Jakarta
(ANTARA)
–
Hamas
Palestina
dan
Israel
resmi
bersepakat
untuk
melakukan
gencatan
senjata
yang
akan
dimulai
pada
Minggu,
19
Januari
2025.
Kesepakatan
ini
terjadi
setelah
lebih
dari
460
hari
agresi
brutal
Israel
menghancurkan
Gaza
dan
telah
menewaskan
total
46.707
warga
Palestina.
Pengumuman
gencatan
senjata
ini
juga
secara
resmi
diumumkan
pada
Rabu
(15/1).
Ketika
kabar
ini
tersiar,
para
warga
Gaza
turut
merayakannya
dengan
meneriakkan
yel-yel
dan
berkumpul
di
jalan-jalan
di
Kota
Gaza.
Dalam
gencatan
senjata
ini,
beberapa
poin
perjanjian
disepakati
oleh
kedua
pihak,
seperti
pertukaran
sandera
dan
tahanan
yang
sebelumnya
dilakukan
selama
perang
berlangsung.
Baca
juga:
Palestina
desak
komunitas
internasional
tolak
hukum
Israel
ke
UNRWA
Fase
perjanjian
gencatan
senjata
Terdapat
total
tiga
fase
perjanjian
yang
disepakati
dalam
gencatan
senjata
ini,
berikut
ketiga
fasenya;
Fase
pertama
Sebanyak
33
warga
Israel
yang
menjadi
tawanan
Hamas
di
Gaza,
termasuk
perempuan,
anak-anak,
dan
warga
sipil
berusia
di
atas
50
tahun,
akan
dibebaskan.
Sebagai
gantinya,
Israel
akan
membebaskan
lebih
banyak
tahanan
Palestina
selama
fase
ini.
Israel
juga
akan
menarik
pasukannya
dari
wilayah
pemukiman
padat
penduduk
di
Gaza
ke
area
yang
tidak
lebih
dari
700
meter
dari
perbatasan
Gaza
dengan
Israel.
Selain
itu,
warga
sipil
akan
diizinkan
kembali
ke
rumah
mereka
di
wilayah
utara
yang
sebelumnya
terkepung,
dan
Israel
akan
membuka
jalur
bantuan
hingga
600
truk
per
hari
untuk
masuk
ke
wilayah
tersebut.
Warga
Palestina
yang
terluka
akan
diperbolehkan
meninggalkan
Gaza
untuk
mendapatkan
perawatan
medis,
dan
penyeberangan
Rafah
dengan
Mesir
akan
dibuka
tujuh
hari
setelah
tahap
pertama
dimulai.
Pasukan
Israel
akan
mengurangi
keberadaannya
di
Koridor
Philadelphi,
yaitu
area
perbatasan
antara
Mesir
dan
Gaza,
dan
akan
mundur
sepenuhnya
paling
lambat
50
hari
setelah
perjanjian
ini
berlaku.
Fase
kedua
Jika
semua
persyaratan
fase
kedua
terpenuhi,
Hamas
akan
melepaskan
seluruh
tawanan
yang
masih
hidup,
terutama
tentara
laki-laki,
sebagai
imbalan
atas
pembebasan
lebih
banyak
tahanan
Palestina
dari
penjara-penjara
Israel.
Pada
tahap
ini,
Israel
juga
akan
memulai
proses
penarikan
pasukan
secara
menyeluruh
dari
Gaza.
Baca
juga:
Para
Dubes
RI
dorong
peningkatan
bantuan
Gaza
seusai
gencatan
senjata
Fase
ketiga
Apabila
persyaratan
fase
kedua
berhasil
dilaksanakan,
jenazah
para
tawanan
yang
tersisa
akan
diserahkan.
Sebagai
gantinya,
akan
dilaksanakan
rencana
rekonstruksi
Gaza
selama
tiga
hingga
lima
tahun
yang
berada
di
bawah
pengawasan
internasional.
Hukum
gencatan
senjata
Lalu,
bagaimana
sebenarnya
hukum
gencatan
senjata
itu
sendiri
di
mata
hukum
internasional?
Secara
umum,
gencatan
senjata
adalah
penghentian
sementara
atau
permanen
dari
tindakan
kekerasan
antara
pihak-pihak
yang
berperang.
Dalam
konteks
hukum
internasional,
gencatan
senjata
diatur
untuk
memberikan
ruang
bagi
diplomasi,
perlindungan
terhadap
korban
sipil,
dan
pengurangan
eskalasi
kekerasan.
Hukum
gencatan
senjata
berada
di
bawah
payung
hukum
humaniter
internasional
(International
Humanitarian
Law/IHL),
khususnya
yang
diatur
dalam
Konvensi
Jenewa
dan
Protokol
Tambahannya.
Beberapa
prinsip
utama
dalam
hukum
gencatan
senjata
meliputi:
1.
Persetujuan
semua
pihak
yang
terlibat
Gencatan
senjata
harus
didasarkan
pada
kesepakatan
semua
pihak
yang
bertikai.
Persetujuan
ini
biasanya
dituangkan
dalam
dokumen
resmi
seperti
perjanjian
atau
resolusi
yang
difasilitasi
oleh
mediator
internasional.
Baca
juga:
Qatar,
Mesir,
AS
menjamin
penerapan
gencatan
senjata
Israel-Palestina
2.
Kewajiban
untuk
mematuhi
Setelah
gencatan
senjata
disepakati,
semua
pihak
berkewajiban
untuk
menghormatinya.
