Jakarta
(ANTARA)
–
(Ibu
Kota
Nusantara)
merupakan
nama
ibu
kota
baru
Republik
Indonesia
yang
berada
di
Kalimantan
Timur.
Pemerintah
memutuskan
memindahkan
ibu
kota
untuk
mengatasi
berbagai
tantangan
yang
dihadapi
Jakarta
serta
mendukung
pembangunan
berkelanjutan.
Pemindahan
ibu
kota
negara
dari
Jakarta
ke
Kalimantan
Timur
antara
lain
bertujuan
mengurangi
tekanan
pada
Jakarta
yang
semakin
padat
dan
rawan
bencana,
serta
mendukung
pemerataan
pembangunan
di
luar
Pulau
Jawa.
Pemindahan
ibu
kota
ini
diharapkan
dapat
mengatasi
masalah-masalah
di
Jakarta,
seperti
kemacetan,
pencemaran
lingkungan,
dan
risiko
bencana
alam.
Selain
itu,
langkah
ini
diharapkan
dapat
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
di
kawasan
timur
Indonesia,
meningkatkan
investasi,
dan
menciptakan
lapangan
kerja
baru.
Baca
juga:
Pakar
menilai
banyak
makna
dari
candaan
Airlangga
ke
Bahlil
di
IKN
IKN
dirancang
sebagai
pusat
administrasi
yang
lebih
modern
dan
ramah
lingkungan,
dengan
infrastruktur
yang
mendukung
pertumbuhan
ekonomi
dan
kesejahteraan
masyarakat.
Selain
itu,
pemindahan
ibu
kota
bertujuan
mengatasi
ketimpangan
pembangunan
antara
wilayah
barat
dan
timur,
dengan
memanfaatkan
sumber
daya
dan
potensi
Kalimantan
untuk
menciptakan
pusat
pemerintahan
yang
efisien
dan
mendukung
pemerataan
pembangunan.
Lalu,
apa
urgensi
spesifik
pemerintah
Indonesia
memindahkan
ibu
kota
negara
dari
Jakarta
ke
IKN?
Berikut
penjelasannya,
mengutip
OIKN:
Urgensi
pemindahan
ibu
kota
negara
ke
IKN
1.
Visi
Indonesia
2045
Untuk
menghadapi
tantangan
mendatang
dan
mencapai
Visi
Indonesia
2045,
yang
menargetkan
Indonesia
menjadi
ekonomi
lima
besar
dunia
dengan
PDB
per
kapita
23.119
dolar
AS,
diperlukan
transformasi
ekonomi
yang
memperkirakan
Indonesia
akan
keluar
dari
middle
income
trap
pada
2036.
Transformasi
ini
melibatkan
hilirisasi
industri,
pengembangan
infrastruktur,
dan
reformasi
birokrasi
dari
2020
hingga
2024,
yang
mendasari
kebutuhan
akan
IKN
untuk
mendukung
proses
tersebut.
Baca
juga:
Prabowo
pastikan
pembangunan
IKN
dilanjutkan
kalau
bisa
dipercepat
2.
Mendorong
pertumbuhan
ekonomi
yang
merata
Dalam
konteks
ini,
IKN
diharapkan
dapat
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
yang
merata,
termasuk
di
Kawasan
Timur
Indonesia.
Sebelumnya,
Jakarta
sebagai
pusat
pemerintahan,
politik,
dan
industri,
mengendalikan
70
persen
perputaran
uang
meski
hanya
mencakup
0,003
persen
dari
luas
daratan
Indonesia
dan
memiliki
3,9
persen
dari
jumlah
penduduk
nasional.
Ketidakmerataan
pembangunan
dan
kesejahteraan
di
Indonesia
disebabkan
oleh
terpusatnya
pembangunan
di
Jakarta
dan
Pulau
Jawa.
Kondisi
ini
berdampak
negatif
pada
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkelanjutan,
tidak
memanfaatkan
potensi
daerah
secara
maksimal,
serta
kurang
mendukung
keadilan
antar
wilayah
dan
persatuan
bangsa.
Oleh
karena
itu,
IKN
diharapkan
dapat
mengatasi
tantangan
ini
dengan
menjadi
kota
berkelas
dunia
yang
melayani
seluruh
rakyat
Indonesia.
IKN
juga
diharapkan
menjadi
pusat
gravitasi
ekonomi
baru
di
Indonesia,
mencakup
kawasan
tengah
dan
timur,
serta
menciptakan
pusat
pertumbuhan
ekonomi
baru
dan
memaksimalkan
potensi
sumber
daya
daerah.
3.
Populasi
jiwa
terlalu
padat
dan
pertumbuhan
urbanisasi
sangat
tinggi
Kondisi
Jakarta
yang
kini
tidak
lagi
sesuai
sebagai
ibu
kota
negara
terlihat
dari
beberapa
faktor.
Pertama,
kepadatan
penduduk
Jakarta
mencapai
16.704
jiwa/km²,
jauh
lebih
tinggi
dibandingkan
kepadatan
nasional
yang
hanya
141
jiwa/km².
menurut
data
TomTom
Traffic
Index
2020,
Jakarta
sempat
berada
di
peringkat
10
kota
terburuk
dunia
dalam
hal
kemacetan
pada
2019,
meskipun
posisinya
kemudian
turun
ke
peringkat
31
dari
416
kota
besar
pada
2020.
Baca
juga:
IKN:
pengertian,
lokasi,
dan
tujuan
pembangunannya
4.
Krisis
sumber
air
bersih
Menurut
data
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
(PUPR)
2016,
Jawa
menghadapi
krisis
air
yang
cukup
serius.
Beberapa
daerah,
termasuk
wilayah
Jawa
Tengah,
menunjukkan
indikator
berwarna
kuning
yang
menandakan
tekanan
pada
ketersediaan
air.
5.
Ancaman
bahaya
banjir,
gempa
bumi,
dan
penurunan
tanah
di
Jakarta
Jakarta
menghadapi
masalah
lingkungan
dan
geologi
yang
serius,
seperti
banjir
tahunan
dan
penurunan
tanah
yang
membuat
sebagian
wilayahnya
berada
di
bawah
dari
permukaan
laut.
Sekitar
50
persen
wilayah
Jakarta
menghadapi
risiko
banjir
lebih
sering
dari
10
tahun
sekali.
Selain
itu,
daerah
Jakarta
juga
terancam
oleh
aktivitas
gunung
api,
seperti
Krakatau
dan
Gunung
Gede,
serta
potensi
gempa
bumi
dan
tsunami.
Pemerintah
Indonesia
berharap
pemindahan
ibu
kota
dari
Jakarta
ke
IKN
akan
mencakup
perencanaan
kota
yang
ramah
lingkungan,
dengan
fokus
pada
infrastruktur
hijau
dan
teknologi
canggih.
Langkah
ini
diharapkan
tidak
hanya
menyelesaikan
masalah
Jakarta,
tetapi
juga
menjadi
contoh
bagi
pembangunan
kota
masa
depan
yang
berkelanjutan
di
Indonesia.
Pewarta:
M.
Hilal
Eka
Saputra
Harahap
Editor:
Suryanto
Copyright
©
ANTARA
2024