Jakarta,
26
Mei
2025
Kementerian
Kesehatan
Republik
Indonesia
(Kemenkes
RI)
melalui
Badan
Kebijakan
Pembangunan
Kesehatan
(BKPK)
resmi
mengumumkan
hasil
Survei
Status
Gizi
Indonesia
(SSGI)
tahun
2024
pada
kegiatan
diseminasi
yang
diselenggarakan
secara
luring
di
Auditorium
Siwabessy,
Gedung
Kemenkes,
Senin
(26/5/2025).
Survei
nasional
yang
menjadi
rujukan
utama
dalam
upaya
percepatan
penurunan
stunting
ini
mencatat
penurunan
prevalensi
stunting
nasional,
dari
21,5%
pada
2023
menjadi
19,8%
pada
2024.
Menteri
Kesehatan
RI,
Budi
Gunadi
Sadikin,
dalam
sambutannya
menegaskan
komitmen
kuat
pemerintah
untuk
menurunkan
angka
stunting
nasional
menjadi
14,2%
pada
tahun
2029,
sesuai
dengan
target
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN)
yang
disusun
bersama
Sekretariat
Wakil
Presiden
dan
Bappenas.
“Target
ini
tidak
mudah,
tapi
cukup
menantang
untuk
dikejar.
Dari
angka
21,5%
di
2023,
kita
harus
turun
ke
14,2%
di
2029,
artinya
kita
harus
menurunkan
sekitar
7,3%
dalam
lima
tahun,”
ujar
Menkes
Budi.
Ia
juga
mengapresiasi
kerja
keras
lintas
kementerian,
lembaga,
dan
pemangku
kepentingan
yang
telah
mendukung
capaian
positif
di
tahun
2024.
“Target
kita
tahun
lalu
adalah
20,1%,
dan
alhamdulillah
hasil
survei
menunjukkan
19,8%.
Artinya,
kita
berhasil
melampaui
target
sebesar
0,3%,”
ungkapnya.
Namun,
ia
mengingatkan
bahwa
tantangan
masih
besar.
Target
penurunan
stunting
pada
2025
adalah
18,8%,
yang
membutuhkan
upaya
lebih
keras
dan
kolaborasi
lebih
erat,
terutama
di
enam
provinsi
dengan
jumlah
balita
stunting
terbesar,
yaitu
Jawa
Barat
(638.000
balita),
Jawa
Tengah
(485.893
balita),
Jawa
Timur
(430.780
balita),
Sumatera
Utara
(316.456
balita),
Nusa
Tenggara
Timur
(214.143
balita),
dan
Banten
(209.600
balita).
“Kalau
enam
provinsi
ini
bisa
kita
turunkan
10%,
maka
secara
nasional
kita
bisa
turun
4–5%.
Karena
50%
anak
stunting
ada
di
enam
daerah
ini,”
tegas
Menteri
Budi.
Strategi
penting
lainnya
adalah
memastikan
intervensi
sejak
masa
pra-kelahiran,
dengan
fokus
pada
11
intervensi
spesifik
di
sektor
kesehatan,
khususnya
untuk
remaja
putri
dan
ibu
hamil.
“Stunting
itu
terjadi
bukan
setelah
lahir,
tapi
bahkan
sejak
dalam
kandungan.
Maka
intervensi
kepada
ibu
hamil
sangat
penting.
Jangan
sampai
ibu-ibu
hamil
kekurangan
gizi
atau
anemia,”
jelasnya.
Ia
juga
menekankan
pentingnya
program
pengukuran
lingkar
lengan
dan
kadar
hemoglobin
(Hb)
pada
ibu
hamil,
distribusi
tablet
tambah
darah,
serta
suplementasi
mikronutrien.
Selain
itu,
program
peningkatan
mutu
pengukuran
di
Posyandu
juga
terus
diperkuat
melalui
distribusi
300.000
alat
antropometri,
didukung
program
ASI
eksklusif,
pemberian
makanan
tambahan
(PMT),
dan
imunisasi.
Menutup
sambutannya,
Menkes
mengajak
seluruh
pihak
menjaga
momentum
penurunan
stunting.
“Yuk,
jangan
lupa,
tahun
ini
target
kita
18,8%,”
pungkasnya.
Kepala
BKPK
Kemenkes
RI,
Prof.
Asnawi
Abdullah,
menegaskan
bahwa
hasil
SSGI
2024
mencatat
prevalensi
stunting
nasional
turun
menjadi
19,8%.
Capaian
ini
menjadi
langkah
penting
menuju
target
jangka
panjang
penurunan
stunting
hingga
5%
pada
2045.
“Alhamdulillah,
SSGI
2024
telah
terlaksana
dengan
sangat
baik
dan
menghasilkan
data
status
gizi
mulai
dari
tingkat
nasional
hingga
kabupaten/
kota.
Ini
menjadi
fondasi
penting
untuk
memperkuat
kebijakan
berbasis
data,”
ujar
Prof.
Asnawi.
Menurutnya,
survei
2024
berhasil
mencegah
sekitar
337.000
balita
dari
risiko
stunting,
melampaui
target
tahunan
RPJMN
sebesar
325.000
balita.
Meski
demikian,
Prof.
Asnawi
mencatat
adanya
variasi
prevalensi
stunting
antarprovinsi,
kabupaten/kota,
serta
kelompok
sosial
ekonomi.
“Prevalensi
stunting
sangat
bervariasi.
Misalnya,
pada
kelompok
pendapatan
sangat
rendah,
angkanya
jauh
lebih
tinggi
dibandingkan
kelompok
pendapatan
tinggi.
Ini
menjadi
catatan
penting
untuk
penajaman
intervensi,”
tambahnya.
SSGI
2024
dilaksanakan
di
38
provinsi
dan
514
kabupaten/kota
dan
didukung
penuh
oleh
kementerian/lembaga
terkait,
pemerintah
daerah,
serta
mitra
pembangunan
internasional,
seperti
WHO,
SEAMEO
RECFON
,
dan
Prospera.
Seluruh
hasil
SSGI
2024
telah
dikompilasi
dalam
sebuah
buku
dan
dapat
diakses
publik
melalui
laman
resmi
BKPK
Kemenkes
RI.
Penyediaan
data
terbuka
ini
menjadi
wujud
transparansi
serta
komitmen
Kemenkes
dalam
mendukung
pemanfaatan
data
kesehatan
secara
luas.
“Tujuan
utama
diseminasi
ini
adalah
agar
data
SSGI
dimanfaatkan
sebagai
dasar
perencanaan,
evaluasi
program,
dan
identifikasi
wilayah
prioritas.
Semoga
hasil
ini
semakin
memperkuat
intervensi
yang
berdampak
nyata
bagi
bangsa,”
tutup
Prof.
Asnawi.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(DJ/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM