Tugas dan jajaran pimpinan Bawaslu Sumatera Utara

Jakarta
(ANTARA)
–
Bawaslu,
atau
Badan
Pengawas
Pemilihan
Umum
menjadi
lembaga
yang
sering
menjadi
sorotan
pada
saat
pemilu
tiba.

Sebagai
bagian
penting
dari
sistem
demokrasi
di
Indonesia,
Bawaslu
memiliki
tanggung
jawab
untuk
memastikan
bahwa
proses
pemilihan,
baik
itu
untuk
Presiden,
Wakil
Presiden,
anggota
DPR,
DPRD
provinsi
dan
kabupaten/kota,
maupun
anggota
DPD,
berjalan
secara
adil
dan
transparan
sesuai
dengan
aturan
yang
berlaku.

Tanpa
pengawasan
yang
ketat
dari
Bawaslu,
pemilu
bisa
saja
berlangsung
dengan
penuh
kecurangan
dan
ketidakadilan.

Bawaslu
Provinsi
memiliki
tanggung
jawab
penting
dalam
memastikan
bahwa
proses
Pemilu
di
wilayahnya
berjalan
sesuai
ketentuan,
dengan
mengawasi
setiap
tahapan
dan
menindak
pelanggaran
yang
terjadi.

Tugas,
Pengawas
Pemilu
diatur
berdasarkan
amanat
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
2017
tentang
Pemilihan
Umum
sebagai
berikut:

Tugas
Bawaslu
Provinsi:

1.
Melakukan
pencegahan
dan
penindakan
terhadap
:

• Pelanggaran
  Pemilu.
• Sengketa
  Proses
  Pemilu.

2.
Mengawasi
persiapan
Penyelenggaraan
Pemilu,
yang
terdiri
atas:

• Perencanaan
  dan
  penetapan
  jadwal
  tahapan
  Pemilihan.
• Perencanaan
  pengadaan
  logistik
  oleh
  KPU.
• Sosialisasi
  penyelenggaraan
  pemilu.
• Pelaksanaan
  persiapan
  lainnya
  dalam
  penyelenggaraan
  pemilu
  sesuai
  dengan
  ketentuan
  peraturan
  perundang
  undangan.

3.
Mengawasi
pelaksanaan
tahapan
penyelenggaraan
pemilu,
yang
terdiri
atas
:

• Pemutakhiran
  data
  pemilih
  dan
  penetapan
  daftar
  pemilih
  sementara
  serta
  daftar
  pemilih
  tetap.
• Penataan
  dan
  penetapan
  daerah
  pemilihan
  DPRD
  Kabupaten/Kota.
• Penetapan
  peserta
  pemilu.
• Pencalonan
  sampai
  dengan
  penetapan
  pasangan
  calon
  kepala
  daerah,
  calon
  anggota
  DPRD
  sesuai
  dengan
  ketentuan
  peraturan
  perundang-undangan.
• Pelaksanaan
  dan
  dana
  kampanye.
• Pengadaan
  logistik
  pemilu
  dan
  pendistribusiannya.
• Pelaksanaan
  pemungutan
  suara
  dan
  penghitungan
  suara
  hasil
  Pemilu
  di
  TPS.
• Pergerakan
  surat
  suara,
  berita
  acara
  penghitungan
  suara,
  dan
  sertifikat
  hasil
  penghitungan
  suara
  dari
  tingkat
  TPS
  sampai
  ke
  PPK.
• Rekapitulasi
  hasil
  penghitungan
  perolehan
  suara
  di
  PPK,
  KPU
  Kabupaten/Kota,
  dan
  KPU
  Provinsi.
• Pelaksanaan
  penghitungan
  dan
  pemungutan
  suara
  ulang,
  pemilu
  lanjutan,
  dan
  pemilu
  susulan.
• Penetapan
  hasil
  pemilihan.

4.
Mencegah
terjadinya
praktik
politik
uang;

5.
Mengawasi
netralitas
aparatur
sipil
negara,
netralitas
anggota
Tentara
Nasional
Indonesia,
dan
netralitas
anggota
Kepolisian
Republik
Indonesia.

6.
Mengawasi
pelaksanaan
putusan/keputusan,
yang
terdiri
atas
:

• Putusan
  DKPP.
• Putusan
  pengadilan
  mengenai
  pelanggaran
  dan
  sengketa
  pemilu.
• Putusan/keputusan
  Bawaslu,
  Bawaslu
  Provinsi,
  dan
  Bawaslu
  Kabupaten/Kota.
• Keputusan
  KPU,
  KPU
  Provinsi,
  dan
  KPU
  Kabupaten/Kota.
• Keputusan
  pejabat
  yang
  berwenang
  atas
  pelanggaran
  netralitas
  aparatur
  sipil
  negara,
  netralitas
  anggota
  Tentara
  Nasional
  Indonesia,
  dan
  netralitas
  anggota
  Kepolisan
  Republik
  Indonesia.

7.
Menyampaikan
dugaan
pelanggaran
kode
etik
penyelenggara
pemilu
kepada
DKPP.

8.
Menyampaikan
dugaan
tindak
pidana
pemilu
kepada
Gakkumdu.

9.
Mengelola,
memelihara,
dan
merawat
arsip
serta
melaksanakan
penyusutannya
berdasarkan
jadwal
retensi
arsip
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

10.
Mengevaluasi
pengawasan
pemilu.

11.
Mengawasi
pelaksanaan
peraturan
KPU.

12.
Melaksanakan
tugas
lain
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

Pimpinan
Bawaslu
Sumatera
Utara

Bawaslu
Provinsi
Sumatera
Utara
dipimpin
oleh
seorang
ketua
yang
bertanggung
jawab
memimpin
kinerja
lembaga
tersebut,
didampingi
oleh
beberapa
anggota
yang
bersama-sama
mengawasi
jalannya
proses
Pemilu
di
wilayah
Sumatera
Utara.
Berikut
adalah
jajarannya:

• Ketua:
  
  Maswin
  Diapari
  Lubis
• Koordinator
  divisi
  pencegahan
  dan
  partisipasi
  masyarakat
  dan
  wakil
  koordinator
  divisi
  penyelesaian
  sengketa:
  
  Suhadi
  Sukendar
  Situmorang
• Koordinator
  divisi
  penanganan
  pelanggaran
  dan
  wakil
  koordinator
  divisi
  SDM
  dan
  organisasi:
  
  Johan
  Alamsyah
• Koordinator
  divisi
  SDM
  dan
  organisasi
  serta
  wakil
  Koordinator
  divisi
  pencegahan
  dan
  partisipasi
  masyarakat:
  
  Romson
  Poskoro
  Purba
• Koordinator
  divisi
  penyelesaian
  sengketa
  dan
  wakil
  koordinator
  divisi
  hukum,
  pendidikan
  dan
  pelatihan:
  
  Joko
  Arief
  Budiono
• Koordinator
  divisi
  hukum,
  pendidikan
  dan
  pelatihan
  serta
  wakil
  Koordinator
  divisi
  humas,
  data
  dan
  informasi:
  
  Payung
  Harahap
• Koordinator
  divisi
  humas,
  data
  dan
  informasi
  serta
  wakil
  Koordinator
  divisi
  penanganan
  pelanggaran:
  
  Saung
  Boangmanalu

Baca
juga:

Bawaslu
Banten,
jajaran
pimpinan
beserta
tupoksinya

Pewarta:
Allisa
Luthfia
Editor:
Alviansyah
Pasaribu
Copyright
©
ANTARA
2024

Source