Jakarta
(ANTARA)
–
Yoon
Suk-yeol,
Menjadi
Presiden
Korea
Selatan,
yang
pertama
kali
ditangkap
oleh
Badan
Investigasi
Kriminal
Nasional
Korea
Selatan
atas
dugaan
keterlibatannya
dalam
kasus
darurat
militer
yang
dilakukannya
tanpa
sebab.
Darurat
militer
sendiri,
merupakan
situasi
di
mana
kekuasaan
sipil
digantikan
atau
berada
di
bawah
kendali
militer
karena
keadaan
darurat
tertentu,
seperti
ancaman
keamanan
nasional,
bencana
besar,
atau
kerusuhan
sipil
yang
tidak
dapat
dikendalikan
oleh
otoritas
sipil.
Dalam
kondisi
ini,
hak-hak
sipil
dapat
dibatasi,
dan
militer
memiliki
kewenangan
untuk
mengatur
berbagai
aspek
kehidupan
masyarakat
guna
menjaga
stabilitas
dan
ketertiban.
Penerapan
darurat
militer
biasanya
bersifat
sementara
dan
harus
disertai
alasan
yang
jelas
serta
aturan
hukum
yang
mendasarinya.
Dalam
kasus
Yoon
Suk-yeol,
peristiwa
ini
dilakukan
tidak
didasari
hukum
dan
tanpa
sebab.
Pemberlakuan
ini
berlangsung
singkat,
hanya
sekitar
enam
jam,
dimulai
pada
Selasa,
3
Desember
2024,
hingga
Rabu
pagi,
4
Desember
2024.
Insiden
ini
memicu
kepanikan
di
kalangan
masyarakat
sipil
Korea
Selatan.
Penangkapan
Yoon
Suk-yeol,
yang
menjabat
sebagai
kepala
negara,
mengejutkan
publik
dan
menarik
perhatian
dunia
internasional.
Sebagai
pemimpin
yang
seharusnya
menjadi
lambang
integritas
dan
kestabilan,
situasi
ini
justru
menimbulkan
keresahan
di
tengah
rakyatnya.
Baca
juga:
Yoon
Suk
Yeol
ditangkap
penyidik
Korsel
atas
kasus
darurat
militer
Tindakan
yang
dilakukan
oleh
Presiden
Korea
Selatan,
Yoon
Suk-yeol,
telah
memicu
gejolak
politik
dan
protes
besar-besaran
dari
masyarakat.
Situasi
ini
akhirnya
berujung
pada
proses
pemakzulan
terhadap
dirinya
akibat
kontroversi
yang
ditimbulkan.
Penangkapan
Yoon
Suk-yeol
akhirnya
berhasil
dilakukan
pada
hari
ini,
Rabu
(15/1).
Namun,
ini
bukan
kali
pertama
upaya
serupa
dilakukan.
Sebelumnya,
pada
Jumat,
3
Januari
2025,
pemerintah
Korea
Selatan
telah
mencoba
menangkapnya,
tetapi
penyidik
gagal
memasuki
kediamannya
karena
mendapat
perlawanan
dari
agen
Dinas
Keamanan
Presiden.
Alasan
Yoon
Suk-yeol
pasrah
dan
tunduk
akan
penangkapan
kali
ini
yaitu
dengan
beralasan
untuk
mencegah
pertumpahan
darah
yang
tidak
diinginkan.
“Saya
memutuskan
untuk
menanggapi
Kantor
Investigasi
Korupsi
untuk
mencegah
pertumpahan
darah
yang
tidak
diinginkan”
Ujarnya
sebelum
ditangkap.
Dikutip
melalui
laman
AFP
pada
Rabu
(15/1).
Lantas,
seperti
apa
sebenarnya
sosok
Presiden
Korea
Selatan
yang
akhirnya
dimakzulkan
dan
ditahan
akibat
kebijakan
darurat
militernya?
Berikut
adalah
profil
Yoon
Suk-yeol
yang
disusun
dari
berbagai
sumber.
Baca
juga:
Pejabat
keamanan
presiden
Korsel
tolak
permintaan
pemeriksaan
polisi
Profil
Yoon
Suk-yeol
Yoon
Suk-yeol
sosok
pria
yang
lahir
di
Seoul
Korea
Selatan,
pada
18
Desember
1960.
Dirinya
memiliki
jiwa
kepemimpinan
yang
sangat
dihormati
dan
berdedikasi
tinggi
terhadap
pelayanan
masyarakat.
Ia
dikenal
akan
semangat
juang
dan
kepemimpinan
yang
didasari
terhadap
nilai-nilai
kebebasan,
keadilan,
hak
asasi
manusia
dan
solidaritas.
