Jakarta,
29
April
2025
Dalam
rapat
kerja
dengan
Komisi
IX
DPR
RI
yang
digelar
di
Gedung
Nusantara
I,
Selasa
(29/4),
Menteri
Kesehatan
Budi
Gunadi
Sadikin
menegaskan
komitmen
Kementerian
Kesehatan
untuk
terus
memperkuat
layanan
kesehatan
jemaah
haji
Indonesia.
Upaya
ini
mencakup
optimalisasi
pelayanan
sejak
pra-keberangkatan
di
daerah,
layanan
di
embarkasi
dan
debarkasi,
hingga
pemantauan
selama
pelaksanaan
ibadah
haji
di
Arab
Saudi
dan
pasca
kembali
ke
tanah
air.
Menkes
Budi
menyampaikan
bahwa
kerja
sama
erat
antara
Pemerintah
Indonesia
dan
Arab
Saudi
sangat
penting
untuk
menurunkan
angka
kematian
jemaah
haji
dan
memastikan
terselenggaranya
layanan
kesehatan
yang
cepat,
tepat,
dan
manusiawi.
“Saya
didatangi
oleh
Menteri
Kesehatan
Arab
Saudi.
Beliau
menyampaikan
keprihatinan
atas
tingginya
angka
kematian
jemaah
haji
Indonesia
pada
2022
dan
2023.
Mereka
meminta
agar
kita
benar-benar
serius
menangani
hal
ini,”
ujar
Menkes
Budi.
“Kalau
tidak,
bisa
saja
regulasi
di
Arab
Saudi
menjadi
lebih
ketat,
termasuk
soal
asuransi
dan
biaya
pelayanan
kesehatan.”
Sebagai
tindak
lanjut,
Kemenkes
telah
menerapkan
sistem
pemeriksaan
kesehatan
jemaah
yang
lebih
dini
sejak
2024.
Pemeriksaan
dilakukan
sebelum
penetapan
keberangkatan,
sehingga
risiko
pembatalan
mendadak
dapat
dihindari
dan
jemaah
dengan
kondisi
kesehatan
tertentu
dapat
segera
ditangani.
“Dengan
model
baru
ini,
kita
bisa
deteksi
lebih
awal.
Kalau
ada
yang
tidak
layak
secara
kesehatan,
bisa
ditangani
lebih
dulu,
dan
hasilnya
sudah
mulai
terlihat
membaik
di
tahun
2024,”
jelasnya.
Inovasi
digital
juga
dimanfaatkan
untuk
pemantauan
kesehatan
secara
real-time,
termasuk
akses
bagi
otoritas
Arab
Saudi.
Pihak
Arab
Saudi
juga
meminta
agar
jemaah
dengan
kondisi
sakit
berat
tidak
diberangkatkan,
serta
mendorong
adanya
edukasi
tentang
kematian
di
Tanah
Suci
agar
tidak
disalahartikan
secara
budaya
dan
keagamaan.
Menkes
juga
meninjau
langsung
fasilitas
kesehatan
di
sekitar
Masjidil
Haram.
Ia
mengapresiasi
kesiapan
Arab
Saudi
dalam
menyediakan
rumah
sakit
berfasilitas
lengkap,
bahkan
di
dalam
kompleks
masjid.
“Saya
sudah
masuk
langsung
ke
rumah
sakit
di
dalam
Masjidil
Haram.
Fasilitasnya
sangat
lengkap.
Saya
minta
agar
ada
petugas
medis
yang
bisa
berbahasa
Indonesia,”
ungkapnya.
Distribusi
tenaga
kesehatan
turut
diperkuat.
Sebanyak
1.044
tenaga
kesehatan
haji,
330
petugas
haji
daerah,
192
personel
Panitia
Penyelenggara
Ibadah
Haji
(PPIH)
bidang
kesehatan,
dan
200
tenaga
pendukung
kesehatan
akan
mendampingi
jemaah
sepanjang
perjalanan.
Jenis
tenaga
yang
dikerahkan
meliputi
dokter,
perawat,
apoteker,
analis
laboratorium,
elektromedis,
surveilans,
sanitarian,
ahli
gizi,
hingga
pengemudi
logistik.
Kemenkes
juga
memastikan
seluruh
jemaah
menerima
vaksinasi
yang
memadai.
Hingga
saat
ini,
211.751
dosis
vaksin
meningitis
dan
203.410
dosis
vaksin
polio
telah
dialokasikan
untuk
203.320
jemaah.
“Obat
dan
perbekalan
kesehatan
kini
lebih
banyak
kita
beli
langsung
di
Arab
Saudi
agar
tidak
kadaluarsa
dan
menghindari
temuan
dari
BPK,”
kata
Menkes.
Dalam
aspek
kemitraan,
Kemenkes
menggandeng
Abeer
Medical
Group
yang
direkomendasikan
pemerintah
Arab
Saudi
sebagai
mitra
layanan
rujukan
kesehatan
bagi
jemaah
Indonesia
selama
berada
di
Tanah
Suci.
Menkes
Budi
menyimpulkan
bahwa
pendekatan
komprehensif
ini
telah
menunjukkan
hasil
positif.
“Dari
data
yang
ada,
tren
kasus
penyakit
dan
kematian
jemaah
mulai
menurun
di
tahun
2024.
Ini
hasil
dari
upaya
kita
bersama.
Koordinasi
yang
lebih
erat
dengan
Arab
Saudi
adalah
kunci,”
ujarnya.
Dengan
sistem
yang
semakin
terstruktur
dan
terintegrasi,
Kementerian
Kesehatan
optimistis
bahwa
penyelenggaraan
layanan
kesehatan
haji
tahun
2025
akan
berjalan
lebih
baik,
memberi
rasa
aman
dan
perlindungan
optimal
bagi
seluruh
jemaah
Indonesia.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(DJ/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM