Penjelasan mengenai pelecehan seksual dan hukum pidananya

Jakarta
(ANTARA)
–
Pelecehan
seksual
adalah
salah
satu
bentuk
kekerasan
seksual
yang
dapat
terjadi
di
berbagai
situasi,
baik
di
tempat
kerja,
lingkungan
pendidikan,
maupun
ruang
publik.

Di
Indonesia,
pelecehan
seksual
semakin
mendapat
perhatian
karena
dampaknya
yang
signifikan
terhadap
korban,
baik
secara
fisik
maupun
psikologis.
Selain
merusak
martabat
seseorang,
pelecehan
seksual
juga
dapat
menimbulkan
trauma
jangka
panjang
bagi
korban.

Artikel
ini
akan
menjelaskan
pengertian
pelecehan
seksual
serta
hukum
pidana
yang
mengaturnya
di
Indonesia.

Pengertian
pelecehan
seksual

Pelecehan
seksual
dapat
diartikan
sebagai
segala
bentuk
tindakan
atau
perilaku
yang
bersifat
seksual,
yang
dilakukan
tanpa
persetujuan
atau
keinginan
dari
pihak
lain,
dan
menyebabkan
orang
tersebut
merasa
tidak
nyaman,
terintimidasi,
atau
dirugikan.

Pelecehan
seksual
tidak
selalu
melibatkan
kontak
fisik;
tindakan
seperti
komentar
bernada
seksual,
ajakan
tidak
senonoh,
atau
perilaku
yang
bersifat
melecehkan
secara
verbal
atau
non-verbal
juga
termasuk
pelecehan
seksual.

Bentuk
pelecehan
seksual
bervariasi,
mulai
dari
pelecehan
verbal
(misalnya,
komentar
bernada
seksual
atau
ejekan
yang
tidak
pantas),
pelecehan
fisik
(sentuhan
yang
tidak
diinginkan),
hingga
pelecehan
non-verbal
(gestur
atau
isyarat
dengan
maksud
seksual).
Beberapa
contoh
tindakan
pelecehan
seksual
meliputi:

1. 
   Komentar
   atau
   candaan
   seksual
   yang
   merendahkan
   atau
   melecehkan
   seseorang.
2. 
   Sentuhan
   fisik
   tanpa
   izin,
   seperti
   menyentuh,
   meraba,
   atau
   mencium
   seseorang
   tanpa
   persetujuannya.
   Perlakuan
   yang
   lebih
   parah
   bisa
   sampai
   rudapaksa.
3. 
   Ekshibisionisme,
   yaitu
   memperlihatkan
   alat
   kelamin
   kepada
   orang
   lain
   tanpa
   persetujuan.
4. 
   Isyarat
   atau
   perilaku
   tidak
   senonoh,
   seperti
   lirikan
   atau
   bahasa
   tubuh
   yang
   bernada
   seksual.
5. 
   Pengiriman
   gambar
   atau
   video
   berisi
   konten
   seksual
   tanpa
   persetujuan
   pihak
   yang
   menerima.

Hukum
pidana
tentang
pelecehan
seksual
di
Indonesia

Di
Indonesia,
pelecehan
seksual
diatur
dalam
beberapa
undang-undang
dan
regulasi.
Berikut
ini
beberapa
ketentuan
hukum
yang
mengatur
pelecehan
seksual:

Kitab
Undang-Undang
Hukum
Pidana
(KUHP)

KUHP
memuat
beberapa
pasal
yang
bisa
digunakan
untuk
menjerat
pelaku
pelecehan
seksual,
meskipun
belum
secara
spesifik
mengatur
mengenai
pelecehan
seksual.
Pasal
281,
Pasal
289,
dan
Pasal
290
mengatur
tentang
tindakan
tidak
senonoh,
perbuatan
cabul,
dan
pelecehan
yang
dilakukan
secara
fisik.
Dalam
Pasal
281
KUHP,
pelaku
tindakan
tidak
senonoh
di
tempat
umum
dapat
diancam
pidana
penjara
paling
lama
dua
tahun
delapan
bulan.

• 
  Pasal
  289
  KUHP:
  Mengatur
  mengenai
  perbuatan
  cabul
  dengan
  kekerasan
  atau
  ancaman
  kekerasan.
  Pelaku
  dapat
  dijatuhi
  hukuman
  penjara
  hingga
  sembilan
  tahun.
• 
  Pasal
  290
  KUHP:
  Mengatur
  perbuatan
  cabul
  terhadap
  seseorang
  yang
  tidak
  berdaya
  atau
  sedang
  dalam
  keadaan
  tidak
  sadar.
  Ancaman
  hukumannya
  adalah
  penjara
  maksimal
  tujuh
  tahun.

