Pengertian hukum dan jenis-jenisnya di Indonesia

Jakarta
(ANTARA)
–
Kehidupan
masyarakat
dalam
satu
negara
diatur
melalui
peraturan
hukum,
berupa
norma
dan
saksi,
yang
disepakati
bersama
untuk
menjaga ketertiban,
keadilan,
perlindungan,
dan
pengaturan.

Hukum
diperlukan
untuk
mencegah
atau
menghindarkan
kericuhan
dalam
penyelesaian
permasalahan
yang
terjadi
pada
masyarakat.

Setiap
negara
memiliki
sistem
hukum
yang
berbeda,
termasuk
Indonesia.
Pada
Pasal
1
Ayat
3
UUD
1945
disebutkan
bahwa “Negara
Indonesia
adalah
negara
hukum.”
Hal
itu
menegaskan
bahwa
Indonesia
adalah
negara
hukum
sesuai
dengan
Undang-Undang
Dasar
1945.

Ketentuan
tersebut
menegaskan
kepada
seluruh
rakyat
bahwa
sebagai
negara
hukum,
semua
warga
negara wajib
mematuhi
peraturan
yang
berlaku
di
Indonesia.

Baca
juga:

Yusril:
Tak
ada
persoalan
Wantimpres
jadi
DPA
dari
segi
tata
negara

Hukum
di
setiap
negara
merupakan
peraturan
yang
dianggap
mengikat
secara
resmi
dan
ditetapkan
oleh
otoritas
negara
atau
pemerintah.
Di
Indonesia
terdapat
berbagai
jenis
hukum,
termasuk
undang-undang,
peraturan
pemerintah,
keputusan
presiden,
peraturan
menteri,
peraturan
Mahkamah
Agung
dan
peraturan
daerah.

Apabila
seorang
warga
negara
Indonesia
melanggar
hukum-hukum
tersebut,
maka
akan
dikenai
sanksi
berdasarkan
keputusan
pengadilan, bisa
berupa
hukuman
penjara
atau
denda.

Berikut
ini
pengertian
mengenai
hukum
dan
jenis
–
jenis
peraturan
hukum
di
Indonesia
berdasarkan
penggolongannya.

Pengertian
hukum

Definisi
hukum
dapat
bervariasi
bagi
setiap
individu,
tergantung
pada
perspektif
dan
cara
memahami
makna
hukum
itu
sendiri.
Hal
ini
juga
berlaku
bagi
para
ahli
hukum,
yang
sering
memiliki
pandangan
yang
berbeda
tentang
apa
itu
hukum.
Berikut
pengertian
hukum
secara
umum
dan
menurut
ahli.

Pengertian
hukum
secara
umum

Hukum
merupakan
peraturan
–
peraturan
yang
bersifat
memaksa
yang
dibuat
oleh
pemerintah
yang
berwenang
untuk
mengatur
perilaku
masyarakat.
Hal
ini mencakup
norma-norma
yang
mengatur
hubungan
antarindividu
atau
kelompok
dalam
masyarakat
serta
sanksi
atau
konsekuensi
yang
diberlakukan
jika
aturan
tersebut
dilanggar.

Pengertian
hukum
menurut
ahli

1.

Ernst
Utrecht

Ernst
Utrecht,
salah
seorang pakar
hukum
Indonesia,
mengartikan
hukum
sebagai
kumpulan
aturan
yang
berfungsi
sebagai
panduan
untuk
kehidupan
masyarakat.
Aturan-aturan
ini
berupa
perintah
dan
larangan
yang
bertujuan
mengatur
perilaku
dalam
masyarakat
dan
harus
dipatuhi
oleh
semua
pihak.

Ketika
aturan
tersebut
dilanggar,
pemerintah,
lembaga
negara,
atau
masyarakat
perlu
mengambil
tindakan
untuk
menegakkan
kepatuhan
terhadap
hukum
tersebut.

2.

