Majelis
nasional
Republika
Srpska
yang
dikuasai
Serbia
di
Bosnia
pada
hari
Kamis
(13/3)
mengadopsi
rancangan
Konstitusi
Republik
yang
baru,
yang
diperkenalkan
oleh
presiden
republik
otonom
tersebut,
Milorad
Dodik,
yang
mencakup
pasal-pasal
yang
melanggar
Konstitusi
Bosnia.
Jaksa
penuntut
negara
Bosnia
pada
hari
Rabu
(12/2)
telah
memerintahkan
penangkapan
Dodik
dan
para
ajudannya
karena
mengabaikan
panggilan
pengadilan
atas
tuduhan
mencoba
merusak
konstitusi
Bosnia.
Republika
Srpska
adalah
entitas
di
Bosnia
dan
Herzegovina.
Bulan
lalu,
pengadilan
Bosnia
menjatuhkan
hukuman
satu
tahun
penjara
kepada
Dodik
dan
melarangnya
berpolitik
selama
enam
tahun
atas
kegiatan
separatisnya
dan
karena
menentang
keputusan
Perwakilan
Tinggi
internasional
yang
mengawasi
Perjanjian
Dayton
1995.
Perjanjian
itu
mengakhiri
perang
yang
berakar
pada
masalah
etnis
yang
berlangsung
lebih
dari
tiga
tahun
dan
menewaskan
100.000
orang.
Dodik
menolak
surat
perintah
penangkapan
tersebut,
dan
mengatakan
kepada
wartawan
di
ibu
kota
wilayah,
Banja
Luka,
pada
Rabu
bahwa
hal
itu
bermotif
politik
dan
bahwa
ia
akan
meminta
Rusia
untuk
memveto
perpanjangan
kehadiran
EUFOR,
pasukan
penjaga
perdamaian
Uni
Eropa
di
Bosnia,
di
Dewan
Keamanan
PBB.
Dalam
sebuah
wawancara
dengan
VOA
Bosnian
Service
pada
hari
Kamis,
pengacara
Dodik,
Anto
Nobilo,
mengatakan
Dodik
tidak
mengakui
pengadilan
Bosnia
maupun
kantor
kejaksaan
negara,
dan
dengan
demikian
tidak
memerlukan
pembelaan
hukum.
“Saya
tidak
yakin
Dodik
akan
ditangkap,”
kata
Nobilo. “Dodik
tidak
akan
mau
bekerja
sama,
atau
menunjuk
tim
pembelanya,
karena
ia
tidak
menganggap
proses
hukum
ini
sah.
…
Bosnia
perlu
segera
meredakan
situasi
ini.
Ini
adalah
krisis
konstitusional,
hukum,
dan
politik
yang
besar
dan
harus
diselesaikan
secara
politis.”
Nenad
Stevandic,
ketua
majelis
nasional
Republika
Srpska
dan
sekutu
dekat
Dodik,
mengecam
tindakan
terhadap
republik
otonom
yang
dikuasai
Serbia
itu
sebagai
serangan
terhadap
tatanan
konstitusional.
“Kami
sepenuhnya
benar,”
katanya
pada
hari
Rabu. “Namun,
bersikap
benar
di
Bosnia
dan
Herzegovina
berarti
dianiaya.”
Sementara
itu,
di
Washington,
tiga
anggota
Senat
AS
—
Chuck
Grassley,
Jeanne
Shaheen,
dan
Jim
Risch
—
memimpin
kelompok
sembilan
anggota
Kongres
AS
lainnya
dalam
meminta
Menteri
Luar
Negeri
Marco
Rubio
untuk
mencegah
kemerosotan
situasi
lebih
lanjut
di
Bosnia.
“Kami
sangat
prihatin
dengan
tindakan
Milorad
Dodik
baru-baru
ini,
pemimpin
entitas
Republika
Srpska
di
Bosnia
dan
Herzegovina,”
tulis
mereka
dalam
surat
kepada
Rubio. “Selama
bertahun-tahun,
ia
terlibat
dalam
aktivitas
pemisahan
diri,
menantang
lembaga-lembaga
negara
Bosnia
dan
Herzegovina,
merusak
konstitusi,
dan
mengancam
integritas
teritorial
negara
tersebut.”
AS
menjatuhkan
sanksi
kepada
Dodik
dan “jaringan
patronasenya”
pada
tahun
2023
dan
sekali
lagi
pada
bulan
Januari
tahun
ini.
Ketika
ditanya
oleh
VOA
saat
dalam
perjalanan
ke
Jeddah,
Arab
Saudi,
pada
tanggal
10
Maret,
apakah
AS
sedang
mempertimbangkan “tindakan
hukuman
apa
pun
terhadap
Dodik,”
Rubio
mengatakan
bahwa
pemerintahan
Trump
tidak
ingin
melihat
perpecahan
Bosnia.
“Hal
terakhir
yang
dibutuhkan
dunia
adalah
krisis
lain,
dan
kami
telah
membicarakannya,”
katanya. “Sejauh
yang
mungkin
kami
lakukan
selanjutnya,
kami
sedang
meninjau
pilihan-pilihan
tersebut.
Namun,
sudah
sangat
jelas
bahwa
apa
pun
perbedaan
yang
mungkin
ada
di
sana,
hal
ini
sebaiknya
tidak
menyebabkan
negara
terpecah
belah,
dan
tidak
menyebabkan
konflik
lain.”
Para
ahli
mengatakan
tindakan
Dodik
dan
majelis
nasional
Republika
Srpska
telah
memicu
krisis
konstitusional
paling
serius
di
Bosnia
sejak
1995.
“Pertama-tama,
ini
merupakan
cerminan
dari
ketidakhormatan
(Dodik)
terhadap
lembaga-lembaga
negara
yang
fundamental,
yaitu,
Pengadilan
Bosnia
dan
Herzegovina,
dan
Mahkamah
Konstitusi
Bosnia
dan
Herzegovina
dan
semua
postulat
fundamental
yang
menjadi
dasar
tatanan
konstitusional-hukum,”
kata
Milos
Davidovic,
profesor
hukum
di
Universitas
Sarajevo,
kepada
VOA
Bosnian
Service.
Ahmed
Kico,
seorang
pakar
politik
dan
keamanan,
mengatakan
kepada
VOA
bahwa
tindakan
Dodik
dan
majelis
nasional
Republika
Srpska
termasuk
dalam “operasi
hibrida
…
yang
dilaksanakan
atas
perintah
Federasi
Rusia
dan
Serbia
…
oleh
karena
itu,
ini
adalah
situasi
yang
sangat
berbahaya
di
mana
mereka
mencoba
untuk
menunjukkan
dan
membuktikan
bahwa
kelangsungan
hidup
Bosnia
dan
Herzegovina
tidak
mungkin
terjadi
sebagai
negara
demokrasi.”
Di
tengah
krisis
yang
berkembang,
pasukan
penjaga
perdamaian
Eropa
tambahan
tiba
di
Bosnia
pada
hari
Rabu
untuk
memperkuat
pasukan
EUFOR.
[ab/uh]