Ketika
Presiden
Joe
Biden
berupaya
mencabut
Kuba
dari
daftar
negara
pendukung
terorisme,
masyarakat
Kuba
menahan
diri
untuk
tidak
terlalu
berharap.
Pada
Rabu
(15/1),
Associated
Press
berbicara
dengan
beberapa
orang
di
jalan-jalan
ibu
kota,
Havana,
yang
menyatakan
bahwa
mereka
skeptis
terhadap
perubahan
itu
dan
khawatir
keputusan
Biden
yang
akan
segera
mengakhiri
jabatannya
mungkin
akan
dibatalkan
pada
awal
minggu
depan
setelah
Donald
Trump,
presiden
dari
Partai
Republik,
menjabat.
“Itu
adalah
tindakan
yang
benar
dan
positif;
sayangnya
ini
hanya
berumur
pendek,”
kata
teknisi
suara
radio
Juan
Carlos
Quintana.
Namun,
bagi
sebagian
individu,
seperti
warga
Kuba
yang
memiliki
paspor
Eropa,
tindakan
tersebut
akan
memberikan
manfaat
langsung,
termasuk
kemampuan
untuk
mengajukan
visa
ke
Amerika
Serikat.
Yeny
Sanguesa
memiliki
kerabat
yang
melintasi
perbatasan
ke
Amerika
Serikat
saat
migrasi
massal
dua
tahun
lalu.
“Saya
mempunyai
kewarganegaraan
Prancis,
jadi
akan
bermanfaat
bagi
saya
jika
pergi
ke
Amerika
Serikat
untuk
menemui
kerabat
saya,”
kata
Sanguesa.
Di
kalangan
komunitas
bisnis,
perhatian
utama
mereka
adalah
jangka
waktu
pemberlakuan
keputusan
tersebut.
Pedro
Freyre
adalah
seorang
pengacara
dan
kepala
firma
hukum
Akerman
LLP
yang
berbasis
di
Florida,
yang
klien-kliennya
memiliki
kepentingan
bisnis
atau
keuangan
di
Kuba.
Freyre
mengatakan
konsensus
di
kalangan
komunitas
bisnis
adalah
bahwa
“tidak
ada
yang
akan
berubah
karena
tindakan
tersebut
hanya
berumur
pendek”
dan
menambahkan
bahwa
komunitasnya
hanya
bisa
“garuk-garuk
kepala”
pada
saat
pengumuman
tersebut.
Sejak
pengumuman
yang
disampaikan
Gedung
Putih
pada
Selasa
(14/1),
pemerintah
Kuba
telah
menanggapinya
dengan
pernyataan
tertulis
resmi,
sementara
media-media
lokal
telah
menginformasikan
kepada
masyarakat.
Amerika
Serikat
juga
akan
mengurangi
sejumlah
tekanan
ekonomi
terhadap
Kuba,
serta
melonggarkan
memorandum
tahun
2017
yang
dikeluarkan
oleh
Presiden
Trump
sewaktu
menjabat
pertama
kali
yang
memperkuat
sikap
AS
terhadap
Kuba.
Langkah
Trump
untuk
memasukkan
Kuba
ke
daftar
negara
pendukung
terorisme
adalah
salah
satu
dari
beberapa
langkah
kebijakan
luar
negeri
yang
diambilnya
di
hari-hari
terakhir
masa
jabatan
pertamanya.
Sekitar
enam
bulan
setelah
Trump
menyatakan
Kuba
sebagai
pendukung
terorisme,
pemerintahan
Biden
menjatuhkan
sanksi
baru
terhadap
para
pejabat
negara
pulau
tersebut
dan
kepolisian
revolusioner
nasional
setelah
ratusan
warga
Kuba
ditangkap
selama
demonstrasi
di
Havana
dan
kota-kota
lain
untuk
memprotes
kekurangan
pasokan,
pemadaman
listrik,
dan
kebijakan
pemerintah.
Ini
merupakan
protes
pertama
sejak
tahun
1990-an.
[ab/uh]