Thomas
Hobbes

Thomas
Hobbes
seorang
filsuf
asal
Inggris.
Menurut
pandangannya,
hukum
adalah
suatu
aturan
yang
mengatur
kehidupan
masyarakat
dengan
kekuasaan
untuk
memaksa
atau
mengatur,
yang
diciptakan
oleh
pihak
yang
memiliki
kekuasaan
di
dalam
lingkungan
masyarakat
itu
sendiri.
 

Jenis
–
jenis
peraturan
hukum
di
Indonesia
berdasarkan
penggolongannya.

1.
Hukum
menurut
sumbernya:

• Hukum
  undang-undang,
  jenis
  peraturan
  yang
  tercantum
  dalam
  peraturan
  perundang-undangan.
• Hukum
  kebiasaan
  (adat),
  jenis
  peraturan
  yang
  ada
  di
  dalam
  ketentuan
  kebiasaan
  adat.
• Hukum
  traktat
  atau
  disebut
  juga
  sebagai
  
  tractaten
  recht,
  yaitu
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  ditetapkan
  oleh
  negara
  di
  dalam
  suatu
  perjanjian
  antarnegara.
• Hukum
  yurisprudensi,
  yaitu
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  diambil
  dari
  putusan
  hakim
  terdahulu.

2.
Hukum
menurut
tempat
berlakunya:

• Hukum
  nasional,
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  berlaku
  di
  dalam
  wilayah
  negara
  tertentu.
  Hukum
  nasional
  harus
  dilaksanakan
  oleh
  warga
  negara
  tersebut.
• Hukum
  internasional,
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  berguna
  untuk
  mengatur
  hubungan
  hukum
  antarnegara
  di
  dalam
  hubungan
  internasional
• Hukum
  asing,
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  berlakunya
  di
  dalam
  wilayah
  negara
  lain.

3.
Hukum
menurut
bentuknya:

• Hukum
  tertulis,
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  tertulis
  merujuk
  pada
  aturan
  hukum
  yang
  telah
  diatur
  secara
  jelas
  dalam
  berbagai
  dokumen
  hukum
  seperti
  Undang-Undang
  Dasar
  1945,
  keputusan
  presiden,
  KUHP,
  dan
  dokumen
  lainnya.
• Hukum
  tidak
  tertulis,
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  muncul
  dari
  kebiasaan
  masyarakat
  seperti
  hukum
  adat,
  hukum
  agama,
  dan
  lain-lain.

4.
Hukum
berdasarkan
sifatnya

• Hukum
  yang
  memaksa,
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  dalam
  keadaan
  apa
  saja,
  harus
  dan
  mempunyai
  paksaan
  yang
  mutlak.
  Seperti
  hukuman
  bagi
  perkara
  pidana,
  maka
  sanksinya
  secara
  paksa
  wajib
  untuk
  dilaksanakan.
• Hukum
  yang
  mengatur,
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  dapat
  diabaikan
  ketika
  pihak-pihak
  yang
  terlibat
  telah
  membuat
  peraturan
  tersendiri
  dalam
  sebuah
  kesepakatan.
  Seperti
  hukum
  mengenai
  warisan
  yang
  dapat
  diselesaikan
  dengan
  kesepakatan
  antar
  para
  pihak
  terkait.

5.
Hukum
menurut
wujudnya:

• Hukum
  subjektif,
  yaitu
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  timbul
  dari
  hukum
  objektif
  dan
  berlaku
  terhadap
  seorang
  tertentu
  atau
  lebih.
  Hukum
  ini
  disebut
  juga
  hak.
• Hukum
  objektif,
  yaitu
  jenis
  peraturan
  hukum
  yang
  berlaku
  secara
  umum
  di
  suatu
  negara,
  mengatur
  hubungan
  hukum
  antara
  dua
  orang
  atau
  lebih
  tanpa
  memandang
  golongan
  tertentu.

Baca
juga:

Menperin
tekankan
konsistensi
penegakan
hukum
berantas
impor
ilegal

Pewarta:
Sean
Anggiatheda
Sitorus
Editor:
Suryanto
Copyright
©
ANTARA
2024

Source