Jadi
ASN
yang
ingin
mencalonkan
(di
pilkada),
40
hari
sebelum
pendaftaran
sudah
harus
mundur.
Itu
harus
ditegaskan
Jakarta
(ANTARA)
–
Berbagai
peristiwa
politik
sepekan
dari
Senin
(24/6)
hingga
Sabtu
(29/6),
menjadi
sorotan
di
antaranya
PPATK
menyatakan
ada
1.000
orang
legislator
di
DPR
RI
dan
DPRD
terlibat
judi
online
(judol),
hingga
BSSN
menyatakan
tak
ada
back
up
atau
cadangan
data
pada
PDNS
2
yang
diretas.
Berikut
rangkuman
ANTARA
untuk
berita
politik
sepekan
yang
menarik
untuk
kembali
dibaca:
PPATK:
1.000
orang
di
lingkungan
DPR-DPRD
terlibat
judi “online”
Kepala
Pusat
Pelaporan
dan
Analisis
Transaksi
Keuangan
(PPATK)
Ivan
Yustiavandana
mengatakan
ada
lebih
dari
1.000
orang
di
lembaga
Perwakilan
Rakyat
(DPR)
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
(DPRD)
yang
terlibat
judi
online
atau
daring.
Ivan
dalam
rapat
kerja
bersama
Komisi
III
DPR
di
Kompleks
Parlemen Jakarta Rabu menjelaskan,
angka
yang
dipotret
PPATK
itu
terdiri
atas
legislator
yang
duduk
di
DPR
dan
DPRD,
serta
mereka
yang
bekerja
di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal
DPR
maupun
DPRD.
Dia
menyebutkan,
transaksi
judi
daring
di
lingkungan
DPR
dan
DPRD
mencapai
lebih
dari
63.000
transaksi
dengan
nominal
perputaran
dana
hingga
Rp25
miliar.
Logo
HUT
ke-79
Republik
Indonesia
diluncurkan
Pemerintah
meluncurkan
logo
untuk
memperingati
Hari
Ulang
Tahun
(HUT)
ke-79
Republik
Indonesia
di
Wisma
Negara,
Jakarta,
pada
Senin.
Menurut
Kepala
Sekretariat
Kepresidenan
Heru
Budi
Hartono,
logo
tersebut
didesain
berdasarkan
tema
peringatan
HUT
RI
tahun
ini
yaitu
“Nusantara
Baru
Indonesia
Maju”.
“Tema
ini
dipilih
untuk
menggambarkan
bukan
hanya
transisi
kepindahan
ibu
kota
negara,
tetapi
juga
transisi
kepemimpinan
bangsa
dan
negara
kita,”
kata
Heru.
Pj
Gubernur
Jabar:
ASN
harus
mundur
40
hari
sebelum
daftar
pilkada
Penjabat
(Pj)
Gubernur
Jawa
Barat
Bey
Triadi
Machmudin
meminta
aparatur
sipil
negara
(ASN)
di
wilayahnya
harus
mundur
dari
jabatannya
minimal
40
hari
sebelum
pendaftaran
resmi,
apabila
hendak
mengikuti
Pilkada
2024.
“Sesuai
imbauan
dari
Kementerian
Dalam
Negeri
(Kemendagri),
jadi
ASN
yang
ingin
mencalonkan
(di
pilkada),
40
hari
sebelum
pendaftaran
sudah
harus
mundur.
Itu
harus
ditegaskan,”
kata
Bey
di
Majalengka,
Jabar,
Selasa.
Jika
merujuk
jadwal,
kata
dia,
pendaftaran
pasangan
calon
kepala
daerah
berlangsung
pada
tanggal
27-29
Agustus,
dan
tahap
pemungutan
suara
digelar
di
tanggal
27
November
2024.
PDIP
yakin
duet
Anies-Sohibul
masih
bisa
dinego
PDI
Perjuangan
meyakini
keputusan
Partai
Keadilan
Sejahtera
(PKS)
untuk
mengusung
Anies
Baswedan
dan
Sohibul
Iman
sebagai
bakal
pasangan
calon
gubernur
wakil
gubernur
DKI
Jakarta
2024
masih
bisa
dinegosiasikan.
Ketua
DPP
PDIP
Eriko
Sotarduga
mengatakan
bahwa
tidak
ada
partai
politik
yang
bisa
mengusung
calon
sendiri
dalam
ajang
pilkada
DKI
Jakarta
2024.
“PKS
kalau
saya
tidak
salah
18
(kursi
di
DPRD
DKI
Jakarta),
masih
perlu
empat
kursi
lagi
(agar
capai
20
persen
kursi
di
DPRD
Jakarta).
Nah
ini
siapa?
Apakah
teman-teman
media
bisa
menyampaikan, ‘Oh
satu
partai
lagi
ini
pasti.’
Kan
belum
tentu,
kan?
Karena
belum
ada
yang
namanya
keputusan
final,”
kata
Eriko
di
Kantor
PDIP,
Jakarta,
Selasa.
BSSN:
Tak
ada “back
up”
data
pada
PDNS
2
yang
alami
serangan
siber
Kepala
Badan
Siber
Sandi
Negara
(BSSN)
Hinsa
Siburian
mengungkapkan
bahwa
tidak
ada “back
up”
(cadangan)
terhadap
data-data
pada
Pusat
Data
Nasional
Sementara
(PDNS)
2
yang
telah
mengalami
gangguan
dengan
serangan
siber.
Menurutnya,
hal
tersebut
merupakan
permasalahan
utama
terhadap
tata
kelola
ketahanan
siber.
Semestinya,
data-data
tersebut
bisa
terselamatkan
jika
ada
cadangan
data
pada
PDNS
yang
lain.
“Kami
memang
melihat
secara
umum,
mohon
maaf
pak
menteri,
permasalahan
utama
adalah
tata
kelola,
ini
hasil
pengecekan
kita
dan
tidak
adanya
back
up,”
kata
Hinsa
saat
rapat
kerja
bersama
Komisi
I
DPR
RI
di
Kompleks
Parlemen,
Jakarta,
Kamis.
Pewarta:
Bagus
Ahmad
Rizaldi
Editor:
M.
Tohamaksun
Copyright
©
ANTARA
2024