Jakarta,
26
Mei
2025
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Republik
Indonesia
(DPR
RI)
bersama
Kementerian
Kesehatan
dan
BPJS
Kesehatan
resmi
meluncurkan
Presidium
Kaukus
Kesehatan
dan
menyelenggarakan
High
Level
Meeting
Koalisi
Bersama
(Kobar)
Lawan
Dengue
di
Gedung
DPR
RI,
Jakarta,
Senin
(26/5).
Inisiatif
ini
menjadi
wujud
nyata
komitmen
lintas
fraksi
dan
lintas
komisi
dalam
mendukung
agenda
kesehatan
nasional,
khususnya
upaya
penanggulangan
penyakit
Demam
Berdarah
Dengue
(DBD)
yang
terus
menjadi
ancaman
serius
di
Indonesia.
Wakil
Menteri
Kesehatan,
Prof.
Dante
Saksono
Harbuwono,
mengingatkan
pentingnya
kewaspadaan
terhadap
nyamuk
sebagai
vektor
penyakit
mematikan.
“Bukan
hewan
buas
yang
menjadi
penyebab
kematian
terbanyak,
melainkan
nyamuk.
Gigitan
nyamuk,
meski
tampak
sepele,
bertanggung
jawab
atas
jutaan
kematian
setiap
tahunnya,”
ungkap
Prof.
Dante.
Beliau
menambahkan,
dengue
masih
menjadi
ancaman
global
dengan
lebih
dari
3,9
miliar
orang
di
dunia
berisiko
terinfeksi.
“Indonesia
termasuk
salah
satu
negara
dengan
jumlah
kasus
tertinggi,
bersama
Brasil,
Kolombia,
Meksiko,
Peru,
dan
Vietnam,”
tambahnya.
Tahun
2024
tercatat
sebagai
puncak
kasus
DBD
di
Indonesia,
dengan
lebih
dari
1.400
kematian.
Pemerintah,
lanjut
Prof.
Dante,
menargetkan
zero
dengue
death
pada
2030.
“Ini
butuh
kolaborasi
konkret
antar-stakeholder,
organisasi
profesi,
dan
pengambil
kebijakan
untuk
mewujudkannya,”
tegasnya.
Sejumlah
upaya
telah
dilakukan
pemerintah,
mulai
dari
program
satu
rumah
satu
juru
pemantau
jentik
(jumantik),
fogging,
inovasi
nyamuk
Wolbachia,
hingga
pengembangan
vaksin
dengue.
“Namun
semua
ini
tidak
akan
berhasil
tanpa
dukungan
lintas
sektor,
termasuk
peran
aktif
DPR
RI
dan
masyarakat,”
jelas
Prof.
Dante.
Wakil
Ketua
DPR
RI,
Cucun
Ahmad
Syamsurijal,
memberikan
apresiasi
atas
pembentukan
Presidium
Kaukus
Kesehatan.
“Ini
adalah
ruang
strategis
lintas
komisi
dan
fraksi
untuk
menjembatani
kepentingan
publik
dalam
membangun
sistem
kesehatan
nasional,”
ujarnya.
Ia
menegaskan,
DPR
RI
melalui
Komisi
IX
akan
terus
mengadvokasi
isu-isu
kesehatan
secara
lintas
fraksi
dan
mendukung
kebijakan
Kementerian
Kesehatan,
khususnya
dalam
penguatan
layanan
primer
dan
deteksi
dini
penyakit
menular.
“Terutama
dalam
penguatan
layanan
primer
dan
deteksi
dini
penyakit
menulari,”
tambahnya.
Anggota
Komisi
IX
DPR
RI,
Edy
Wuryanto,
juga
menekankan
bahwa
dengue
bukanlah
isu
baru,
namun
masih
menjadi
persoalan
yang
berulang
dengan
tren
peningkatan
setiap
tahunnya.
Hingga
Mei
2025,
Kementerian
Kesehatan
mencatat
lebih
dari
56.000
kasus
DBD
dan
250
kematian.
Angka
ini
menunjukkan
perlunya
penguatan
strategi
penanggulangan
di
berbagai
lini,
termasuk
edukasi
dan
peningkatan
kualitas
layanan
kesehatan
dasar.
Ia
menegaskan,
DPR
RI
siap
menjadi
penghubung
antara
aspirasi
rakyat
dan
pengambilan
kebijakan
di
sektor
kesehatan.
“Politik
kesehatan
diperlukan
untuk
mendorong
pendanaan,
edukasi,
serta
penguatan
upaya
vaksinasi
dan
sistem
data
yang
terintegrasi,”
ucap
nya.
Edy
juga
menyampaikan
apresiasi
kepada
Kementerian
Kesehatan
atas
berbagai
inovasi
pasca
pandemi.
Namun,
ia
berharap
isu
dengue
mendapat
prioritas
dalam
perencanaan
program
dan
penganggaran
yang
lebih
konkret.
Menurutnya,
strategi
nasional
pengendalian
dengue
harus
diwujudkan
dalam
aksi
nyata,
mulai
dari
pengendalian
vektor,
deteksi
dini,
pengobatan,
hingga
pemanfaatan
inovasi
teknologi
seperti
Wolbachia
dan
insektisida
ramah
lingkungan.
Gerakan
3M
Plus
(menguras,
menutup,
mendaur
ulang,
dan
upaya
tambahan
lainnya)
harus
menjadi
kebijakan
kolektif
yang
terus
digalakkan
secara
masif
oleh
semua
pihak,
termasuk
DPR.
Dengan
sinergi
antara
pemerintah
pusat,
daerah,
serta
kolaborasi
masyarakat
sipil,
pembentukan
Presidium
Kaukus
Kesehatan
dan
Kobar
Lawan
Dengue
diharapkan
menjadi
tonggak
penting
dalam
upaya
eliminasi
dengue
dan
transformasi
sistem
kesehatan
nasional
menuju
arah
yang
lebih
responsif
dan
preventif.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(D2/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM