Gedung
Putih
pada
Selasa
(11/3)
membela
kebijakan
deportasi
Presiden
Donald
Trump
setelah
penangkapan
Mahmoud
Khalil
pada
akhir
pekan.
Khalil
merupakan
seorang
aktivis
Palestina
dan
penduduk
tetap
resmi
Amerika
Serikat,
yang
memainkan
peran
penting
dalam
protes
universitas
tahun
lalu
terkait
perang
di
Gaza.
Pejabat
Gedung
Putih
menggemakan
janji
Trump
yang
ia
sampaikan
pada
Senin
(10/3)
untuk “menemukan,
menangkap,
dan
mendeportasi
para
simpatisan
teroris
ini
dari
negara
kita
—
dan
mereka
tidak
akan
pernah
kembali
lagi.”
Trump
menegaskan
kembali
pernyataannya
pada
hari
Selasa.
“Kita
harus
mengeluarkan
mereka
semua
dari
negara
ini,”
katanya. “Mereka
pembuat
onar.
Mereka
penghasut.
Mereka
tidak
mencintai
negara
kita.
Kita
harus
mengeluarkan
mereka.”
Khalil,
yang
hingga
Selasa
masih
ditahan,
belum
didakwa
dengan
tindak
pidana
apa
pun.
“Ini
adalah
individu
yang
mengorganisir
protes
kelompok
yang
tidak
hanya
mengganggu
kelas-kelas
di
kampus
dan
melecehkan
mahasiswa
Yahudi
Amerika
dan
membuat
mereka
merasa
tidak
aman
di
kampus
mereka
sendiri
tetapi
juga
mendistribusikan
selebaran
propaganda
pro-Hamas
dengan
logo
Hamas,”
kata
Sekretaris
Pers
Gedung
Putih
Karoline
Leavitt. “Itulah
perilaku
dan
aktivitas
yang
dilakukan
oleh
individu
ini.”
Menurut
data
pemerintah
AS
yang
melacak
penangkapan
imigrasi,
seorang
pria
bernama
Mahmoud
Khalil,
yang
tercatat
lahir
di
Suriah,
ditahan
di
fasilitas
ICE
di
pedesaan
Louisiana.
Khalil
adalah
mahasiswa
Columbia
University
di
Kota
New
York
dan
merupakan
tokoh
terkemuka
selama
protes
yang
berlangsung
di
institusi
tersebut
tahun
lalu.
Trump
juga
berjanji,
dalam
unggahan
media
sosialnya
pada
hari
Senin,
bahwa
akan
ada
lebih
banyak
penangkapan.
Ketika
ditanya
berapa
banyak
lagi,
Leavitt
tidak
menyebutkan
jumlahnya.
“Tetapi
saya
tahu
bahwa
Departemen
Keamanan
Dalam
Negeri
(DHS)
sedang
aktif
menanganinya,”
jawabnya. “Dan
saya
juga
tahu
bahwa
Columbia
University
telah
diberitahu
nama-nama
individu
lain
yang
terlibat
dalam
aktivitas
pro-Hamas,
dan
mereka
menolak
membantu
DHS
mengidentifikasi
individu-individu
tersebut
di
kampus,
dan
seperti
yang
dikatakan
presiden
dengan
sangat
tegas
dalam
pernyataannya
kemarin,
dia
tidak
akan
menoleransi
hal
itu,
dan
kami
berharap,
mengharapkan
semua
perguruan
tinggi
dan
universitas
di
Amerika
untuk
mematuhi
kebijakan
pemerintahan
ini.”
Minggu
lalu,
pemerintah
AS
mengumumkan
pembatalan
segera
sekitar
$400
juta
dalam
bentuk
hibah
dan
kontrak
federal
untuk
Columbia
University,
karena
pemerintah
menganggap, “universitas
tersebut
terus-menerus
tidak
bertindak
dalam
kasus
pelecehan
mahasiswa-mahasiswa
Yahudi.”
Dalam
sebuah
pernyataan,
lembaga
kajian
Heritage
Foundation,
yang
dokumen
Project
2025-nya
secara
efektif
telah
menjadi
pedoman
kebijakan
bagi
pemerintahan
Trump,
memuji
langkah
untuk
menghentikan
pendanaan
dan
penangkapan
Khalil,
dengan
mengatakan,
dalam
tajuk
utama, “Heritage
Memuji
Keputusan
Pemerintahan
Trump
untuk
Memutus
Dana
Columbia
University,
Menangkap
Pemimpin
Mahasiswa
Pro-Hamas.”