Pelanggaran
terhadap
gencatan
senjata
dapat
dianggap
sebagai
tindakan
yang
melanggar
hukum
internasional
dan
dapat
memicu
sanksi
atau
konsekuensi
diplomatik.
3.
Tujuan
kemanusiaan
Salah
satu
tujuan
utama
gencatan
senjata
adalah
untuk
melindungi
populasi
sipil,
memberikan
akses
bagi
bantuan
kemanusiaan,
dan
memungkinkan
evakuasi
korban
perang.
Jenis-jenis
gencatan
senjata
Gencatan
senjata
dapat
dibagi
ke
dalam
beberapa
kategori
berdasarkan
durasi
dan
tujuan:
1.
Gencatan
senjata
sementara
Biasanya
berlangsung
selama
beberapa
jam
atau
hari
untuk
tujuan
spesifik,
seperti
memungkinkan
perawatan
korban
luka
atau
distribusi
bantuan
kemanusiaan.
2.
Gencatan
senjata
permanen
Bertujuan
untuk
mengakhiri
konflik
secara
permanen
dan
biasanya
diikuti
oleh
perjanjian
damai
yang
lebih
komprehensif.
Gencatan
senjata
lokal
Berlaku
hanya
pada
area
atau
wilayah
tertentu
yang
dianggap
krusial,
misalnya
untuk
melindungi
zona
demiliterisasi
atau
kawasan
yang
dihuni
oleh
warga
sipil.
Baca
juga:
Pemimpin
dunia
sambut
gencatan
senjata
akhiri
agresi
Israel
ke
Gaza
Tantangan
dalam
pelaksanaan
Meskipun
gencatan
senjata
memiliki
dasar
hukum
yang
kuat,
implementasinya
sering
kali
menghadapi
berbagai
tantangan,
antara
lain:
1.
Kurangnya
rasa
kepercayaan
antar
pihak
Dalam
konflik
bersenjata,
kepercayaan
antara
pihak-pihak
yang
bertikai
sering
kali
berada
pada
titik
terendah.
Hal
ini
dapat
menyebabkan
keraguan
terhadap
komitmen
pihak
lain
untuk
mematuhi
gencatan
senjata
yang
sedang
terjadi.
2.
Pelanggaran
gencatan
senjata
Beberapa
pihak
mungkin
menggunakan
gencatan
senjata
untuk
memperkuat
posisi
militer
mereka,
sehingga
memicu
pelanggaran
dan
eskalasi
konflik.
3.
Kesulitan
pemantauan
Dalam
beberapa
kasus,
tidak
ada
mekanisme
pemantauan
yang
memadai
untuk
memastikan
bahwa
semua
pihak
mematuhi
gencatan
senjata.
Ketiadaan
pengawasan
ini
dapat
menghambat
implementasi
yang
efektif.
Contoh
Kasus
dalam
Sejarah
1.
Keberhasilan
dalam
gencatan
senjata
Sejarah
mencatat
berbagai
gencatan
senjata
yang
berhasil
maupun
yang
gagal.
Salah
satu
contoh
keberhasilan
adalah
gencatan
senjata
yang
dicapai
selama
Perang
Dunia
I
pada
Natal
1914
di
perbatasan
Belgia,
saat
itu
tentara
Jerman
dan
Sekutu
menghentikan
pertempuran
sementara
untuk
merayakan
Natal
bersama.
Meskipun
hanya
berlangsung
beberapa
hari,
peristiwa
ini
menunjukkan
adanya
nilai
kemanusiaan
bahkan
di
tengah
perang.
Baca
juga:
Indonesia
sambut
gencatan
senjata
yang
akhiri
agresi
Israel
ke
Gaza
2.
Kegagalan
dalam
gencatan
senjata
Sebaliknya,
ada
juga
gencatan
senjata
yang
gagal,
seperti
beberapa
perjanjian
dalam
konflik
Israel-Palestina
sebelumnya.
Meskipun
gencatan
senjata
sering
kali
diumumkan,
pelanggaran
kerap
terjadi,
baik
karena
serangan
mendadak
maupun
kegagalan
dalam
menjaga
kepercayaan
antara
kedua
belah
pihak.
Implikasi
hukum
pelanggaran
gencatan
senjata
Pelanggaran
terhadap
gencatan
senjata
dapat
memiliki
implikasi
hukum
yang
serius.
Menurut
hukum
internasional,
pelanggaran
tersebut
dapat
dianggap
sebagai
kejahatan
perang
jika
menyebabkan
korban
jiwa
atau
penderitaan
yang
tidak
semestinya
terjadi
pada
populasi
sipil.
Mahkamah
Internasional
atau
tribunal
khusus
dapat
memproses
pelanggaran
ini,
tergantung
pada
konteks
dan
skala
konflik.
Gencatan
senjata
adalah
alat
penting
dalam
upaya
mengakhiri
konflik
bersenjata
dan
melindungi
populasi
sipil
dari
dampak
perang.
Namun,
efektivitasnya
sangat
bergantung
pada
komitmen
pihak-pihak
yang
terlibat,
mekanisme
pemantauan,
dan
dukungan
komunitas
internasional.
Baca
juga:
Gencatan
senjata
akhiri
serangan
Israel
ke
Gaza
resmi
terwujud
Baca
juga:
Biden ‘sangat
puas’
dengan
gencatan
senjata
Gaza
Pewarta:
Raihan
Fadilah
Editor:
Suryanto
Copyright
©
ANTARA
2025