Sejarah jalan tol Indonesia serta tujuan dan manfaatnya

Jakarta
(ANTARA)
–
Sejarah
jalan
tol
di
Indonesia
dimulai
sejak
1978
saat
jalan
tol
Jakarta-Bogor-Ciawi
(Jagorawi)
dioperasikan
sepanjang
59
km.

Sumber
dana
untuk
pengusahaan
jalan
tol
Jagorawi
itu
berasal
dari
anggaran
pemerintah
dan
penyertaan
modal
dari
pinjaman
luar
negeri
yang
diserahkan
ke
PT
Jasa
Marga
(Persero)
Tbk.

Sejak
1987,
swasta
mulai
ikut
berinvestasi
untuk
menjadi
operator
jalan
tol
dengan
menandatangani
perjanjian
kuasa
pengusahaan
(PKP)
dengan
Jasa
Marga.

Pada
periode
1995
hingga
1997
dilakukan
upaya
percepatan
pembangunan
jalan
tol
melalui
tender
19
ruas
jalan
tol
sepanjang
762
km.

Namun
krisis
moneter
tahun
1997
menghambat
pengusahaan
jalan
tol
di
Indonesia.
Pemerintah
harus
menunda
upaya
percepatan
pembangunan
jalan
tol
tersebut
dengan
dikeluarkannya
Keputusan
Presiden
No.
39
tahun
1997.

Pemerintah
berupaya
menyediakan
infrastruktur
baru
dengan
menggandeng
swasta
untuk
bekerja
sama
dengan
keluarnya
Keputusan
Presiden
No.
7
tahun
1998.
Meski,
hanya
terbangun
13,30
km
jalan
tol
pada
periode
1997
sampai
dengan
2001.

Baca
juga:

Komisi
VI
DPR:
Tol
Seksi
Sicincin-Bukittinggi
telan
dana
Rp60
triliun

Kebangkitan
baru
terjadi
pada
2002
setelah
pemerintah
melakukan
evaluasi
dan
penerusan
terhadap
pengusahaan
proyek-proyek
jalan
tol
yang
tertunda
karena
krisis
moneter,
di
mana
pemerintah
mengeluarkan
Keputusan
Presiden
No.
15
tahun
2002
tentang
penerusan
proyek-proyek
infrastruktur.
Mulai
tahun
2001
sampai
dengan
2004,
terbangun
empat
ruas
jalan
dengan
panjang
total
41,80
km.

Pada
2005,
Badan
Pengatur
Jalan
Tol
(BPJT)
dibentuk
untuk
mempercepat
pengusahaan
jalan
tol
menggantikan
Jasa
Marga.
Pembentukan
BPJT
telah
diamanatkan
dalam
Undang-Undang
No.
38
tahun
2004
tentang
Jalan.

Proses
pembangunan
jalan
tol
pun
memasuki
fase
percepatan
mulai
tahun
2005
itu.
Penerusan
terhadap
19
proyek
jalan
tol
yang
pembangunannya
ditunda
karena
krisis
moneter
pada
Juli
1997
kembali
dilakukan.

Hingga
tahun
2007,
553
km
jalan
tol
telah
dibangun
dan
dioperasikan
di
Indonesia,
dengan
418
km
dioperasikan
oleh
Jasa
Marga
dan
135
km
dioperasikan
oleh
swasta.

Baca
juga:

Jasamarga
Transjawa
pastikan
kesiapan
operasional
saat
libur
Natal

Pemerintahan
mendatang
dapat
meneruskan
pembangunan
jalan
tol
menggunakan
tiga
pendekatan
pembiayaan,
yaitu
pembiayaan
penuh
oleh
swasta,
program
kerja
sama
swasta-publik
(public
private
partnership/PPP)
serta
pembiayaan
pembangunan
oleh
pemerintah
dengan
operasi
hingga
pemeliharaan
oleh
swasta.

Tujuan
meneruskan
pembangunan
jalan
tol,
antara
lain:

1. Memperlancar
   lalu
   lintas
   di
   daerah
   yang
   telah
   berkembang.
2. Meningkatkan
   pelayanan
   distribusi
   barang
   dan
   jasa
   guna
   menunjang
   pertumbuhan
   ekonomi.
3. Meningkatkan
   pemerataan
   hasil
   pembangunan
   dan
   keadilan.
4. Meringankan
   beban
   dana
   Pemerintah
   melalui
   partisipasi
   pengguna
   jalan.

Adapun
manfaat
jalan
tol,
antara
lain:

1. Pembangunan
   jalan
   tol
   akan
   berpengaruh
   pada
   perkembangan
   wilayah
   dan
   peningkatan
   ekonomi.
2. Meningkatkan
   mobilitas
   dan
   aksesibilitas
   orang
   dan
   barang.
3. Pengguna
   jalan
   tol
   akan
   mendapatkan
   keuntungan
   berupa
   penghematan
   biaya
   operasi
   kendaraan
   (BOK)
   dan
   waktu
   dibanding
   apabila
   melewati
   jalan
   non
   tol.
4. Badan
   Usaha
   mendapatkan
   pengembalian
   investasi
   melalui
   pendapatan
   tol
   yang
   tergantung
   pada
   kepastian
   tarif
   tol.

Baca
juga:

Kementerian
PU:
Progres
Jalan
Tol
Semarang-Demak
mencapai
20
persen

Baca
juga:

HK
Pastikan
Kelancaran
Arus
Mudik
Natal
–
Tahun
Baru
di
tol
Baleno

Pewarta:
Abdu
Faisal
Editor:
Suryanto
Copyright
©
ANTARA
2024

Source