“Ini
adalah
langkah
besar
ke
arah
yang
benar,”
kata
Jason
Bedrick,
seorang
peneliti
kebijakan
pendidikan
di
lembaga
tersebut. “Sudah
terlalu
lama,
universitas
seperti
Columbia
membiarkan
kaum
radikal
terlibat
dalam
pelecehan
yang
menargetkan
mahasiswa
Yahudi,
memicu
kekerasan,
mendukung
organisasi
teroris
secara
terbuka,
dan
melanggar
kebijakan
kampus
tanpa
dikenai
hukuman.”
Di
Gedung
Kongres,
anggota
DPR
dari
Partai
Demokrat,
Jamie
Raskin
mengatakan
penangkapan
itu
merupakan
pelanggaran
hak
Amendemen
Pertama
Khalil.
Raskin
mengatakan
dia “memantau
dengan
seksama”
situasi
tersebut.
Sementara
Leavitt
mengatakan
pada
hari
Selasa
bahwa
menteri
luar
negeri
memiliki
kewenangan
untuk
mencabut
Kartu
Penduduk
Tetap
seseorang,
yang
juga
dikenal
sebagai
kartu
hijau,
karena
masalah
keamanan
nasional,
para
kritikus
mempertanyakan
legalitas
tindakan
tersebut.
“Penahanan
Mahmoud
Khalil
merujuk
pada
buku
pedoman
otoriter,”
kata
Raskin,
seorang
profesor
hukum
tata
negara,
dalam
sebuah
pernyataan. “Penangkapannya
menjadi
preseden
yang
sangat
berbahaya
dan
mengerikan
dari
pemerintahan
yang
bersikeras
menggunakan
rasa
takut
dan
intimidasi
sebagai
senjata
untuk
menghancurkan
perbedaan
pendapat
politik.
Semua
warga
Amerika,
termasuk
mereka
yang
sangat
tidak
setuju
dengan
pidato
Khalil,
seharusnya
marah
dengan
serangan
terang-terangan
ini
terhadap
kebebasan
fundamental
kita.
Dewan
Hubungan
Amerika-Islam
(CAIR)
mengatakan
kepada
VOA
melalui
email
bahwa
mereka
merasa
terhibur
dengan
keputusan
hakim
untuk
memblokir
deportasi
Khalil.
“Apa
yang
akhirnya
terjadi
pada
Mahmoud
dapat
menjadi
preseden
bagi
banyak
penduduk
tetap
sah
lainnya
dan
bahkan
mungkin
warga
negara
Amerika
yang
menjadi
sasaran
dalam
perang
anti-Amerika
terhadap
kebebasan
berbicara
dan
aktivisme
damai,”
kata
Edward
Ahmed
Mitchell,
wakil
direktur
nasional
CAIR.
“Kebebasan
berbicara
bagi
setiap
orang
di
negara
kita,
termasuk
penduduk
tetap
sah,
adalah
landasan
demokrasi
Amerika.”
Komite
Antidiskriminasi
Amerika-Arab
mengatakan
kepada
VOA
melalui
email
bahwa
kasus
ini
memunculkan
banyak
pertanyaan. “Mereka
terus-menerus
mengubah
kriteria
tentang
apa
yang
antisemitisme
dan
apa
yang
bukan,”
kata
Direktur
Eksekutif
Nasional
Abed
Ayoub
kepada
VOA.
“Tidak
ada
bukti
bahwa
Mahmoud
melakukan
kejahatan.
Apa
kewenangan
hukum
yang
mereka
gunakan?
Bagaimana
dengan
Amendemen
Pertama?
Sejauh
mana
pemerintah
melangkah
dengan
ini?
Apakah
mereka
akan
menargetkan
warga
negara
AS
yang
dinaturalisasi?
Ini
tampak
seperti
pertanyaan
yang
jelas,
tetapi
belum
ditanyakan.”
Hakim
Pengadilan
Distrik
AS
Jesse
Furman
pada
hari
Senin
memerintahkan
agar
Khalil
tidak
dideportasi
untuk
saat
ini
dan
menetapkan
sidang
berikutnya
pada
hari
Rabu.
[ab/uh]