Mekanisme pemilihan Ketua MPR, dari musyawarah hingga pemungutan suara

Jakarta
(ANTARA)
–
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
(MPR)
adalah
salah
satu
lembaga
negara
yang
penting
dalam
sistem
demokrasi
Indonesia.
Meski
dulu
dikenal
sebagai
lembaga
tertinggi
negara,
sekarang
MPR
memiliki
kedudukan
yang
sejajar
dengan
lembaga
negara
lainnya.

Sebagai
pelaksana
kedaulatan
rakyat,
pemilihan
Ketua
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
(MPR)
dilakukan
melalui
proses
yang
sudah
diatur
dengan
jelas.

Mekanisme
ini
mencakup
berbagai
tahapan
yang
harus
dilalui
oleh
anggota
MPR,
termasuk

musyawarah
untuk
mufakat
dan

pemungutan
suara
jika
mufakat
tidak
tercapai.

Tata
cara
pemilihan
tersebut
melibatkan
beberapa
langkah
penting
yang
bertujuan
untuk
memastikan
pemilihan
berlangsung
secara
adil
dan
transparan.

Tata
cara
pemilihan
ketua
MPR
apabila
musyawarah
untuk
mufakat
tidak
tercapai
telah
di
atur
di
dalam
Peraturan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia
nomor
1
Tahun
2024
pasal
21
sebagai
berikut:

Tata
cara
pemilihan
Ketua
MPR
dilakukan
melalui
pemungutan
suara
dengan
beberapa
tahapan.

1.
Dalam
hal
musyawarah
untuk
mufakat
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
19
ayat
(7)
tidak
tercapai,
pemilihan
Ketua
MPR
dilakukan
melalui
pemungutan
suara
dengan
tahapan
sebagai
berikut:

• Pemungutan
  suara
• Penghitungan
  suara
• Penetapan
  hasil
  penghitungan
  suara

2.
Tahapan
pemungutan
suara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
a,
sebagai
berikut:

• Pemanggilan
  nama
  anggota
  MPR
  secara
  berurutan
  berdasarkan
  daftar
  hadir
  per
  Fraksi
  dan
  Kelompok
  DPD
• Anggota
  MPR
  yang
  dipanggil
  namanya
  menukarkan
  kartu
  bukti
  hadir
  dengan
  kartu
  suara
• Anggota
  MPR
  yang
  telah
  memiliki
  kartu
  suara
  melakukan
  pemilihan
  di
  bilik
  suara
  yang
  telah
  disiapkan
  oleh
  petugas
• Setelah
  menggunakan
  hak
  suaranya,
  anggota
  MPR
  memasukkan
  kartu
  suara
  ke
  dalam
  kotak
  suara
  dan
  kembali
  ke
  tempat
  duduk
  semula

3.
Tahapan
penghitungan
suara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
b,
sebagai
berikut:

• Petugas
  menghitung
  kartu
  bukti
  hadir
  dan
  kartu
  suara
  di
  hadapan
  para
  saksi;
• Jika
  kartu
  bukti
  hadir
  dan
  kartu
  suara
  telah
  sesuai
  dengan
  jumlahnya,
  selanjutnya
  petugas
  menyebutkan
  pilihan
  dari
  tiap
  kartu
  suara
  di
  hadapan
  para
  saksi;
• Petugas
  mencatat
  perolehan
  suara
  dalam
  lembar
  basil
  pemungutan
  suara
• Lembar
  hasil
  pemungutan
  suara
  ditandatangani
  para
  saksi
  di
  akhir
  penghitungan
  suara.

4.
Tahapan
penetapan
hasil
penghitungan
suara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
c,
sebagai
berikut:

• Petugas
  menyampaikan
  lembar
  hasil
  pemungutan
  suara
  yang
  telah
  ditandatangani
  para
  saksi
  kepada
  pimpinan
  sidang
• Pimpinan
  sidang
  mengumumkan
  dan
  mengesahkan
  hasil
  pemungutan
  suara.

5.
Para
saksi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
adalah
perwakilan
dari
tiap
Fraksi
dan
Kelompok
DPD
masing
masing
1
(satu)
orang.

6.
Bentuk
kartu
suara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dipersiapkan
oleh
Sekretariat
Jenderal
MPR
atas
persetujuan
Pimpinan
Sementara
MPR.

Baca
juga:

Perbedaan
peran
dan
fungsi
MPR
–
DPR
dalam
sistem
legislatif
Indonesia

Baca
juga:

Profil
Ahmad
Muzani,
Ketua
MPR
RI
periode
2024-2029

Baca
juga:

Tugas
dan
wewenang
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
(MPR)

Pewarta:
Allisa
Luthfia
Editor:
Alviansyah
Pasaribu
Copyright
©
ANTARA
2024

Source