Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan serta tugas dan kewajibannya

Jakarta
(ANTARA)
–
Pemilihan
Kepala
Daerah
(Pilkada)
sudah
semakin
dekat
dan
Komisi
Pemilihan
Umum
(KPU)
Provinsi
memegang
peran
penting
dalam
memastikan
pemilu
berjalan
dengan
jujur,
adil,
dan
transparan
di
tingkat
provinsi.

Sebagai
garda
depan
demokrasi
di
daerah,
KPU
Provinsi
bertanggung
jawab
dalam
menyelenggarakan
pemilu
dengan
integritas
tinggi,
mulai
dari
persiapan
hingga
perhitungan
suara.

Dalam
menjalankan
tugasnya,
jumlah
anggota
KPU
Provinsi
telah
di
atur
dalam
Undang-undang
(UU)
Nomor
7
Tahun
2017
tentang
Pemilihan
Umum.
di
dalam
peraturan
tersebut
dijelaskan
bahwa
jumlah
anggota
KPU
Provinsi
adalah
sebanyak
5
(lima)
atau
7
(tujuh)
orang.
Berikut
adalah
anggota
KPU
Provinsi
Sumatera
Selatan:

Nama:

Andika
Pranata
Jaya,
S.Sos.,
M.Si.
Jabatan:

Ketua
KPU
Provinsi
Sumatera
Selatan

Nama:

Nurul
Mubarok,
S.E.,
M.Si.
Jabatan:

Anggota
KPU
Provinsi
Sumatera
Selatan

Nama:

Handoko,
M.Pd
Jabatan:

Anggota
KPU
Provinsi
Sumatera
Selatan

Nama:

Rudiyanto
Pangaribuan,
S.E.
Jabatan:

Anggota
KPU
Provinsi
Sumatera
Selatan

Nama:

Prahara
Andri
Kusuma,
S.H.
Jabatan:

Anggota
KPU
Provinsi
Sumatera
Selatan

Nama:

Eko
Iswantoro,
S.Stp.,
M.M.
Jabatan:

Sekretaris
KPU
Provinsi
Sumatera
Selatan

Tugas
dan
kewajiban
Komisi
Pemilihan
Umum
(KPU)
Provinsi
diatur
secara
jelas
dan
rinci
dalam
Undang-Undang
(UU)
Nomor
7
Tahun
2017
tentang
Pemilihan
Umum.
Berikut
adalah
tugas
dan
kewajiban
KPU
Provinsi:

Tugas
KPU
Provinsi

1.
Menjabarkan
program
dan
melaksanakan
anggaran.

2.
Melaksanakan
semua
tahapan
penyelenggaraan
pemilu
di
provinsi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

3.
Mengkoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan
penyelenggaraan
pemilu
yang
dilaksanakan
oleh
KPU
Kabupaten/Kota.

4.
Menerima
daftar
pemilih
dari
KPU
Kabupaten/Kota
dan
menyampaikannya
kepada
KPU.

5.
Memutakhirkan
data
pemilih
berdasarkan
data
pemilu
terakhir
dengan
memperhatikan
data
kependudukan
yang
disiapkan
dan
diserahkan
oleh
pemerintah,
serta
menetapkannya
sebagai
daftar
pemilih.

6.
Merekapitulasi
hasil
penghitungan
suara
pemilu
anggota
DPR
dan
anggota
DPD,
serta
pemilu
presiden
dan
wakil
presiden
di
provinsi
yang
bersangkutan,
dan
mengumumkannya
berdasarkan
berita
acara
hasil
rekapitulasi
penghitungan
suara
di
KPU
Kabupaten/Kota.

7.
Membuat
berita
acara
penghitungan
suara
serta
membuat
sertifikat
penghitungan
suara
dan
wajib
menyerahkannya
kepada
saksi
peserta
pemilu,
Bawaslu
provinsi,
dan
KPU.

8.
Mengumumkan
calon
anggota
DPRD
provinsi
terpilih
sesuai
dengan
alokasi
jumlah
kursi
setiap
daerah
pemilihan
di
provinsi
yang
bersangkutan
dan
membuat
berita
acaranya.

9.
Melaksanakan
putusan
Bawaslu
dan
Bawaslu
provinsi.

10.
Menyosialisasikan
penyelenggaraan
pemilu
dan/atau
yang
berkaitan
dengan
tugas
dan
wewenang
KPU
provinsi
kepada
masyarakat.

11.
Melakukan
evaluasi
dan
membuat
laporan
setiap
tahapan
penyelenggaraan
pemilu.

12.
Melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
oleh
KPU
dan/atau
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

Kewajiban
KPU
Provinsi:

• Melaksanakan
  semua
  tahapan
  penyelenggaraan
  pemilu
  dengan
  tepat
  waktu.
• Menyampaikan
  semua
  informasi
  penyelenggaraan
  pemilu
  kepada
  masyarakat.
• Melaporkan
  pertanggungjawaban
  penggunaan
  anggaran
  sesuai
  dengan
  ketentuan
  peraturan
  perundang-undangan.
• Menyampaikan
  laporan
  pertanggungjawaban
  semua
  kegiatan
  penyelenggaraan
  pemilu
  kepada
  KPU.
• Mengelola,
  memelihara,
  dan
  merawat
  arsip/dokumen
  serta
  melaksanakan
  penyusutannya
  berdasarkan
  jadwal
  retensi
  arsip
  yang
  disusun
  oleh
  KPU
  provinsi
  dan
  lembaga
  kearsipan
  provinsi
  berdasarkan
  pedoman
  yang
  ditetapkan
  oleh
  KPU
  dan
  Arsip
  Nasional
  Republik
  Indonesia.
• Mengelola
  barang
  inventaris
  KPU
  provinsi
  berdasarkan
  ketentuan
  peraturan
  perundang-undangan.
• Menyampaikan
  laporan
  periodik
  mengenai
  tahapan
  penyelenggaraan
  pemilu
  kepada
  KPU
  dan
  tembusan
  kepada
  Bawaslu.
• Membuat
  berita
  acara
  pada
  setiap
  rapat
  pleno
  KPU
  provinsi
  yang
  ditandatangani
  oleh
  ketua
  dan
  anggota
  KPU
  provinsi.
• Melaksanakan
  putusan
  Bawaslu
  dan/atau
  putusan
  Bawaslu
  provinsi.
• Menyediakan
  dan
  menyampaikan
  data
  hasil
  pemilu
  di
  tingkat
  provinsi.
• Melakukan
  pemutakhiran
  dan
  memelihara
  data
  pemilih
  secara
  berkelanjutan
  dengan
  memperhatikan
  data
  kependudukan
  sesuai
  ketentuan
  peraturan
  perundang-undangan.
• Melaksanakan
  putusan
  DKPP.
• Melaksanakan
  kewajiban
  lain
  yang
  diberikan
  oleh
  KPU
  dan/atau
  ketentuan
  peraturan
  perundang-undangan.

Baca
juga:

Jajaran
Anggota
KPU
Kalimantan
Barat
periode
2022-2027

Pewarta:
Allisa
Luthfia
Editor:
Alviansyah
Pasaribu
Copyright
©
ANTARA
2024

Source