Jakarta,
29
April
2025
Kementerian
Kesehatan
RI
segera
mengirimkan
bantuan
alat
kesehatan
untuk
merespons
situasi
darurat
kebakaran
hutan
dan
lahan
(Karhutla)
di
Provinsi
Riau,
yang
telah
ditetapkan
dalam
status
darurat
menyusul
munculnya
144
titik
api
dan
terbakarnya
sekitar
81
hektare
lahan.
Sebagai
langkah
awal,
Kemenkes
mendistribusikan
30
unit
oxygen
concentrator
dan
6.000
masker
bedah
kepada
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Riau
guna
melindungi
kesehatan
masyarakat
dari
paparan
asap,
terutama
kelompok
rentan
seperti
anak-anak,
lansia,
dan
penderita
gangguan
pernapasan.
Informasi
ini
disampaikan
dalam
Apel
Kesiapsiagaan
Penanganan
Bencana
Karhutla
yang
digelar
di
Lanud
Roesmin
Nurjadin,
Pekanbaru,
pada
Selasa
(29/4).
Wakil
Menteri
Kesehatan
Prof.
Dante
Saksono
Harbuwono
hadir
mewakili
Kemenkes
dalam
apel
tersebut.
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Kemenkes,
Aji
Muhawarman,
menjelaskan
bahwa
pemerintah
pusat
dan
daerah
telah
sepakat
menjadikan
mitigasi
sebagai
strategi
utama
dalam
menghadapi
Karhutla.
“Fokus
utamanya
adalah
deteksi
dini
dan
respons
cepat
terhadap
titik
api
sebelum
meluas,”
ujar
Aji
di
kantor
Kemenkes
Jakarta,
Selasa
(29/4).
Langkah
mitigasi
ini
juga
akan
didukung
oleh
modifikasi
cuaca
melalui
penyemaian
awan
yang
direncanakan
mulai
1
Mei
2025
di
wilayah
Riau.
Upaya
tersebut
diharapkan
dapat
mempercepat
proses
pemadaman
secara
alami
dan
mengurangi
dampak
kabut
asap.
Pemerintah
juga
telah
mengerahkan
armada
pendukung
seperti
helikopter
_water
bombing_,
helikopter
patroli,
serta
memperkuat
sistem
pemantauan.
Embung,
kanal,
dan
parit
disiapkan
dan
diisi
untuk
memastikan
ketersediaan
air
selama
operasi
pemadaman.
Menteri
Koordinator
Bidang
Politik,
Hukum,
dan
Keamanan,
Budi
Gunawan,
menyampaikan
bahwa
penanganan
Karhutla
menjadi
tanggung
jawab
bersama
lintas
sektor.
“Kita
ingin
tunjukkan
bahwa
kita
bisa
menangani
karhutla
dengan
gotong
royong
dan
koordinasi
antara
pemerintah
pusat,
daerah,
TNI,
POLRI,
masyarakat
hingga
sektor
swasta,”
ucap
Menko.
Karhutla
bukan
hanya
persoalan
kerusakan
lingkungan,
tetapi
juga
berdampak
serius
pada
kesehatan
masyarakat
dan
stabilitas
nasional.
Kabut
asap
yang
ditimbulkan
dapat
memicu
penyakit
pernapasan
dan
mengganggu
aktivitas
sosial
ekonomi
masyarakat.
Pemerintah
juga
membentuk
Desk
Nasional
Penanganan
Karhutla
di
bawah
koordinasi
Kementerian
Koordinator
Bidang
Politik,
Hukum,
dan
Keamanan
yang
melibatkan
BNPB,
KLHK,
TNI,
POLRI,
dan
berbagai
pemangku
kepentingan
lainnya.
Desk
ini
bertujuan
untuk
menyatukan
komando
dan
kekuatan
lintas
sektor
dalam
menekan
angka
Karhutla,
khususnya
di
wilayah
rawan.
BMKG
telah
memberikan
peringatan
dini
bahwa
musim
kemarau
2025
diperkirakan
berlangsung
sejak
April
hingga
September,
dengan
peningkatan
risiko
kebakaran
di
wilayah
Aceh,
Riau,
Kepulauan
Riau,
Jambi,
Kalimantan
Barat,
dan
Kalimantan
Tengah.
Sebagai
bagian
dari
strategi
nasional,
pemerintah
kini
mengedepankan
pemanfaatan
teknologi
informasi
untuk
deteksi
dan
pelaporan
kondisi
secara
cepat
dan
akurat
di
lapangan.
Penggunaan
aplikasi
dan
sistem
pemantauan
digital
menjadi
prioritas.
Hingga
saat
ini,
sebanyak
23
jenis
bantuan
dari
pemerintah
pusat
telah
diserahkan
secara
simbolis
kepada
Pemerintah
Provinsi
Riau
dan
akan
terus
ditambah
sesuai
kebutuhan
yang
berkembang
di
lapangan.
Dengan
koordinasi
yang
semakin
solid
dan
pendekatan
yang
berbasis
data
dan
teknologi,
pemerintah
optimis
Karhutla
di
Riau
dapat
segera
dikendalikan,
sekaligus
menjaga
kesehatan
masyarakat
dan
memperkuat
reputasi
Indonesia
dalam
pengelolaan
krisis
lingkungan
dan
kesehatan.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
silakan
hubungi
nomor
hotline
Halo
Kemenkes
melalui
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(D2/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM