yang
diatur
dalam
UU
tersebut,
berfungsi
sebagai
sarana
pendidikan
politik
bagi
anggota
dan
masyarakat
luas
agar
menjadi
warga
negara
Indonesia
yang
sadar
akan
hak
dan
kewajibannya
dalam
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa,
dan
bernegara.

Partai
politik
berfungsi
sebagai
penciptaan
iklim
yang
kondusif
bagi
persatuan
dan
kesatuan
bangsa
Indonesia
untuk
kesejahteraan
masyarakat,
penyerap,
penghimpun,
dan
penyalur
aspirasi
politik
masyarakat
dalam
merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan
negara.

Selain
itu,
partai
politik
berfungsi
sebagai
partisipasi
politik
warga
negara
Indonesia,
rekrutmen
politik
dalam
proses
pengisian
jabatan
politik
melalui
mekanisme
demokrasi
dengan
memperhatikan
kesetaraan
dan
keadilan
gender.

Syarat
mendirikan
partai
politik

Dalam
mendirikan
sebuah
partai
politik,
tentunya
memiliki
sebuah
persyaratan
yang
harus
dipenuhi.
Berikut
persyaratan
mendirikan
Partai
Politik
berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2011:

1. Partai
   Politik
   didirikan
   dan
   dibentuk
   oleh
   paling
   sedikit
   30
   (tiga
   puluh)
   orang
   warga
   negara
   Indonesia
   yang
   telah
   berusia
   21
   (dua
   puluh
   satu)
   tahun
   atau
   sudah
   menikah
   dari
   setiap
   provinsi.
   Partai
   Politik
   didaftarkan
   oleh
   paling
   sedikit
   50
   (lima
   puluh)
   orang
   pendiri
   yang
   mewakili
   seluruh
   pendiri
   Partai
   Politik
   dengan
   akta
   notaris,
   pendiri
   dan
   pengurus
   Partai
   Politik
   dilarang
   merangkap
   sebagai
   anggota
   partai
   politik
   lain
2. Pendirian
   dan
   pembentukan
   Partai
   Politik
   menyertakan
   30
   persen keterwakilan
   perempuan
3. Akta
   notaris
   harus
   memuat
   AD
   dan
   ART
   serta
   kepengurusan
   Partai
   Politik
   tingkat
   pusat
4. AD
   sebagaimana
   dimaksud
   memuat
   paling
   sedikit:
   asas
   dan
   ciri
   partai
   politik,
   visi
   dan
   misi
   partai
   politik,
   nama,
   lambang,
   dan
   tanda
   gambar
   partai
   politik,
   tujuan
   dan
   fungsi
   partai
   politik,
   organisasi,
   tempat
   kedudukan,
   dan
   pengambilan
   keputusan,
   kepengurusan
   partai
   politik,
   mekanisme
   rekrutmen
   keanggotaan
   partai
   politik
   dan
   jabatan
   politik,
   sistem
   kaderisasi,
   mekanisme
   pemberhentian
   anggota
   partai
   politik,
   peraturan
   dan
   keputusan
   partai
   politik,
   pendidikan
   politik,
   keuangan
   partai
   politik,
   mekanisme
   penyelesaian
   perselisihan
   internal
   partai
   politik
5. Partai
   politik
   harus
   didaftarkan
   ke
   Kementerian
   untuk
   menjadi
   badan
   hukum
6. Untuk
   menjadi
   badan
   hukum,
   partai
   politik
   harus
   mempunyai:

• Akta
  notaris
  pendirian
  partai
  politik
• Nama,
  lambang,
  atau
  tanda
  gambar
  yang
  tidak
  mempunyai
  persamaan
  pada
  pokoknya
  atau
  keseluruhannya
  dengan
  nama,
  lambang,
  atau
  tanda
  gambar
  yang
  telah
  dipakai
  secara
  sah
  oleh
  partai
  politik
  lain
  sesuai
  dengan
  peraturan
  perundang-undangan
• Kepengurusan
  pada
  setiap
  provinsi
  dan
  paling
  sedikit
  75%
  (tujuh
  puluh
  lima
  perseratus)
  dari
  jumlah
  kabupaten/kota
  pada
  provinsi
  yang
  bersangkutan
  dan
  paling
  sedikit
  50
  persen
  dari
  jumlah
  kecamatan
  pada
  kabupaten/kota
  yang
  bersangkutan
• Kantor
  tetap
  pada
  tingkatan
  pusat,
  provinsi,
  dan
  kabupaten/kota
  sampai
  tahapan
  terakhir
  pemilihan
  umum;
  dan
• Rekening
  atas
  nama
  partai
  politik.

Baca
juga:

5
partai
peraih
suara
terbanyak
pada
Pemilu
2024

Pewarta:
Sri
Dewi
Larasati
Editor:
Alviansyah
Pasaribu
Copyright
©
ANTARA
2024

Source