Diskusi
yang
digelar
IPEC
ini
menjadi
ajang
interaktif
solusi
guna
mengidentifikasi
persoalan
kendala
kelancaran
arus
barang.
Jakarta
(ANTARA)
–
Direktorat
Jenderal
Perhubungan
Laut
Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub)
dan
Indonesia
Port
Editors’
Club
(IPEC)
mendorong
terwujudnya
efisiensi
distribusi
dan
lalu
lintas
logistik
nasional,
sehingga
meningkatkan
perekonomian
negara.
“Diskusi
yang
digelar
IPEC
ini
menjadi
ajang
interaktif
solusi
guna
mengidentifikasi
persoalan
kendala
kelancaran
arus
barang,
agar
terwujud
layanan
logistik
yang
efektif
dan
efisien,”
kata
Kasubdit
Pelayanan
Jasa
dan
Kepelabuhanan
Ditjen
Perhubungan
Laut
Kementerian
Perhubungan
I
Komang
Wisnu
Dananjaya,
di
Jakarta,
Selasa.
Komang
membuka
secara
resmi
kegiatan
Diskusi
bertema ‘Mewujudkan
Efisiensi
Logistik
Nasional’
yang
digelar
Indonesia
Port
Editors’
Club
(IPEC),
di
Jakarta.
Dia
menyampaikan,
bagi
pelaku
usaha
logistik,
efisiensi
dan
transportasi
selalu
menjadi
perhatian
nomor
satu.
Karena
itu
pelaku
usaha
membutuhkan
interaksi
yang
sederhana
dan
integrasi.
Menurutnya,
hal
itu
merupakan
tantangan
bersama
bagi
para
pemangku
kepentingan
dan
sangat
membutuhkan
dukungan
dan
kolaborasi
dalam
platform
logistik
pemerintah,
yang
di
integrasikan
dalam
satu
sistem
yang
efisien.
Baca
juga:
BPS:
Efisiensi
biaya
logistik
kurangi
ketimpangan
harga
di
Indonesia
Komang
menjelaskan,
semangat
efisiensi
dan
efektivitas
ini
sejalan
dengan
kebijakan
pemerintah
yang
akan
giat
mengatur
strategi
efisiensi
melalui
National
Logistik
Ecosystem
(NLE).
Sebab,
kata Komang,
melalui
NLE,
diharapkan
dapat
menyelaraskan
arus
lalu
lintas
barang
dan
dokumen
internasional
sejak
kedatangan,
sarana
pengangkut,
hingga
barang
tiba
di
gudang,
termasuk
perizinan
dan
penyelesaian
dokumen
pengiriman
yang
diintegarasikan
dalam
satu
sistem
kemudahan ‘single
submission’.
Dia
mengatakan,
kolaborasi
platform
logistik
pemerintah
dan
swasta
yang
diintegrasikan
dalam
single
submission
telah
sejalan
dengan
semangat
Ditjen
Hubla
Kemenhub.
“Makanya
Ditjen
Hubla
(Direktorat
Jenderal
Perhubungan
Laut)
Kemenhub
terus
mengikuti
arus
perkembangan
zaman
melalui
digitalisasi,
salah
satunya
proses
pelayanan
kapal
dan
barang
melalui
sistem
inaportnet,”
ujarnya
pula.
Lebih
lanjut
Komang
mengatakan
bahwa
untuk
memudahkan
akses
layanan
logistik,
kolaborasi
sistem-sistem
pemerintah
khususnya
di
pelabuhan,
Lembaga
National
Single
Window
telah
mengembangkan
sistem
aplikasi
terkolaborasi
yang
disebut
Sistem
Single
Submission
Pengangkut
atau
SSm
Pengangkut.
“SSm
Pengangkut
saat
ini
telah
di
uji
coba
di
46
Pelabuhan,”
ujar
Komang.
Ketua
FIATA Regional
Asia
Pasifik
Yukki
Nugrahawan
Hanafi
mengatakan
bahwa
diskusi
bertema ‘Mewujudkan
Efisiensi
Logistik
Nasional’
yang
digelar
IPEC,
mendorong
agar
mulai
mempersepsikan
bahwa
kinerja
logistik
nasional
kini
lebih
baik.
