Jakarta
(ANTARA)
–
Nama
Partai
Kebangkitan
Bangsa
(PKB)
belakangan
kembali
menjadi
perbincangan
menyusul
rencana
Pengurus
Besar
Nahdlatul
Ulama
(PBNU)
membentuk
panitia
khusus
(pansus)
untuk
mengembalikan
partai
politik
tersebut
ke
pangkuan
NU.
PKB
adalah
salah
satu
partai
politik
yang
memiliki
pengaruh
di
Indonesia.
PKB
didirikan
pada
23
Juli
1998,
di
tengah
masa
transisi
politik
Indonesia
menuju
era
Reformasi
setelah
runtuhnya
rezim
Orde
Baru.
Partai
PKB
lahir
dari
usulan
masyarakat
NU,
sebuah
organisasi
Islam
terbesar
di
Indonesia,
kepada
PBNU
untuk
berpartisipasi
dalam
urusan
politik
dan
demokrasi
di
negara
Indonesia.
Warga
NU
mengajukan
berbagai
usulan
kepada
PBNU mengenai pembentukan
partai
politik,
mulai
dari usul
nama
dan
lambang
partai,
visi
misi
partai,
nama
pengurus
partai,
AD/ART
partai,
dan
lainnya.
Usulan
nama
partai
paling
banyak
diajukan
adalah
Nahdlalul
Ummah,
Kebangkitan
Umat,
dan
Kebangkitan
Bangsa.
Selain
itu,
terdapat
usulan
lambang
partai
yang
paling
banyak
diajukan
adalah gambar
bumi,
bintang
sembilan,
dan
warna
hijau.
Dalam
kumpulan
usulan,
Lajnah
Sebelas
Rembang
yang
diketuai
KH
M.
Cholil
Bisri
dan
PWNU
Jawa
Barat
telah
memberikan
usulan
yang
paling
lengkap
untuk
mendirikan
sebuah
partai.
Akan
tetapi,
PBNU
tetap
berhati-hati
untuk
menerima
usulan
tersebut
karena
hasil
Muktamar
NU
yang
menyatakan
organisasi
NU
tidak
terikat
dengan
partai
politik
manapun
dan
tidak
melakukan
kegiatan
politik
praktis.
Pada
3
Juni
1998,
PBNU
menyelenggarakan
Rapat
Harian
Syuriyah
dan
Tanfidziyah
PBNU.
Setelah
musyawarah
tersebut,
diputuskan
untuk
membentuk
Tim
Lima
yang
bertugas
mewujudkan
cita-cita
warga
NU.
Tim
Lima
beranggotakan
HM
Rozy
Munir,
S.E.,
M.Sc.
(Ketua
Umum
PBNU),
KH
M
Dawam
Anwar
(Katib
Aam
PBNU),
Dr.
KH
Said
Aqil
Siroj,
M.A.
(Wakil
Katib
Aam
PBNU),
dan
Ahmad
Bagdja
(Sekjen
PBNU).
Tim
Lima
dipimpin
oleh
KH
Ma’ruf
Amin
(Rais
Suriyah/Koordinator
Harian
PBNU).
Jika
terdapat
kendala
organisasi,
Tim
Lima
diberikan
Surat
Keputusan
PBNU.
Pada
tanggal
20
Juni
1998,
Rapat
Harian
Syuriyah
dan
Tanfidziyah
PBNU
memberikan
Surat
Tugas
kepada
Tim
Lima
untuk
memperkuat
kedudukan
dan
kemampuan
kerja
mengingat
semakin
banyaknya
usulan
warga
NU
yang
menginginkan
partai
politik.
Dibentuk
lagi
kelompok
Tim
Asistensi.
Anggotanya
antara
lain
H.M.
Fachri
Thaha
Ma~ruf,
Lc.,
Drs.
H
Abdul
Aziz,
M.A.,
Drs.
H
Andi
Muarli
Sunrawa,
H.M.
Nasihin
Hasan,
H
Lukman
Saifuddin,
Drs.
Amin
Said
Husni,
dan
Muhaimin
Iskandar.
Tim
Asistensi
dipimpin
oleh
Arifin
Djunaedi,
Wakil
Sekretaris
Jenderal
PBNU.
Tugas
Tim
Asistensi
yakni
membantu
Tim
Lima
menyusun
dan
mengorganisasikan
usulan
pembentukan
partai
politik
baru
dan
mendukung
warga
NU
dalam
mendirikan
partai
baru
yang
dapat
memenuhi
ambisi
politik
mereka.
Tim
Lima
dan
Tim
Asistensi
bersidang
pada
tanggal
22
Juni
1998
untuk
memperjelas
dan
memperluas
tanggung
jawab
yang
diberikan
kepada
mereka.
Untuk
menyusun
draf
awal
pembentukan
partai
politik,
Tim
Lima
dan
Tim
Asistensi
mengadakan
konferensi
di
Villa
La
Citra
Cipanas
pada
tanggal
26–28
Juni
1998.
Dalam
konferensi
ini
dihasilkan
lima
perencanaan
yaitu
gagasan
Pokok
NU
tentang
Reformasi
Politik,
Mabda’
Siyasi,
Hubungan
partai
politik
dengan
NU,
AD/ART,
dan
Naskah
Deklarasi.
KH
Abdurrahman
Wahid
atau
lebih
dikenal
dengan
Gus
Dur
merupakan
pendiri
utama
pembentukan
partai
politik
dari
warga
NU.
Awalnya
Gus
Dur
sangat
khawatir
bahwa
partai
politik
yang
ingin
dibentuk
telihat
adanya
keterkaitan
antara
politik
dan
agama.
Pada
akhir
Juni
1998,
ia
merasa
yakin
dan
siap
memulai
proses
pembentukan
partai
politik
yang
didirikan
atas
dasar
Ahlussunnah
wal
Jamaah.
Beberapa
tokoh
lain
yang
berperan
dalam
pendirian
PKB
antara
lain
adalah
KH
Munasir
Ali,
KH
Ilyas
Ruchiyat,
KH
A.
Mustofa
Bisri
serta
KH
A.
Muchith
Muzadi.
PKB
didirikan
dengan
tujuan
untuk
memperjuangkan
nilai-nilai
Islam
yang
moderat
serta
menegakkan
keadilan
sosial
di
Indonesia.
Partai
ini
menekankan
pentingnya
menjaga
keberagaman
dan
kebhinekaan
bangsa.
Dalam
perjalanannya,
PKB
juga
berkomitmen
untuk
memajukan
pendidikan,
pertahanan,
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat,
dan
memperjuangkan
hak-hak
masyarakat.
Hingga
kini,
PKB
terus
berupaya
untuk
memperjuangkan
visi
dan
misinya
dalam
memperkuat
demokrasi,
keadilan
sosial,
dan
menjaga
persatuan
di
Indonesia.
Pewarta:
Putri
Atika
Chairulia
Editor:
Gilang
Galiartha
Copyright
©
ANTARA
2024