Seorang
bangsawan
senior
Saudi
menyebut
Israel
sebagai
negara “genosida”
dan “apartheid”
pada
Sabtu
(7/12).
Riyadh
juga
meminta
Presiden
terpilih
Amerika
Serikat,
Donald
Trump,
untuk
membawa
perdamaian
ke
Timur
Tengah.
Pangeran
Turki
Al
Faisal,
yang
pernah
menjabat
sebagai
kepala
intelijen
Arab
Saudi
selama
lebih
dari
dua
dekade,
mengungkapkan
harapannya
agar
Perdana
Menteri
Israel,
Benjamin
Netanyahu,
dapat
diadili
di
Mahkamah
Pidana
Internasional
(ICC).
Komentar
Pangeran
Turki
Al
Faisal
dalam
konferensi
Dialog
Manama
di
Bahrain
ini
mencerminkan
posisi
keras
Arab
Saudi.
Pernyataan
tersebut
muncul
setelah
pembicaraan
normalisasi
hubungan
dengan
Israel
dihentikan
pasca
dimulainya
perang
Gaza.
“Israel
saat
ini,
menurut
kelompok
hak
asasi
manusia
internasional,
bukan
hanya
negara
kolonial
apartheid,
tetapi
juga
negara
yang
melakukan
genosida,”
kata
Pangeran
Turki.
“Israel
melakukan
genosida
terhadap
rakyat
Gaza.”
Ia
menambahkan, “Sudah
saatnya
bagi
dunia
untuk
mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan
untuk
membawa
mereka
yang
didakwa
oleh
Mahkamah
Pidana
Internasional
ke
pengadilan.”
ICC
mengeluarkan
surat
perintah
penangkapan
untuk
Netanyahu
dan
mantan
Menteri
Pertahanan
Yoav
Gallant
bulan
lalu,
dengan
tuduhan
melakukan
kejahatan
terhadap
kemanusiaan
dan
kejahatan
perang.
Penguasa
de
facto
Saudi,
Putra
Mahkota
Mohammed
bin
Salman,
juga
menuduh
Israel
melakukan
genosida
pada
pertemuan
puncak
gabungan
Liga
Arab
dan
Organisasi
Kerja
Sama
Islam
di
Riyadh
bulan
lalu.
Amnesty
International
mengeluarkan
tuduhan
serupa
minggu
ini
dalam
laporan
baru,
yang
kemudian
dibantah
oleh
Israel
sebagai “dibuat-buat”
dan “berdasarkan
kebohongan”.
Pangeran
Turki,
yang
juga
mantan
duta
besar
Saudi
untuk
Amerika
Serikat,
mengatakan
bahwa “mandat
kuat”
Trump
dari
para
pemilih
Amerika “dapat
memungkinkannya
untuk
memberikan
kepemimpinan
negara
yang
sangat
dibutuhkan
di
dunia.”
“Negara-negara
sahabat
di
kawasan
ini
berharap
agar
Tuan
Trump
melanjutkan
apa
yang
telah
ia
mulai
sebelumnya,
untuk
membawa
perdamaian
dengan
huruf
kapital
ke
Timur
Tengah,”
katanya.
“Sudah
saatnya
bagi
Amerika,
di
bawah
kepemimpinan
Anda,
untuk
mengubah
arah
kawasan
yang
bermasalah
ini,”
tambahnya.
Selama
pemerintahan
pertama
Trump,
Uni
Emirate
Arab,
Bahrain,
dan
Maroko
menandatangani
Perjanjian
Abraham
yang
mengakui
Israel,
mengakhiri
konsensus
Arab
yang
telah
lama
berlaku
bahwa
tidak
ada
hubungan
dengan
Israel
tanpa
pembentukan
negara
Palestina.
[ah/ft]