Jakarta,
3
Juli
2025
Pemerintah
resmi
menggulirkan
program
Cek
Kesehatan
Gratis
(CKG)
bagi
masyarakat
Indonesia,
termasuk
siswa
sekolah
rakyat
dan
santri
di
pesantren.
Program
ini
akan
mulai
berjalan
pada
awal
Juli
2025
sebagai
bagian
dari
agenda
strategis
nasional
untuk
membangun
generasi
yang
sehat
dan
tangguh.
Menteri
Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan
(Menko
PMK),
Prof.
Pratikno,
menyebut
program
ini
sudah
memasuki
tahap
akhir
persiapan.
CKG
akan
dilaksanakan
di
sekolah-sekolah
di
bawah
naungan
Kementerian
Pendidikan
Dasar
dan
Menengah
(Kemendikdasmen),
Kementerian
Agama
(Kemenag),
dan
Kementerian
Sosial
(Kemensos).
“Oleh
karena
itu
kita
butuh
Pak
Menteri
Kesehatan,
butuh
dukungan
dari
berbagai
pihak—baik
itu
Pak
Mendikdasmen,
Pak
Menag,
Pak
Mensos,
termasuk
Pak
Mendagri.
Dan
juga
karena
kaitannya
nanti
membutuhkan
dukungan
internet
dan
lain-lain,
oleh
karena
itu
juga
(perlu)
dukungan
dari
Kominfo,”
ujar
Prof.
Pratikno
saat
Rapat
Tingkat
Menteri
di
Jakarta,
Senin
(3/6).
Pelaksanaan
program
akan
dimulai
dari
sekolah
rakyat
pada
Juli,
kemudian
menyusul
sekolah-sekolah
di
bawah
Kemendikdasmen
dan
madrasah
pada
Agustus.
Menteri
Kesehatan
Budi
Gunadi
Sadikin
menegaskan
bahwa
program
ini
merupakan
salah
satu
quick
win
Presiden
Prabowo
Subianto
dan
menjadi
program
pemeriksaan
kesehatan
terbesar
yang
pernah
dijalankan
pemerintah.
“Ini
adalah
program
terbesar
di
Kementerian
Kesehatan
dan
juga
di
pemerintah
karena
targetnya
280
juta
orang
setiap
tahun,”
kata
Menkes
Budi.
Tahun
ini,
Kementerian
Kesehatan
menargetkan
53
juta
pelajar
sebagai
sasaran
utama.
Program
CKG
sudah
mulai
dijalankan
sejak
10
Februari
2025
melalui
Puskesmas,
dan
hingga
kini
sudah
11
juta
orang
yang
menjalani
pemeriksaan.
“Untuk
mencapai
target
53
juta,
kita
perlu
melakukan
pemeriksaan
langsung
di
sekolah
karena
jumlah
anak
usia
sekolah
mencapai
angka
tersebut,”
jelasnya.
Menteri
Pendidikan
Dasar
dan
Menengah,
Prof.
Abdul
Mu’ti,
mendukung
penuh
program
ini
karena
dapat
menjadi
dasar
untuk
membangun
lingkungan
sekolah
yang
lebih
sehat.
“Nanti
hasil-hasil
dari
pemeriksaan
kesehatan
itu
menjadi
input
untuk
kita
membangun
sekolah
sehat,”
ujarnya.
Wakil
Menteri
Sosial,
Agus
Jabo
Priyono,
menambahkan
bahwa
sekolah
rakyat
diprioritaskan
bagi
anak-anak
dari
keluarga
miskin
dan
miskin
ekstrem.
Karena
itu,
pemeriksaan
kesehatan
dilakukan
lebih
awal
sebelum
para
siswa
masuk
asrama.
“Pak
Presiden
juga
memerintahkan,
jika
ada
yang
sakit,
kita
harus
menyembuhkan.
Supaya
setelah
sembuh
mereka
bisa
masuk
ke
sekolah
rakyat
itu,”
katanya.
Ia
menyebutkan
bahwa
tahun
ini
ditargetkan
berdiri
200
sekolah
rakyat
dengan
total
siswa
sekitar
20
ribu
orang.
Wakil
Menteri
Dalam
Negeri,
Ribka
Haluk,
menyampaikan
bahwa
seluruh
pemerintah
provinsi
telah
menindaklanjuti
pelaksanaan
program
ini.
Ia
menekankan
pentingnya
data
identitas
anak
untuk
memastikan
sasaran
yang
tepat.
“Untuk
anak-anak
di
bawah
usia
17
tahun
itu
memiliki
kartu
identitasnya
adalah
KIA,
kartu
identitas
anak
itu
tentunya
nanti
akan
disertakan,”
jelasnya.
Dari
sisi
pendidikan
keagamaan,
Dirjen
Pendidikan
Islam
Kemenag,
Amien
Suyitno,
memastikan
bahwa
program
CKG
juga
menyasar
pesantren
dan
satuan
pendidikan
keagamaan
lainnya.
“Biasanya
di
pesantren
tidak
semua
fasilitas
kesehatannya
memadai.
Maka
program
Pak
Presiden
ini
menurut
saya
sangat
strategis,”
ujarnya.
Ia
berharap
program
ini
tak
hanya
berbentuk
sampling,
tetapi
menjangkau
seluruh
pesantren.
Dirjen
Komunikasi
Publik
dan
Media
Kementerian
Komunikasi
dan
Digital
(Komdigi),
Fifi
Aleyda
Yahya,
menambahkan
bahwa
program
CKG
akan
menjadi
bagian
dari
rangkaian
besar
program
pemerintah
seperti
sekolah
rakyat
dan
makan
bergizi
gratis.
“Karena
ini
semua
seperti
yang
disampaikan
oleh
Pak
Menko
PMK,
ini
adalah
program
agar
generasi
Indonesia
jauh
lebih
sehat,
lebih
pintar
dan
insya
Allah
akan
membawa
kebaikan
untuk
anak-anak
Indonesia
saat
ini
dan
ke
depannya,”
ujar
Fifi.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Pelayanan
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut
dapat
menghubungi
nomor
hotline
Halo
Kemenkes
melalui
nomor
hotline
1500-567,
SMS
081281562620
dan
alamat
email
[email protected].
(D2/SK).
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Pelayanan
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM