Buton
Tengah,
2
Mei
2025
Menteri
Kesehatan
Budi
Gunadi
Sadikin
meresmikan
peletakan
batu
pertama
(groundbreaking)
pembangunan
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
(RSUD)
Kabupaten
Buton
Tengah,
Sulawesi
Tenggara,
Jumat
(2/5).
Pembangunan
ini
menjadi
bagian
dari
program
Quick
Wins
Kementerian
Kesehatan
untuk
meningkatkan
kapasitas
layanan
dari
Rumah
Sakit
D
Pratama
menjadi
RS
Kelas
C.
Langkah
ini
sekaligus
menjadi
wujud
nyata
komitmen
pemerintah
dalam
memperluas
akses
layanan
kesehatan
yang
berkualitas,
khususnya
di
wilayah
kepulauan
dan
daerah
tertinggal.
Dalam
sambutannya,
Menkes
Budi
menekankan
pentingnya
ketersediaan
dokter
spesialis
sebagai
prasyarat
utama
pemanfaatan
alat
kesehatan
canggih
yang
akan
ditempatkan
di
RSUD
Buton
Tengah.
Ia
mengingatkan
bahwa
teknologi
kesehatan
tidak
akan
optimal
tanpa
kehadiran
tenaga
ahli
yang
memadai.
“Saya
titip
ke
Pak
Bupati
dan
Pak
Gubernur,
alat
itu
hanya
bisa
dipakai
kalau
ada
dokter
spesialisnya,
sembilan
atau
sepuluh
orang.
Di
seluruh
Indonesia
kita
memang
sangat
kekurangan
dokter
spesialis,”
ujar
Menkes.
Untuk
menjawab
tantangan
tersebut,
pemerintah
telah
meluncurkan
sejumlah
kebijakan
strategis,
termasuk
program
beasiswa
dan
sistem
pendidikan
dokter
spesialis
berbasis
rumah
sakit.
Menkes
berharap
generasi
muda
daerah
dapat
memanfaatkan
program
ini
dan
kembali
mengabdi
di
kampung
halaman.
“Pemerintah
sudah
memberikan
beasiswa,
kita
juga
membuka
sistem
dokter
spesialis
yang
baru
berbasis
rumah
sakit.
Kita
mohon
putra-putri
terbaiknya
diizinkan
datang
ke
sini
dan
nantinya
akan
dibayar
sesuai
dengan
layaknya
dokter
spesialis,”
tambahnya.
Saat
ini,
RSUD
Buton
Tengah
telah
memiliki
tujuh
dokter
spesialis,
antara
lain
spesialis
anak,
penyakit
dalam,
dan
radiologi.
Namun
Menkes
menegaskan
bahwa
keberadaan
spesialis
lain
seperti
bedah,
obgyn,
anestesi,
patologi
klinik,
dan
saraf
juga
sangat
dibutuhkan.
Ia
bahkan
menyampaikan
harapannya
agar
rumah
sakit
ini
suatu
hari
bisa
memiliki
fasilitas
cathlab
sebuah
alat
berteknologi
tinggi
yang
sangat
penting
untuk
penanganan
pasien
jantung.
Menkes
menegaskan
bahwa
keberadaan
dokter
spesialis
harus
bersifat
permanen
dan
tidak
sekadar
berbasis
kontrak,
melainkan
diangkat
sebagai
PNS
atau
PPPK.
Pembangunan
RSUD
Buton
Tengah
didanai
melalui
Dana
Alokasi
Khusus
(DAK)
dari
pemerintah
pusat,
dengan
total
anggaran
mencapai
Rp170
miliar.
Menkes
berharap
proyek
ini
bisa
rampung
dan
diresmikan
pada
awal
tahun
depan.
“Saya
minta
tolong
kepada
Pak
Bupati
dan
Gubernur,
jatah
pegawai
negerinya
dikasih
lebih
banyak,
terutama
untuk
putra
daerah,
supaya
dokter
spesialisnya
tidak
mudah
pindah-pindah.
Surat
izin
praktiknya
sudah
dipegang
sama
saya,
jadi
dokter
spesialisnya
harus
tetap
di
Buton
Tengah,”
ujar
Menkes.
Inisiatif
ini
sejalan
dengan
visi
besar
Kementerian
Kesehatan
dalam
menghadirkan
layanan
kesehatan
yang
merata,
berkualitas,
dan
tangguh
hingga
ke
pelosok
negeri.
Pembangunan
RSUD
ini
juga
menjadi
bagian
dari
penguatan
sistem
kesehatan
nasional
secara
menyeluruh.
Selain
meresmikan
_groundbreaking_
RSUD,
kunjungan
kerja
Menkes
di
Buton
Tengah
juga
mencakup
peninjauan
layanan
di
Puskesmas
Lakudo
serta
pemberian
akses
internet
berbasis
teknologi
Starlink.
Inisiatif
ini
ditujukan
untuk
mendukung
digitalisasi
layanan
kesehatan
di
wilayah
terpencil.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(DJ/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM