Jakarta,
3
Juli
2025
Kementerian
Kesehatan
RI
melalui
Badan
Kebijakan
Pembangunan
Kesehatan
(BKPK)
menggelar
Forum
Nasional
Reformasi
Kebijakan
Kesehatan
2025
secara
daring
(1/7)
dengan
tema
“Kolaborasi
Stakeholder:
Akselerasi
Transformasi
dan
Penguatan
Kebijakan
Kesehatan.”
Forum
ini
menjadi
wadah
strategis
untuk
menghimpun
masukan
publik
dalam
penyusunan
Roadmap
Kebijakan
Kesehatan
2025–2029,
sebagaimana
diamanatkan
oleh
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2023
tentang
Kesehatan.
Kepala
BKPK,
Prof.
Asnawi
Abdullah,
menegaskan
pentingnya
kolaborasi
lintas
sektor
dalam
menyusun
kebijakan
kesehatan
yang
relevan
dan
berdampak.
“Setiap
rupiah
yang
kita
investasikan
harus
berbuah
nyata
untuk
kesehatan
bangsa
kita,”
ujar
Asnawi.
Forum
menghadirkan
tiga
narasumber
utama
yang
membahas
strategi
dari
berbagai
sektor,
yaitu
Kepala
BKPK,
Prof.
Asnawi
Abdullah
yang
menyampaikan
tentang
“Strategi
transformasi
sistem
kesehatan
nasional
2025–2029
dan
penguatan
kontribusi
ekonomi
sektor
kesehatan”.
Narasumber
kedua,
Direktur
Kesehatan
dan
Gizi
Masyarakat,
Bappenas,
Diah
Lenggogeni,
ST,
MSc.,
yang
menyampaikan
tentang
“Sinkronisasi
pembangunan
kesehatan
dengan
agenda
nasional
dan
peningkatan
kontribusi
PDB”.
Narasumber
ketiga,
Direktur
Strategi
Kesejahteraan
dan
Pemerataan
Ekonomi,
Kementerian
Keuangan,
Suska,
PhD
yang
menyampaikan
tentang
“Kebijakan
fiskal
dan
strategi
pendanaan
kesehatan
untuk
mendukung
transformasi”.
Pembahasan
lebih
mendalam
dilakukan
dalam
kelompok
diskusi
yang
difokuskan
pada
enam
sasaran
strategis
Rencana
Induk
Bidang
Kesehatan
(RIBK),
yaitu
Masyarakat
Sehat,
Komunitas
Gaya
Hidup
Sehat,
Layanan
Kesehatan
yang
Baik,
Adil,
dan
Terjangkau,
Sistem
Kesehatan
yang
Kuat,
Tata
Kelola
dan
Pembiayaan
yang
Efektif
serta
Teknologi
Kesehatan
yang
Maju.
Acara
ini
diikuti
oleh
sekitar
950
peserta
dari
berbagai
kalangan:
pembuat
kebijakan,
akademisi,
peneliti,
pelaku
industri
kesehatan,
organisasi
profesi,
pemerintah
daerah,
mitra
pembangunan
internasional,
dan
masyarakat
pemerhati
kesehatan.
Rekomendasi
dari
forum
ini
akan
menjadi
dasar
penyusunan
Peta
Jalan
Reformasi
Kebijakan
Kesehatan
2025–2029.
BKPK
menegaskan
komitmennya
untuk
menjadikan
masukan
publik
sebagai
bagian
penting
dari
kebijakan
yang
responsif
dan
inklusif.
“Semoga
forum
ini
bukan
hanya
sekadar
forum
silaturahmi
kita,
melainkan
menjadi
catatan
sejarah
perjuangan
kita
dalam
membangun
kebijakan
kesehatan
yang
tangguh,
dan
inklusif,”
tutup
Asnawi.
Dengan
semangat
kolaborasi
dan
gotong
royong,
Forum
Nasional
2025
diharapkan
melahirkan
kebijakan
yang
strategis,
implementatif,
dan
benar-benar
dirasakan
manfaatnya
oleh
seluruh
rakyat
Indonesia.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(Humas
BKPK/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM