Utusan
khusus
PBB
untuk
Suriah
menyerukan
diakhirinya
kekerasan
dan
perlindungan
warga
sipil
di
negara
yang
kembali
bergulat
dengan
kekerasan
itu,
tiga
bulan
setelah
jatuhnya
Presiden
Bashar
al-Assad.

Geir
Pedersen
menyampaikan
seruannya,
Jumat
(14/3),
dalam
peringatan
14
tahun
dimulainya
protes
pro-demokrasi
al-Assad
yang
memicu
perang
saudara
yang
berlangsung
lebih
dari
satu
dekade
di
negara
itu.

“Apa
yang
dimulai
sebagai
permohonan
reformasi
disambut
dengan
kebrutalan
yang
mengejutkan,
yang
mengarah
ke
salah
satu
konflik
paling
mengerikan
di
zaman
kita,”
kata
Pederson.

“Konflik
itu
mengungkap
penderitaan
yang
mendalam
akibat
kekejaman
manusia.
Banyak
keluarga
terus
berduka
atas
kehilangan
orang-orang
yang
mereka
cintai,
masyarakat
tetap
terpecah,
jutaan
orang
terus
mengungsi
dari
rumah
mereka,
dan
terlalu
banyak
yang
masih
terus
mencari
orang-orang
yang
hilang.”

ILUSTRASI - PBB mengatakan konflik di Suriah telah menyebabkan sekitar 12 juta orang mengungsi, termasuk lebih dari 6 juta pengungsi. (Cuplikan layar dari video VOA)

ILUSTRASI

PBB
mengatakan
konflik
di
Suriah
telah
menyebabkan
sekitar
12
juta
orang
mengungsi,
termasuk
lebih
dari
6
juta
pengungsi.
(Cuplikan
layar
dari
video
VOA)

Menurut
PBB
konflik
tersebut
telah
menyebabkan
sekitar
12
juta
orang
di
Suriah
mengungsi,
termasuk
lebih
dari
6
juta
pengungsi.

Assad
digulingkan
pada
Desember
2024,
tetapi
harapan
untuk
kembalinya
stabilitas
telah
terguncang
oleh
kekerasan
mematikan
yang
dimulai
pada
6
Maret
yang
lalu.
Kekerasan
tersebut
terjadi
di
wilayah
pesisir
Suriah,
tempat
pasukan
keamanan
bentrok
dengan
pejuang
yang
setia
kepada
mantan
presiden
Assaf,
yang
menewaskan
ratusan
orang,
termasuk
warga
sipil.

Para
pejuang
tersebut
adalah
anggota
minoritas
Alawite
di
negara
itu

kelompok
agama
di
mana
keluarga
Assad
menjadi
anggotanya.
Otoritas
transisi
Suriah
mengatakan
pasukan
mereka
di
dekat
kota
pelabuhan
Latakia,
di
wilayah
pesisir
tempat
tinggal
sekte
tersebut
diserang
secara
terencana
oleh
para
loyalis
Assad
dalam
upaya
pemberontakan.

Pedersen,
Jumat
(14/3)
mengatakan
perjanjian
baru-baru
ini
antara
otoritas
transisi
Suriah
dan
kelompok
bersenjata,
Pasukan
Demokratik
Suriah
(SDF),
“merupakan
pengingat
positif
tentang
betapa
pentingnya
Suriah
bersatu
dengan
cara
yang
benar-benar
memulihkan
kedaulatan,
persatuan,
kemerdekaan,
dan
integritas
teritorialnya.”

Ia
menyerukan
pembentukan
“pemerintahan
transisi
dan
badan
legislatif
yang
kredibel
dan
inklusif;
kerangka
kerja
dan
proses
konstitusional
untuk
menyusun
konstitusi
baru
untuk
jangka
panjang
yang
kredibel
dan
inklusif;
dan
keadilan
transisi
yang
sejati.”

[es/dw]


Margaret
Besheer
berkontribusi
pada
laporan
ini
dari
Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

Source