“Kalau
sekarang
kita
mulai
mempersepsikan
yang
baik-baik
maka
saya
meyakini
(kita
lihat
dua
bulan
ke
depan)
saya
optimis
investasi
juga
akan
lebih
banyak
masuk
ke
Indonesia,”
ujar
Yukki.
Yukki
menekankan
agar
Indonesia
tidak
terpengaruh
dengan
penilaian
World
Bank
atau
Bank
Dunia
pada
tahun
lalu
telah
merilis
Logistics
Performance
Index
(LPI)
Indonesia
di
peringkat
63
dengan
nilai
3.0,
pada
tahun
2023.
Biaya
logistik
nasional
pun,
dinilai
World
Bank
pada
tahun
itu
masih
tergolong
tinggi,
yaitu
14,29
persen
terhadap
Produk
Domestik
Bruto
(PDB).
“Kita
jangan
terpengaruh
dengan
penilaian
Bank
Dunia
itu,
Itu
cuma
persepsi.
Marilah
ke
depan
kita
bicara
baik
soal
logistik
nasional
ini,”
ujar Yukki.
Baca
juga:
ALFI:
Empat
fokus
utama
wujudkan
efisiensi
ekosistem
logistik
nasional
Baca
juga:
Maksimalkan
mesin
ekonomi,
pemerintah
dorong
efisiensi
biaya
logistik
Untuk
mendongkrak
LPI
itu,
Yukki
menilai
diperlukan
kolaborasi
antarpemangku
kepentingan,
penguatan
konektivitas
dan
transportasi
serta
infrastruktur,
termasuk
teknologi
dan
informasi
yang
berkaitan
erat
dengan
kinerja
logistik. “Biaya
logistik
ditentukan
dari
pergerakan
dan
kenaikan
volume,”
kata
Yukkki.
IPEC
merupakan
wadah
jurnalis
yang
melakukan
peliputan
di
sektor
kepelabuhanan,
pelayaran,
transportasi
dan
logistik,
ingin
memberikan
sumbangsih
positif
melalui
forum
diskusi
tersebut.
Ketua
Umum
DPP
Asosiasi
Logistik
dan
Forwarder
Indonesia
(ALFI)
Akbar
Djohan
mengatakan
bahwa
perlu
ada
lembaga
yang
menangani
khusus
soal
isu
isu
logistik.
“Perlu
ada
lembaga
atau
mungkin
kementerian
yang
urusi
soal
logistik,”
ujarnya
pula.
Praktisi
Shipping
Asmari
Heri
mengatakan
bahwa
kini
saatnya
Indonesia
mendengungkan
bahwa
logistik
nasional
ini
sudah
lebih
baik
dari
pada
negara-
negara
lain
di
dunia.
“Kalau
pelabuhan-pelabuhan
lain
di
luar
negeri
saat
COVID-19
terjadi
kongesti,
sementara
di
pelabuhan
Indonesia
tidak
pernah
terjadinya
kongesti,”
ujarnya.
Direktur
Utama
Subholding
Pelindo
Solusi
Logistik
(SPSL)
Joko
Noerhudha mengatakan
bahwa
pihaknya
akan
melakukan
penataan
kargo
di
pelabuhan
sesuai
spesifikasinya
untuk
mewujudkan
efisiensi
logistik
nasional.
Diskusi
itu,
juga
menghadirkan
Wakil
Ketua
Umum
DPP
Asosiasi
Pengusaha
Truk
Indonesia
(Aptrindo]
Tata
Djuarsa,
dan
Sekjen
DPP
APBMI
AJD
Korompis.
Selain
itu,
turut
dihadiri
para
pemangku
kepentingan
dan
asosiasi
pengguna
dan
penyedia
jasa
pelabuhan,
pelayaran,
maupun
transportasi
dan
logistik.
Pewarta:
Muhammad
Harianto
Editor:
Budisantoso
Budiman
Copyright
©
ANTARA
2024