Yoon
Suk-yeol
memiliki
latar
belakang
karier
dan
pendidikan
yang
begitu
cemerlang
di
dunia
politik.
Pada
tahun
1983,
dirinya
berhasil
mendapatkan
gelar
sarjana
hukum
di
Universitas
Nasional
Seoul
dan
dilanjutkan
pada
tahun
1998
di
Universitas
dan
jurusan
yang
sama
dalam
mengambil
program
pascasarjana
dengan
memperoleh
gelar
magister
hukum.
Dalam
mengikuti
dunia
perkuliahan,
dirinya
tidak
hanya
berpatokan
dari
teori-teori
hukum
saja
tetapi
dirinya
pun
memikirkan
segala
cara
untuk
memperjuangkan
keadilan
melalui
hukum.
Dengan
pengalaman
studinya
di
dunia
hukum,
Yoon
Suk-yeol
memulai
karier
menjadi
Jaksa
Agung
pada
tahun
2019
sekaligus
menjadikan
dirinya
berhasil
menangani
beberapa
kasus
besar
yang
melibatkan
beberapa
publik
figur
penting.
Bertindak
sebagai
Jaksa
Agung,
Yoon
Suk-yeol
memiliki
tindakan
yang
tegas
dalam
menangani
setiap
kasusnya
dan
dari
situlah
dirinya
terkenal
diberbagai
kalangan
dalam
menangani
kasus
penting.
Salah
satu
peran
pentingnya,
dapat
dilihat
dari
sidang
terhadap
mantan
Presiden
Korea
Delatan
Park
Geun-hye
yang
terlibat
kasus
korupsi
pada
tahun
2016
silam.
Baca
juga:
CIO
dan
kepolisian
Korsel
capai
kesepakatan
untuk
eksekusi
perintah
penangkapan
Yoon
Suk-yeol
Dari
tuntutan
yang
dirinya
berikan
memberikan
kesan
yang
luar
biasa
bagi
masyarakat
karena
dinilai
sebagai
sosok
yang
tidak
takut
akan
aturan
kekuasaan
petinggi
pemerintahan
demi
menegakkan
keadilan.
Di
tahun
yang
sama,
pada
2019
Yoon
Suk-yeol
memberikan
tuntutan
kepada
pembantu
utama
Presiden
Moon
Jae
In
terkait
keterlibatannya
mengenai
kasus
penipuan
dan
penyuapan.
Karena
citranya
kepada
masyarakat
baik
dan
dinilai
bagus
akan
keadilan
yang
telah
dilakukannya
selama
menjadi
jaksa,
di
tahun
2021
Yoon
Suk-yeol
terjun
ke
dunia
politik
bersama
Partai
Kekuatan
Rakyat.
Pada
tahun
2022,
Yoon
Suk-yeol
maju
sebagai
kandidat
presiden
dalam
pemilu
yang
diadakan
pada
bulan
Maret.
Ia
berhasil
memenangkan
pemilu
dan
dilantik
sebagai
Presiden
ke-20
Korea
Selatan
pada
10
Mei
2022,
menggantikan
Moon
Jae-in.
Pelantikannya
dilakukan
di
Majelis
Nasional
Korea,
Yeouido,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul,
dengan
harapan
besar
dari
rakyat
terhadap
kepemimpinannya.
Namun,
harapan
tinggi
tersebut
tidak
sepenuhnya
terwujud.
Tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap
pemerintahannya
hanya
mencapai
19
persen.
Kritikan
terhadap
kebijakan
ekonominya
yang
dianggap
kurang
efektif
serta
kontroversi
yang
melibatkan
dirinya
mulai
mencuat
selama
masa
jabatannya.
Kontroversi
terbesar
terjadi
pada
tahun
2024,
ketika
Yoon
Suk-yeol
memutuskan
untuk
memberlakukan
darurat
militer
tanpa
alasan
yang
jelas,
yang
memicu
kemarahan
publik.
Tindakannya
tersebut
mengakibatkan
pemakzulan
dan
berpotensi
membawanya
pada
ancaman
hukuman
berat,
termasuk
penjara
seumur
hidup
atau
bahkan
hukuman
mati.
Baca
juga:
MK
Korsel
berjanji
lakukan
persidangan
adil
atas
kasus
pemakzulan
Yoon
Baca
juga:
Kepala
Keamanan
Presiden
Korsel
larang
bentrokan
saat
menangkap
Yoon
Pewarta:
Sean
Anggiatheda
Sitorus
Editor:
Suryanto
Copyright
©
ANTARA
2025