​​​​​​​​​​​​​​Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2022
tentang
Tindak
Pidana
Kekerasan
Seksual
(UU
TPKS)

UU
TPKS
merupakan
regulasi
terbaru
yang
secara
khusus
mengatur
berbagai
bentuk
kekerasan
seksual,
termasuk
pelecehan
seksual.
Dalam
UU
TPKS,
pelecehan
seksual
dibagi
menjadi
dua
kategori
utama,
yaitu
pelecehan
seksual
fisik
dan
pelecehan
seksual
non-fisik.

• 
  Pelecehan
  seksual
  fisik:
  Tindakan
  seksual
  yang
  melibatkan
  kontak
  fisik,
  seperti
  menyentuh
  atau
  meraba
  bagian
  tubuh
  korban.
  Pelaku
  pelecehan
  seksual
  fisik
  dapat
  dijatuhi
  hukuman
  pidana
  penjara
  maksimal
  empat
  tahun
  dan/atau
  denda
  maksimal
  Rp50
  juta.
• 
  Pelecehan
  seksual
  non-fisik:
  Tindakan
  yang
  tidak
  melibatkan
  kontak
  fisik,
  seperti
  komentar
  bernada
  seksual,
  ajakan
  seksual,
  atau
  pengiriman
  konten
  pornografi
  tanpa
  persetujuan.
  Pelaku
  pelecehan
  non-fisik
  dapat
  diancam
  hukuman
  pidana
  penjara
  maksimal
  satu
  tahun
  dan/atau
  denda
  maksimal
  Rp15
  juta.​​​​​​​

​​​​​​

Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2004
tentang
Penghapusan
Kekerasan
dalam
Rumah
Tangga
(UU
PKDRT)

Dalam
konteks
rumah
tangga,
pelecehan
seksual
yang
dilakukan
oleh
suami
atau
anggota
keluarga
lain
dapat
dikategorikan
sebagai
tindak
kekerasan
dalam
rumah
tangga
(KDRT).
UU
PKDRT
memberikan
perlindungan
bagi
korban
pelecehan
seksual
dalam
lingkungan
rumah
tangga
dan
mengatur
pidana
bagi
pelakunya.

Peraturan
Menteri
Nomor
30
Tahun
2021
tentang
Pencegahan
dan
Penanganan
Kekerasan
Seksual
di
Lingkungan
Perguruan
Tinggi

Peraturan
ini
dikeluarkan
sebagai
tanggapan
terhadap
meningkatnya
kasus
pelecehan
seksual
di
lingkungan
kampus.
Peraturan
ini
bertujuan
untuk
mencegah
kekerasan
seksual
di
lingkungan
perguruan
tinggi
dan
memberikan
pedoman
bagi
institusi
pendidikan
dalam
menangani
kasus-kasus
kekerasan
seksual.

Langkah
hukum
bagi
korban
pelecehan
seksual

Korban
pelecehan
seksual
memiliki
hak
untuk
melaporkan
pelaku
ke
pihak
berwajib.
Korban
dapat
mengajukan
laporan
ke
kepolisian
dan
melibatkan
lembaga-lembaga
bantuan
hukum
atau
LSM
yang
fokus
menangani
kekerasan
seksual.
Proses
hukum
meliputi
pemeriksaan,
pengumpulan
bukti,
dan
pemberian
perlindungan
bagi
korban.

Pelecehan
seksual
adalah
tindakan
yang
merendahkan
martabat
seseorang
dan
melanggar
hak
asasi
manusia.
Di
Indonesia,
hukum
pidana
mengatur
berbagai
bentuk
pelecehan
seksual
dan
memberikan
ancaman
hukuman
yang
bervariasi,
tergantung
pada
jenis
dan
bentuk
pelecehan.

​​​​​​​Dengan
adanya
regulasi
seperti
UU
TPKS,
pelecehan
seksual
kini
mendapatkan
perhatian
lebih
serius
dan
diharapkan
dapat
memberikan
perlindungan
yang
lebih
baik
bagi
korban
serta
menindak
tegas
pelaku
pelecehan
seksual.

Pewarta:
Raihan
Fadilah
Editor:
Maria
Rosari
Dwi
Putri
Copyright
©
ANTARA
2024

Source