Kendal,
28
April
2025
Upaya
meningkatkan
kesejahteraan
tenaga
kesehatan
kembali
mendapat
angin
segar.
Kementerian
Perumahan
dan
Kawasan
Permukiman
(PKP)
bersama
Kementerian
Kesehatan,
Badan
Pusat
Statistik
(BPS),
Badan
Pengelola
Tabungan
Perumahan
Rakyat
(BP
Tapera),
dan
PT
Bank
Tabungan
Negara
(Persero)
Tbk
(BTN),
secara
resmi
meluncurkan
program
akad
massal
dan
penyerahan
kunci
rumah
bersubsidi
di
Kendal,
Jawa
Tengah,
pada
Senin,
28
April
2025.
Program
ini
dirancang
untuk
memudahkan
akses
kepemilikan
hunian
layak
bagi
30.000
tenaga
kesehatan,
yang
meliputi
15.000
perawat,
10.000
bidan,
dan
5.000
tenaga
kesehatan
masyarakat.
Sasaran
utama
adalah
tenaga
kesehatan
dari
kategori
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
(MBR)
yang
belum
memiliki
rumah.
Menteri
Perumahan
dan
Kawasan
Permukiman,
Maruarar
Sirait,
dalam
sambutannya
menegaskan
pentingnya
seleksi
ketat
terhadap
pengembang
perumahan
yang
dilibatkan
dalam
program
ini.
Ia
menekankan
bahwa
kualitas
rumah
dan
tanggung
jawab
pengembang
harus
menjadi
prioritas.
“Saya
minta
nanti
bersama
bank,
terutama
BTN,
menyalurkan
kewenangan
apa
yang
dibutuhkan
supaya
jangan
hanya
diberikan
kepada
pengembang,
tapi
pilihlah
pengembang
yang
bagus.
Jangan
hanya
menyalurkan
sekadar
keuangan.
Jangan
lagi
rakyat
dibiarkan
berhadapan
sendiri,”
tegas
Maruarar.
Ia
juga
menyampaikan
bahwa
program
rumah
subsidi
ini
merupakan
mandat
langsung
dari
Presiden
Prabowo
Subianto,
yang
menginstruksikan
penyediaan
rumah
layak
dengan
subsidi
bunga
yang
sangat
rendah.
“Arahannya
jelas
dari
Presiden
Prabowo,
mempersiapkan
rumah
subsidi
dengan
subsidi
bunga
yang
sangat
murah,
agar
masyarakat
dan
tenaga
kesehatan
bisa
memiliki
rumah
yang
layak,”
ujarnya.
Tak
hanya
berbicara,
Menteri
Maruarar
langsung
turun
ke
lapangan
untuk
mengecek
kondisi
perumahan.
Ia
memastikan
bahwa
rumah
yang
dibangun
berada
di
lokasi
yang
bebas
banjir
dan
memiliki
lingkungan
yang
nyaman
bagi
warganya.
“Saya
biasanya
suka
out
of
the
box.
Saya
cek
langsung
perumahannya.
Tidak
banjir,
warganya
bahagia.
Ini
bukti
bahwa
pengembangnya
bertanggung
jawab,”
katanya.
Untuk
menjamin
ketepatan
sasaran
program,
ia
meminta
BPS
untuk
memperbarui
data
penerima
manfaat
setiap
tiga
bulan.
Ia
menekankan
pentingnya
validasi
agar
bantuan
tidak
salah
sasaran.
“BPS
harus
mengupdate
by
name
by
address
setiap
tiga
bulan.
Tidak
boleh
lagi
ada
orang
kaya
dapat
rumah
subsidi.
Tidak
boleh
lagi
ada
penerima
Bansos
yang
ternyata
orangnya
sudah
meninggal,”
tegasnya.
Menteri
Maruarar
juga
berharap
agar
ke
depan
kuota
program
ini
dapat
diperluas,
terutama
untuk
memenuhi
kebutuhan
rumah
bagi
tenaga
kesehatan
di
seluruh
Indonesia.
“Banyak
sekali
perawat
dan
bidan
yang
belum
memiliki
rumah.
Jika
kita
bisa
tambah
kuota
lagi,
saya
akan
prioritaskan
untuk
mereka.
Semoga
semakin
banyak
pengusaha
yang
memberikan
CSR-nya
untuk
bidang
perumahan,”
ujarnya.
Menteri
Kesehatan
RI,
Budi
Gunadi
Sadikin,
dalam
kesempatan
yang
sama,
mengapresiasi
kolaborasi
lintas
sektor
ini
sebagai
bentuk
nyata
dukungan
kepada
para
tenaga
kesehatan.
Menkes
juga
menekankan
bahwa
pembangunan
hunian
tidak
cukup
hanya
menyediakan
rumah,
melainkan
juga
harus
membangun
kawasan
yang
nyaman
dan
terintegrasi,
lengkap
dengan
fasilitas
pendidikan,
kesehatan,
perdagangan,
dan
hiburan.
Pada
kesempatan
ini,
sebanyak
17
tenaga
kesehatan
dari
wilayah
Semarang
telah
terverifikasi
sebagai
penerima
rumah,
dengan
enam
di
antaranya
secara
simbolis
menerima
kunci
rumah
langsung
dari
pejabat
yang
hadir.
Para
penerima
berasal
dari
berbagai
profesi,
seperti
perawat,
bidan,
perekam
medis,
fisioterapis,
hingga
tenaga
penunjang.
Selain
akad
massal,
para
peserta
dan
tamu
undangan
diajak
meninjau
lokasi
perumahan
untuk
melihat
langsung
spesifikasi
pembangunan
serta
fasilitas
kawasan
yang
akan
disiapkan.
Sebagai
upaya
mempercepat
proses
verifikasi
penerima
manfaat,
Kementerian
Kesehatan
memanfaatkan
platform
SATUSEHAT
SDM
Kesehatan
untuk
pemberitahuan
dan
pengajuan
klaim
bantuan
rumah,
dengan
penyebaran
informasi
melalui
broadcast
WhatsApp
dan
email
kepada
tenaga
kesehatan
yang
memenuhi
syarat.
Ke
depan,
program
ini
diharapkan
dapat
diperluas
hingga
mencakup
tenaga
kesehatan
yang
bertugas
di
daerah
terpencil,
perbatasan,
dan
kepulauan.
Program
ini
menjadi
langkah
penting
dalam
memperkuat
kesejahteraan
tenaga
kesehatan
Indonesia
sekaligus
meningkatkan
pemerataan
layanan
kesehatan
nasional.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(DJ/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM