Bali,
17
Juni
2025
Pemerintah
terus
menunjukkan
komitmen
kuat
dalam
mengeliminasi
malaria
secara
nasional.
Target
telah
ditetapkan:
seluruh
wilayah
Indonesia
bebas
malaria
pada
tahun
2030.
Komitmen
ini
kembali
ditegaskan
dalam
Asia
Pacific
Leaders
Summit
on
Malaria
Elimination
ke-9
yang
digelar
di
Bali,
Selasa
(17/6).
Presiden
RI
ke-6,
Susilo
Bambang
Yudhoyono
(SBY),
yang
hadir
sebagai
Penasihat
Khusus
APLMA
dan
anggota
Dewan
Eliminasi
Malaria
Global,
menyampaikan
optimismenya
terhadap
capaian
Indonesia.
“Sekitar
79
persen
wilayah
Indonesia
saat
ini
telah
bebas
malaria.
Prestasi
ini
bukan
sekadar
angka
statistik,
melainkan
hasil
kerja
keras
tanpa
lelah
dari
para
tenaga
kesehatan,
tokoh
masyarakat,
peneliti,
dan
para
pemimpin
bangsa
ini,”
ujar
SBY
dalam
sesi
tingkat
tinggi
forum
tersebut.
Ia
menyoroti
wilayah
Papua
yang
masih
menyumbang
93
persen
dari
beban
malaria
nasional,
dan
menekankan
pentingnya
komitmen
lintas
pemerintahan
dalam
menjawab
tantangan
tersebut.
Menteri
Kesehatan
RI,
Budi
Gunadi
Sadikin,
menjelaskan
bahwa
strategi
nasional
difokuskan
pada
peningkatan
deteksi
kasus
dan
pemberian
obat
antimalaria
sebagai
dua
pilar
utama.
“Saat
ini
Indonesia
telah
berhasil
mencapai
status
bebas
malaria
di
476
dari
total
514
kabupaten/kota,
atau
sekitar
79
persen
wilayah.
Kami
bertekad
mencapai
100
persen
eliminasi
di
seluruh
wilayah
Indonesia
pada
akhir
2030,”
kata
Menkes
Budi.
Ia
menyampaikan
bahwa
jumlah
skrining
malaria
perlu
ditingkatkan
secara
signifikan.
Jika
jumlah
kasus
diperkirakan
mencapai
1
juta
menurut
WHO,
maka
minimal
8
juta
tes
harus
dilakukan
setiap
tahun.
“Itu
artinya,
jumlah
skrining
harus
ditingkatkan
hingga
empat
kali
lipat,”
jelasnya.
Selain
pengobatan,
upaya
pencegahan
juga
diperkuat.
Pemerintah,
bersama
Global
Fund,
secara
rutin
mendistribusikan
sekitar
3,3
juta
kelambu
berinsektisida
tahan
lama
setiap
dua
hingga
tiga
tahun.
Kerja
sama
lintas
batas
menjadi
salah
satu
kunci
keberhasilan,
terutama
di
wilayah
endemis
seperti
Papua.
“Kemarin,
kami
baru
saja
menandatangani
rencana
aksi
bersama
dengan
Menteri
Kesehatan
Papua
Nugini
untuk
memastikan
nyamuk
penyebar
malaria
bisa
kita
kendalikan
bersama,”
ujar
Menkes.
Di
dalam
negeri,
komitmen
pemerintah
daerah
juga
diperkuat.
Enam
gubernur
dari
wilayah
Papua
turut
menandatangani
kesepakatan
dengan
pemerintah
pusat
untuk
mendukung
eliminasi
malaria.
Menkes
Budi
meyakini
bahwa
dengan
dukungan
politik
dari
para
pemimpin
daerah,
Indonesia
bisa
mencapai
eliminasi
malaria
pada
tahun
2030.
Dukungan
dari
komunitas
global
turut
memperkuat
optimisme
Indonesia.
Direktur
Regional
WHO
untuk
Wilayah
Pasifik
Barat,
Dr.
Saia
Ma’u
Piukala,
memuji
upaya
Indonesia,
khususnya
di
wilayah
endemis
tinggi
seperti
Papua.
“Kami
berkomitmen
untuk
mendukung
strategi
nasional
Indonesia,
memperkuat
sistem
surveilans,
pengendalian
vektor,
dan
integrasi
program
ke
layanan
kesehatan
primer,”
ujarnya.
Peter
Sands,
Direktur
Eksekutif
Global
Fund,
juga
menyampaikan
apresiasinya
terhadap
kepemimpinan
Indonesia
dalam
perjuangan
mengakhiri
malaria.
“Kami
berkomitmen
penuh
mendukung
negara-negara
Asia
Pasifik
dalam
perang
melawan
malaria.
Namun,
keberhasilan
eliminasi
juga
sangat
bergantung
pada
dukungan
pembiayaan
domestik,”
ungkap
Sands.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(D2/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM