SEOUL,
KOREA
SELATAN
—
Presiden
Korea
Selatan
Yoon
Suk
Yeol
lolos
dari
upaya
pemakzulan
yang
diajukan
oleh
partai
oposisi
dalam
pemungutan
suara
di
Majelis
Nasional
pada
Sabtu
(7/12).
Keberhasilan
Yoon
itu
terjadi
berkat
aksi
boikot
sidang
yang
dilakukan
anggota
partainya.
Pemungutan
suara
terkait
deklarasi
darurat
militer
Yoon
pada
pekan
ini
hanya
berhasil
mengumpulkan
195
suara,
di
bawah
ambang
batas
200
yang
dibutuhkan.
Akibatnya
mosi
pemakzulan
tersebut
secara
otomatis
batal.
“Seluruh
negeri
menyaksikan
keputusan
yang
diambil
di
Majelis
Nasional
hari
ini.
Dunia
juga
melihatnya,”
ujar
Ketua
DPR
Woo
Won-shik.
Ia
menyesali
minimnya
partisipasi
anggota
parlemen
dalam
sidang
itu.
Partai
Demokrat
sebagai
oposisi
utama
bertekad
untuk
mencoba
lagi,
sementara
Partai
Kekuatan
Rakyat
(PPP)
yang
mendukung
Yoon
berkomitmen
mencari
solusi
yang “lebih
tertib
dan
bertanggung
jawab”
untuk
mengatasi
krisis
tersebut.
Anggota
parlemen
Ahn
Cheol-soo
duduk
sendirian,
satu-satunya
wakil
Partai
Kekuatan
Rakyat
yang
tersisa
di
ruang
pemungutan
suara,
saat
sesi
pleno
usulan
pemakzulan
Presiden
Yoon
Suk
Yeol
di
Majelis
Nasional,
Seoul,
7
Desember
2024.
(Jeon
Heon-kyun/Pool
Photo
via
AP)
Yoon
mengejutkan
publik
pada
Selasa
malam
saat
mengumumkan
deklarasi
darurat
militer
di
mana
pihak
militer
wewenang
darurat
luas
untuk
memberantas
apa
yang
ia
sebut
sebagai “kekuatan
anti-negara”
serta
menghadapi
lawan
politik
yang
menghalanginya.
Perintah
tersebut
dicabut
enam
jam
kemudian
setelah
parlemen
secara
aklamasi
menolak
pengamanan
militer
dan
polisi
untuk
menentang
keputusannya.
Namun,
langkah
tersebut
memicu
krisis
politik
terbesar
dalam
beberapa
dekade
bagi
ekonomi
terbesar
keempat
di
Asia
dan
sekutu
utama
Amerika
Serikat,
mengancam
reputasi
Korea
Selatan
sebagai
kisah
sukses
demokrasi.
Pihak
oposisi
memerlukan
setidaknya
delapan
suara
dari
PPP
yang
konservatif
untuk
mencapai
suara
mayoritas,
yaitu
dua
pertiga
dari
jumlah
anggota
parlemen,
agar
pemakzulan
bisa
dilakukan.
Anggota
PPP
melakukan
walk
out
usai
memberikan
suara
pada
mosi
terpisah,
dan
mereka
disambut
dengan
teriakan
dan
makian.
Dari
partai
Yoon,
hanya
tiga
anggota
yang
memberikan
suara.
PPP
menyatakan
tidak
bisa
membiarkan
terulangnya
kejadian
pemakzulan
Presiden
Park
Geun-hye
pada
2016
akibat
skandal
perdagangan
pengaruh.
Kejatuhannya
menyebabkan
kehancuran
partai
dan
kemenangan
kaum
liberal
dalam
pemilihan
presiden
dan
parlemen.
“Kita
tidak
bisa
membiarkan
tragedi
kelumpuhan
negara
dan
penangguhan
pemerintahan
konstitusional
akibat
pemakzulan
presiden
terulang,”
kata
juru
bicara
PPP,
Shin
Dong-uk,
setelah
pemungutan
suara
yang
gagal.
Ia
juga
mencatat
bahwa
Yoon
telah
meminta
maaf
dan
bersumpah
akan
menyerahkan
masa
depannya
kepada
partai.
Para
pemimpin
oposisi
menyatakan
mereka
akan
meninjau
kembali
mosi
pemakzulan
pada
Rabu
jika
upaya
pertama
gagal.
Pada
Sabtu
pagi,
Yoon
meminta
maaf
karena
telah
memberlakukan
darurat
militer.
Namun,
ia
menolak
mundur
meskipun
menghadapi
tekanan,
termasuk
dari
beberapa
pihak
di
partainya
yang
berkuasa.
Yoon
menyatakan
bahwa
dia
tidak
akan
menghindar
dari
tanggung
jawab
hukum
dan
politik
terkait
keputusannya
tersebut,
darurat
militer
pertama
di
Korea
Selatan
dalam
44
tahun.
Dia
menjelaskan
bahwa
keputusan
itu
diambil
karena
keputusasaannya.
[ah]