Manado
(ANTARA)
–
Perwakilan
Badan
Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana
Nasional
(BKKBN)
Sulawesi
Utara
bersama
dengan
Pemkab
Minahasa
Selatan
mengikutsertakan
sejumlah
pakar
untuk
mengidentifikasi
penyebab
stunting
di
Kabupaten
Minahasa
Selatan.
“Para
pakar
dan
peserta
melakukan
analisis
mendalam
terkait
faktor-faktor
risiko
yang
mempengaruhi
stunting
dan
menyusun
strategi
yang
terarah
sebagai
tindak
lanjut,”
kata
Kepala
Perwakilan
BKKBN
Sulut,
D
Tino
Tandaju
di
Minahasa
Selatan,
Selasa.
Dia
mengatakan,
Pemkab
Minahasa
Selatan
bersama
Perwakilan
BKKBN
Sulut
menggelar
diseminasi
hasil ‘Audit
Kasus
Stunting
dan
Rencana
Tindak
Lanjut’.
Sejumlah
pakar
hadir
dalam
acara
diseminasi
tersebut,
yaitu
Melody
F.
Pascoal,
M.Kes
(pakar
gizi),
dr.
Jeannette
Lisiyanti
Wijaya,
Sp.A
(dokter
spesialis
anak),
dr.
Pingkan
Reppi,
Sp.OG
(dokter
spesialis
Obstetri
dan
Ginekologi0
dan
Welly
Thomas,
M.Psi
(pakar
psikologi).
Hasil
dari
diseminasi
ini
diharapkan
dapat
memperkuat
sinergi
antara
pemerintah
daerah,
organisasi
masyarakat,
dan
para
tenaga
kesehatan
dalam
upaya
percepatan
penurunan
stunting.
“Sinergitas
para
pihak
ini
diharapkan
tercapai
generasi
yang
sehat
dan
berkualitas
di
masa
depan,”
ujarnya.
Tino
menegaskan,
diseminasi
tersebut
menjadi
bagian
dari
komitmen
berkelanjutan
Perwakilan
BKKBN
Provinsi
Sulut
dan
pemerintah
daerah
untuk
menurunkan
angka
stunting
di
Sulawesi
Utara,
khususnya
di
Kabupaten
Minahasa
Selatan.
Kegiatan
diseminasi
seperti
ini
bertujuan
untuk
mengidentifikasi
faktor
penyebab
stunting
di
daerah
tersebut
serta
menyusun
langkah-langkah
konkret
untuk
penanganan
dan
langkah
pencegahannya.
“Upaya
menurunkan
angka
stunting
di
Kabupaten
Minahasa
Selatan
memerlukan
peran
semua
pihak,
perlu
upaya
bersama
dari
lintas
sektor
dan
pemangku
kepentingan,”
ujarnya.
Ada
lima
kecamatan
yang
menjadi
lokus
audit
kasus
stunting
yaitu
Kecamatan
Amurang,
Kecamatan
Maesaan,
Kecamatan
Motoling
Barat,
Kecamatan
Motoling
Timur,
dan
Kecamatan
Kumelembuai.
Berdasarkan
Survei
Status
Gizi
Indonesia
(SSGI)
2022,
angka
prevalensi
stunting
di
Kabupaten
Minahasa
Selatan
sebesar
19,2
persen.
Angka
tersebut
kemudian
naik
menjadi
26,4
persen
di
2023,
berdasarkan
Survei
Kesehatan
Indonesia
(SKI),
sementara
target
yang
harus
dicapai
sebesar
16,12
persen.