Fungsi dan kewenangan Badan Pusat Statistik Indonesia

Jakarta
(ANTARA)
–
Setiap
kebijakan
yang
tepat
dimulai
dari
data
yang
akurat.
Dari
hal
itulah
peran
Badan
Pusat
Statistik
(BPS)
Indonesia
menjadi
sangat
penting.

Badan
Pusat
Statistik
(BPS)
adalah
Lembaga
Pemerintah
Non
Kementerian
yang
bertanggung
jawab
langsung
kepada
Presiden.
BPS
merupakan
lembaga
yang
secara
resmi
menjadi
penyedia
data
utama.

Lembaga
yang
sebelumnya
memiliki
nama
Biro
Pusat
Statistik
ini
dibentuk
pada
tahun
1960
berdasarkan
UU
Nomor
6
Tahun
1960
tentang
Sensus
dan
UU
Nomor
7
Tahun
1960
tentang
Statistik.

Data
yang
disediakan
oleh
BPS
menjadi
landasan
penting
bagi
kementerian
dan
lembaga
untuk
mengoptimalkan
kebijakan
dalam
menjalankan
roda
pemerintahan
dengan
visi
dan
misi
sebagai
berikut:

Visi
:
Pelopor
data
statistik
terpercaya
untuk
semua

Misi
:

1. Menyediakan
   data
   statistik
   berkualitas
   melalui
   kegiatan
   statistik
   yang
   terintegrasi
   dan
   berstandar
   nasional
   maupun
   internasional.
2. Memperkuat
   Sistem
   Statistik
   Nasional
   yang
   berkesinambungan
   melalui
   pembinaan
   dan
   koordinasi
   di
   bidang
   statistik
3. Membangun
   insan
   statistik
   yang
   profesional,
   berintegritas
   dan
   amanah
   untuk
   kemajuan
   perstatistikan

Sebagai
lembaga
pemerintah
non
kementerian,
Badan
Pusat
Statistik
memiliki
beberapa
tugas,
fungsi
dan
wewenang
penting
yang
di
atur
berdasarkan
Peraturan
Presiden
Nomor
86
Tahun
2007
tentang
Badan
Pusat
Statistik
dan
Peraturan
Kepala
Badan
Pusat
Statistik
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Badan
Pusat
Statistik
sebagai
berikut:

Tugas
:
Melaksanakan
tugas
pemerintahan
di
bidang
statistik
sesuai
peraturan
perundang-undangan.

Fungsi
:

• Pengkajian,
  penyusunan
  dan
  perumusan
  kebijakan
  di
  bidang
  statistik
• Pengkoordinasian
  kegiatan
  statistik
  nasional
  dan
  regional.
• Penetapan
  dan
  penyelenggaraan
  statistik
  dasar.
• Penetapan
  sistem
  statistik
  nasional.
• Pembinaan
  dan
  fasilitasi
  terhadap
  kegiatan
  instansi
  pemerintah
  di
  bidang
  kegiatan
  statistik.
• Penyelenggaraan
  pembinaan
  dan
  pelayanan
  administrasi
  umum
  di
  bidang.
• Perencanaan
  umum,
  ketatausahaan,
  organisasi
  dan
  tatalaksana,
  kepegawaian.
• Keuangan,
  kearsipan,
  kehumasan,
  hukum,
  perlengkapan
  dan
  rumah
  tangga.

Kewenangan
:

1. Penyusunan
   rencana
   nasional
   secara
   makro
   di
   bidangnya.
2. Perumusan
   kebijakan
   di
   bidangnya
   untuk
   mendukung
   pembangunan
   secara
   makro.
3. Penetapan
   sistem
   informasi
   di
   bidangnya.
4. Penetapan
   dan
   penyelenggaraan
   statistik
   nasional.
5. Kewenangan
   lain
   sesuai
   dengan
   ketentuan
   peraturan
   perundang-undangan
   yang
   berlaku
   yaitu:

• Perumusan
  dan
  pelaksanaan
  kebijakan
  tertentu
  di
  bidang
  kegiatan
  statistik.
• Penyusun
  pedoman
  penyelenggaraan
  survei
  statistik
  sektoral.

Baca
juga:

Sejarah
Hari
Statistik
Nasional
yang
diperingati
setiap
26
September

Baca
juga:

CPNS
BPS
2024
diperpanjang,
pegawai
PPPK
boleh
mendaftar

Baca
juga:

Syarat
daftar
CPNS
BPS
2024

Pewarta:
Allisa
Luthfia
Editor:
Alviansyah
Pasaribu
Copyright
©
ANTARA
2024

Source