
Jakarta
(ANTARA)
–
Badan
Nasional
Penanggulangan
Terorisme
(BNPT)
mengukuhkan
pengurus
Forum
Koordinasi
Pencegahan
Terorisme
(FKPT)
Kota
Manado
masa
bakti
2025-
2027
sebagai
langkah
strategis
dalam
memperkuat
ketahanan
masyarakat
Manado
dari
pengaruh
paham
radikal
terorisme,
di
Manado,
Sulawesi
Utara.
Kepala
BNPT
Komisaris
Jenderal
Polisi
Eddy
Hartono
menegaskan
pentingnya
peran
FKPT
sebagai
garda
terdepan
dalam
memperkuat
deteksi
dini
terhadap
pengaruh
paham
radikal
terorisme
di
daerah.
“Jadi
deteksi
dini
dibangun
sejak
ada
di
daerah.
Sekarang
di
era
digital
ruang
siber
sangat
efektif
untuk
melakukan
propaganda
dan
melakukan
penyebaran
paham
radikal
terorisme,”
kata
Eddy.
Dirinya
mengingatkan
bahwa
di
tengah
kemajuan
teknologi
saat
ini,
ruang
siber
sangat
efektif
dijadikan
sebagai
media
propaganda
dan
penyebaran
paham
radikal
terorisme
sehingga
berbagai
upaya
pencegahan
wajib
dilakukan
sejak
dini.
Lebih
lanjut,
Kepala
BNPT
berharap
agar
FKPT
Kota
Manado
ke
depan
dapat
menjadi
wadah
informasi
dan
koordinasi
yang
efektif
dalam
membangun
kesadaran
masyarakat
terhadap
potensi
ancaman
radikalisme.
“Kami
antisipasi,
makanya
dibuat
FKPT
sebagai
wadah
setiap
informasi.
Diharapkan
FKPT
ini
dapat
membangun
kesadaran
masyarakat
untuk
mengatasi
masalah
ancaman
radikalisme
sejak
dini,”
ucap
dia
Sementara
itu,
Wali
kota
Manado
Andrei
Angouw
menegaskan
bahwa
upaya
pencegahan
radikalisme
terorisme
dapat
dimulai
dari
pembenahan
cara
berpikir
masyarakat.
Dirinya
berharap
dengan
terbentuknya
FKPT,
dapat
tercipta
langkah-langkah
strategis
dan
kolaboratif
dalam
mengantisipasi
potensi
gangguan
radikalisme,
sehingga
upaya
membangun
kesejahteraan
masyarakat
dapat
berjalan
secara
optimal.
“Terorisme
ini
menurut
saya
ada
di
mindset.
Jadi
saya
berharap
dengan
terbentuknya
FKPT
ini,
kami
bisa
lebih
bisa
mengantisipasi
potensi
gangguan
radikalisme
sehingga
tidak
mengganggu
upaya
membangun
bangsa
ini
menyejahterakan
masyarakat,”
ungkap
Andrei.
Adapun
acara
pengukuhan
FKPT
Manado
turut
dihadiri
oleh
Ketua
FKPT
Sulawesi
Utara,
sejumlah
unsur
Forum
Koordinasi
Pimpinan
Daerah
(Forkopimda),
dan
perwakilan
organisasi
masyarakat
setempat.