Bali,
16
Juni
2025
Papua
kini
menjadi
pusat
perhatian
dalam
upaya
nasional
pemberantasan
malaria.
Dengan
menyumbang
hampir
90
persen
dari
total
kasus
malaria
di
Indonesia,
wilayah
ini
membutuhkan
kerja
lintas
sektor
dan
kolaborasi
erat
antara
TNI-Polri,
pemerintah
daerah,
serta
dukungan
mitra
internasional.
Plt
Direktur
Jenderal
Pengendalian
Penyakit
Kementerian
Kesehatan
RI,
drg.
Murti
Utami,
MPH,
menyampaikan
bahwa
meskipun
sebagian
besar
wilayah
Indonesia
telah
mencapai
eliminasi
malaria,
Papua
masih
menjadi
tantangan
utama.
Dari
514
kabupaten/kota
di
Indonesia,
sebanyak
407
telah
dinyatakan
bebas
malaria.
“Kita
sudah
progress.
Namun,
kita
tetap
menghadapi
tantangan
yang
sangat
besar.
Karena
untuk
area
Tanah
Papua
sendiri,
kita
belum
bisa
mendapatkan
atau
belum
mencapai
eliminasi,”
ujar
drg.
Murti
saat
wawancara
dengan
pers
di
sela
pertemuan
Asia
Pacific
Leaders
Malaria
Alliance
(APLMA)
ke-9
di
Bali,
Senin
(16/6).
Sebagai
episentrum
dengan
beban
tertinggi,
Papua
menyumbang
hampir
90
persen
dari
seluruh
kasus
malaria
di
Indonesia.
Untuk
itu,
Kementerian
Kesehatan
mengundang
para
gubernur
dari
Tanah
Papua,
serta
pemangku
kepentingan
lintas
sektor
dan
mitra
internasional
untuk
bergabung
dalam
forum
APLMA.
“Malaria
ini
tidak
bisa
dilakukan
oleh
sektor
kesehatan
sendiri.
Kita
tahu
kita
adalah
negara
subtropis,
kita
lihat
peran
pemerintah
daerah
sangat
penting
di
dalam
pengembangan-pengembangan
daerah,”
lanjutnya.
Dalam
forum
APLMA
yang
berlangsung
pada
16–17
Juni
2025,
Indonesia
menegaskan
komitmennya
untuk
mencapai
eliminasi
malaria
nasional
pada
tahun
2030.
Komitmen
ini
turut
ditunjukkan
melalui
kehadiran
Presiden
RI
ke-6
Susilo
Bambang
Yudhoyono,
yang
kini
menjadi
Penasihat
Khusus
untuk
Isu
Malaria
di
kawasan
Asia
Pasifik.
CEO
Asia-Pacific
Leaders
Malaria
Alliance
Dr
Shartak
mengatakan
Indonesia
memiliki
posisi
strategis
karena
mencerminkan
seluruh
spektrum
tantangan
malaria,
dari
wilayah
yang
sudah
bebas
hingga
episentrum
penyakit.
“Indonesia
adalah
negara
yang
mencerminkan
seluruh
spektrum
eliminasi
malaria,
mulai
dari
wilayah
yang
telah
sepenuhnya
bebas
malaria
dan
kini
fokus
pada
pencegahan
penularan
ulang,
hingga
90%
kasus
malaria
nasional
yang
terkonsentrasi
di
14
kabupaten
di
Papua,”
jelasnya.
Shartak
juga
menyoroti
pentingnya
kerja
sama
internasional
dan
regional
untuk
mempercepat
eliminasi
malaria.
“Ini
bukan
soal
teknis,
melainkan
soal
kemauan
politik
dan
dukungan
pendanaan
serta
teknis
yang
memadai.
Bukan
karena
kita
tidak
punya
solusi
ilmiah,
tapi
karena
kita
belum
menyelesaikan
pekerjaan
ini,”
tegasnya.
Dengan
membawa
tema
‘unity
in
Action’,
Indonesia
menjadi
teladan
kerja
sama
regional
dalam
memberantas
penyakit
menular
lintas
negara.
Dalam
forum
APLMA
ini,
Indonesia
juga
mendorong
solidaritas
antarnegara
dalam
menghadapi
ketidakpastian
akibat
perubahan
iklim
dan
mobilitas
manusia.
Dalam
sesi
teknis,
drg.
Murti
menjelaskan
bahwa
para
ahli
menekankan
eliminasi
malaria
tidak
sekadar
berarti
membasmi
nyamuk,
melainkan
memutus
siklus
penularan
dengan
mengobati
manusia
yang
terinfeksi.
“Langkah
intervensi
yang
dilakukan
antara
lain
skrining
massal,
pengobatan,
dan
pengendalian
vektor
dengan
melibatkan
sektor
lingkungan
hidup.
Kolaborasi
dengan
TNI-Polri
pun
digencarkan,
mengingat
medan
geografis
Papua
yang
menantang,”
papar
drg.
Murti.
Pertemuan
ini
juga
memberikan
penghargaan
kepada
kabupaten/kota
yang
berhasil
mencapai
status
eliminasi
malaria
dan
membahas
dukungan
dari
mitra
internasional,
termasuk
Asian
Development
Bank
(ADB).
Diharapkan
hal
ini
dapat
mendorong
percepatan
program
di
wilayah
dengan
beban
tinggi.
Sebagai
catatan,
eliminasi
malaria
berarti
memutus
rantai
penularan
secara
berkelanjutan,
bukan
membasmi
seluruh
populasi
nyamuk.
Fokus
utama
adalah
menghilangkan
parasit
dari
tubuh
manusia
dan
mengendalikan
vektor
penularnya.
Dengan
sinergi
multisektor
dan
kerja
kolektif,
pemerintah
berharap
Papua
tidak
lagi
menjadi
episentrum
malaria,
tetapi
justru
menjadi
contoh
keberhasilan
eliminasi
penyakit
menular
di
kawasan
Asia
Pasifik.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(D2/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM