Gaborone,
Botswana
—
Botswana
telah
meraup
$4
juta
(setara
Rp
64,5
miliar)
dari
penjualan
lisensi
untuk
berburu
hewan
liar,
yang
merupakan
angka
tertinggi
sejak
pencabutan
larangan
berburu
pada
2019.
Musim
berburu,
yang
berakhir
pada
November,
berjalan
di
tengah
meningkatnya
penentangan
dari
beberapa
negara
Eropa
yang
menginginkan
larangan
impor
satwa
liar
Afrika.
Botswana
mengeluarkan
sekitar
400
izin
untuk
berburu
gajah
setiap
tahunnya.
Sebagian
besar
izin
dibeli
oleh
pemburu
dari
luar
negeri.
Menteri
Lngkungan
Hidup
dan
Pariwisata
Wynter
Mmolotsi
mengatakan
kepada
Parlemen
pada
Kamis
(13/3)
bahwa
jutaan
dolar
dihasilkan
melalui
penjualan
sebagian
besar
izin
berburu
gajah
di
desa-desa
di
kawasan
satwa
liar.
“Untuk
mengelola
populasi
satwa
liar,
negara
ini
menerapkan
kombinasi
pemanfaatan
sumber
daya
satwa
liar
secara
konsumtif
dan
nonkonsumtif
untuk
memperoleh
manfaat
ekonomi
yang
optimal,
khususnya
bagi
masyarakat
kita,”
katanya.
“Untuk
musim
berburu
2024,
kuota
masyarakat
menghasilkan
total
42.863.423
pula
(mata
uang
Botswana-red).
Selanjutnya,
total
15.633.950
pula
diperoleh
dari
penjualan
kuota
perburuan
gajah
khusus
untuk
mendukung
konservasi
gajah
dan
proyek-proyek
yang
dipimpin
masyarakat
dalam
wilayah
jelajah
gajah.”
Pada
2023,
Botswana
memperoleh
$2,7
juta
dari
lisensi
berburu.
Namun,
Mmolotsi
mengatakan
perburuan
menghadapi
oposisi
yang
kian
meningkat
dari
Barat.
Kanada
dan
Belgia
termasuk
di
antara
negara-negara
yang
baru-baru
ini
melarang
impor
piala
satwa
liar.
“Negara
ini
menghadapi
oposisi
dari
organisasi
hak
asasi
hewan
terhadap
kebijakan
kami
tentang
pemanfaatan
satwa
liar
berkelanjutan
dengan
menggunakan
perburuan
sebagai
alat
dan
pemberdayaan
masyarakat
lokal.
Kementerian,
yang
bekerja
sama
dengan
industri
perburuan
dan
lembaga
kepercayaan
masyarakat
yang
terdampak,
meningkatkan
upaya
untuk
melawan
pertentangan
yang
semakin
besar
terhadap
perburuan
berkelanjutan
melalui
keterlibatan
yang
dilakukan
di
Inggris
dan
Jerman,”
katanya.
Siyoka
Simasiku,
direktur
koalisi
konservasi,
Dewan
Organisasi
Non-Pemerintah
Ngamiland
mengatakan
masyarakat
akan
menjadi
pihak
yang
paling
terpukul
jika
Inggris
memberlakukan
pembatasan.
Ia
telah
ke
Eropa
untuk
berkampanye
menentang
larangan
impor
hewan
langka.
Siyoka
Siamasiku,
direktur
koalisi
konservasi
Dewan
Organisasi
Non-Pemerintah
Ngamiland,
12
Maret
2025.
(Foto:
Mqondisi
Dube/VOA)
“Larangan
Inggris
akan
berdampak
buruk
pada
manfaat
masyarakat
karena
Inggris
adalah
negara
adikuasa
ekonomi
dan
dapat
memengaruhi
negara
lain
untuk
benar-benar
mengikutinya.
Kemudian,
masyarakat
mungkin
kehilangan
pasar
yang
sudah
ada
karena
lebih
banyak
pemburu
tidak
akan
datang
ke
Botswana
untuk
berburu
di
konsesi
masyarakat
karena
larangan
trofi,”
katanya.
Oaitse
Nawa
dari
Elephant
Protection
Society
termasuk
di
antara
para
pihak
yang
menginginkan
perburuan
dihentikan.
Ia
juga
berpendapat,
pendapatan
yang
diperoleh
dari
perburuan
tidak
menguntungkan
warga
Botswana
secara
signifikan.
“Mereka
memberi
tahu
kita
angka-angka
tentang
uang
yang
mereka
hasilkan
dari
perburuan,
tetapi
mari
kita
lihat
juga
kompensasi
yang
mereka
berikan
kepada
masyarakat.
Dan
juga
hasil
dari
perburuan,
apa
yang
diakibatkan
perburuan
kepada
masyarakat
setempat
karena
hewan-hewan
yang
mengalami
perburuan,
mereka
cenderung
mengubah
perilaku
mereka
dan
membunuh
orang-orang.
Itulah
sebabnya
kami
mengatakan
harus
ada
penelitian
yang
tepat
dalam
hal
itu,”
kata
Nawa.
Botswana,
dengan
kawanan
gajah
terbesar
di
dunia
dengan
lebih
dari
130.000
ekor
gajah
telah
mencatat
peningkatan
kematian
manusia,
sementara
tanaman
pangan
rusak.
[ft/es]