Bali,
16
Juni
2025
Rendahnya
komitmen
pemerintah
daerah
menjadi
salah
satu
hambatan
utama
dalam
upaya
eliminasi
malaria
di
Tanah
Papua.
Hingga
saat
ini,
Papua
masih
menjadi
episentrum
malaria
nasional,
dengan
90
persen
kasus
berasal
dari
provinsi-provinsi
di
wilayah
tersebut.
Plt
Direktur
Jenderal
Pengendalian
Penyakit
Kementerian
Kesehatan
RI,
drg.
Murti
Utami,
MPH,
menegaskan
pentingnya
kolaborasi
antar
daerah
untuk
menanggulangi
penyebaran
malaria,
yang
kerap
terjadi
akibat
mobilitas
penduduk
antar
provinsi.
“Bagaimana
komitmen
pemerintah
daerah
itu
penting
sekali.
Makanya
mereka
nanti
harus
membuat
forum,
forum
gubernur.
Jadi
mereka
harus
kolaborasi,
karena
itu
kan
(malaria)
migrasi
ke
provinsi-provinsi
lain,”
ujarnya
saat
wawancara
dengan
pers
di
sela
pertemuan
Asia
Pacific
Leaders
Malaria
Alliance
(APLMA)
ke-9
di
Bali,
Senin
(16/6).
Ia
menyebut
salah
satu
keluaran
penting
dari
pertemuan
ini
adalah
dorongan
agar
para
gubernur
di
Tanah
Papua
membentuk
Forum
Gubernur
untuk
Pengendalian
Malaria.
Forum
ini
dinilai
sebagai
langkah
strategis
untuk
menyatukan
komitmen
dan
memperkuat
sinergi
antar
daerah
yang
memiliki
tantangan
serupa,
baik
dari
sisi
geografis
maupun
beban
penyakit.
Namun,
drg.
Murti
juga
mengakui
bahwa
sejauh
ini
komitmen
sejumlah
pemerintah
daerah
belum
optimal.
“Komitmennya
belum
optimal.
Jadi
ada
komitmennya
untuk
nanti
semua
menggerakkan
seluruh
stakeholder.
Tidak
bisa
orang
kesehatan
saja,”
tegasnya.
Ia
juga
menyoroti
rendahnya
cakupan
deteksi
dini
di
Papua.
Hingga
saat
ini,
tingkat
penemuan
kasus
baru
masih
di
bawah
54
persen,
jauh
dari
standar
nasional.
“Padahal
seperti
yang
disampaikan
oleh
Mr.
Shartak
(CEO
APLMA),
ini
adalah
perpaduan
tiga:
antara
manusia,
vektor
(nyamuk),
dan
lingkungan.
Jadi
pendekatanya
juga
harus
tiga
itu,”
jelasnya.
Faktor
lingkungan
dan
keberadaan
nyamuk
Anopheles
sebagai
vektor
utama
malaria
juga
masih
menjadi
tantangan
tersendiri.
Upaya
pengendalian
vektor
dan
perbaikan
lingkungan
belum
berjalan
optimal,
memperbesar
risiko
penyebaran
penyakit.
Kementerian
Kesehatan
turut
menyoroti
kurangnya
konsolidasi
lintas
sektor
dalam
pelaksanaan
program
di
lapangan.
Tanpa
dukungan
dari
sektor
keamanan,
pembangunan
infrastruktur,
serta
alokasi
pendanaan
yang
memadai,
target
eliminasi
dipastikan
sulit
tercapai.
Melalui
forum
ini,
drg.
Murti
berharap
kerja
sama
dengan
mitra
pembangunan
seperti
Asian
Development
Bank
(ADB)
dapat
mendorong
pembukaan
akses
pendanaan
tambahan,
khususnya
bagi
daerah
yang
menunjukkan
komitmen
kuat
terhadap
upaya
eliminasi.
“Jadi
mungkin
ini
salah
satu
juga
yang
akan
kita
bahas
nanti
dengan
teman-teman
donors
(ADB)
memberikan
ruang
untuk
negara-negara
yang
memiliki
komitmen
untuk
melimitasi,”
ungkapnya.
Meski
menghadapi
berbagai
tantangan,
ia
tetap
optimistis
bahwa
Indonesia
masih
berada
di
jalur
yang
tepat
menuju
eliminasi
malaria
nasional.
Namun,
keberhasilan
tersebut
sangat
bergantung
pada
percepatan
pengendalian
di
Papua.
“Sebetulnya
kita
Indonesia
on
the
track.
Cuma
akhirnya
kita
tinggal
menyesuaikan
sisa-sisa
daerah-daerah
yang
memang
tidak
mudah
secara
geografis,”
tutupnya.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(D2/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM