Asap
beracun
membubung
dari
tumpukan
kantong
plastik
dan
daun
yang
dibakar
di
lahan
pertanian
Le
Thi
Huyen
di
Hanoi,
kota
yang
tengah
menghadapi
lonjakan
polusi
udara
yang
mengkhawatirkan.
Ironisnya
pemerintah
komunis
tampaknya
belum
tergerak
untuk
mengatasi
kondisi
itu.
Dalam
tiga
bulan
terakhir,
ibu
kota
Vietnam
itu
secara
berkala
memuncaki
peringkat
kota-kota
besar
paling
tercemar
di
dunia.
Kondisi
polusi
yang
parah
membuat
sembilan
juta
penduduknya
kesulitan
bernapas
dan
bahkan
mengganggu
jarak
penglihatan
karena
terhalang
kabut
asap
tebal.
Meski
pemerintah
telah
menyusun
berbagai
rencana
ambisius
untuk
mengatasi
krisis
udara
itu,
tetapi
pelaksanaannya
masih
jauh
panggang
dari
api.
Para
analis
juga
menyoroti
kurangnya
pemantauan
terhadap
pencapaian
target
yang
telah
ditetapkan.
Secara
resmi,
pembakaran
jerami
padi
dan
limbah
sebetulnya
sudah
dilarang
di
negara
itu
sejak
2022.
Namun,
nyatanya
aturan
itu
ternyata
baru
diketahui
oleh
Huyen.
Pemandangan
Kota
Hanoi,
Vietnam,
yang
penuh
polusi
udara,
pada
3
Januari
2025.
(Foto:
Thinh
Nguyen/Reuters)
“Saya
belum
pernah
mendengar
tentang
larangan
itu,”
kata
Huyen
kepada
AFP. “Kalau
tidak
dibakar,
lalu
kita
harus
melakukan
apa?”
ujarnya,
sambil
melirik
tumpukan
limbah
yang
masih
membara.
Bau
asap
dan
plastik
terbakar
merupakan
ciri
khas
kehidupan
di
banyak
distrik
Hanoi.
Buruknya
kualitas
udara
di
negara
itu
juga
dipengaruhi
oleh
aktivitas
pembangkit
listrik
uap
tenaga
batu
bara
(PLTU),
meningkatnya
jumlah
pabrik,
tingginya
penggunaan
sepeda
motor
berbahan
bakar
bensin,
serta
aktivitas
konstruksi
yang
terus
berlanjut.
Organisasi
Kesehatan
Dunia
(WHO)
mengatakan
polusi
udara
yang
parah
itu
menyebabkan
kematian
sedikitnya
70.000
orang
per
tahun.
Vietnam
adalah
pusat
manufaktur
dengan
ekonomi
yang
berkembang
pesat
dan
kebutuhan
energi
yang
meningkat.
Namun,
pertumbuhan
ini
harus
dibayar
dengan
harga
tinggi,
terutama
di
ibu
kota
yang
padat,
di
mana
kondisi
geografis
memperburuk
masalah
kualitas
udara.
Namun,
tidak
seperti
di
kota-kota
besar
Asia
lainnya
yang
berjuang
melawan
polusi,
seperti
Delhi
atau
Bangkok,
kehidupan
di
Hanoi
tetap
berjalan
seperti
biasa,
tidak
peduli
seberapa
buruk
udaranya.
Pihak
berwenang
tidak
menutup
sekolah.
Juga
tidak
ada
aturan
bekerja
dari
rumah.
Para
analis
menyebutkan
bahwa
pemerintah
memiliki
keterkaitan
erat
dengan
kepentingan
ekonomi
besar.
Selain
itu,
pemerintah
juga
telah
memenjarakan
jurnalis
independen
dan
aktivis
lingkungan
yang
menyerukan
solusi
lebih
cepat.
Ajakan
Aksi
Hanoi
sering
menempati
peringkat
teratas
dalam
daftar
kota
besar
paling
tercemar
di
dunia
menurut
IQAir.
Pada
2023,
perusahaan
pemantau
asal
Swiss
itu
juga
menilai
Hanoi
sebagai
salah
satu
dari
10
ibu
kota
paling
tercemar.
Kota
Ho
Chi
Minh
merupakan
pusat
bisnis
Vietnam
dan
bertujuan
memangkas
emisi
dengan
mewajibkan
perusahaan
menyerahkan
data
polusi
kepada
pemerintah.
(Foto:
AP)
Menghirup
udara
beracun
berdampak
serius
pada
kesehatan.
WHO
memperingatkan
bahwa
paparan
jangka
panjang
dapat
memicu
stroke,
penyakit
jantung,
kanker
paru-paru,
dan
gangguan
pernapasan.
Bank
Dunia
memperkirakan
bahwa
polusi
udara,
yang
pada
2023
kembali
ke
tingkat
sebelum
pandemi,
menyebabkan
Vietnam
kehilangan
lebih
dari
$13
miliar
per
tahun.
Angka
ini
setara
dengan
hampir
tiga
persen
dari
PDB
negara
tersebut
tahun
lalu.
“Situasinya
mendesak,”
kata
Muthukumara
Mani,
kepala
ekonom
lingkungan
Bank
Dunia,
yang
berkantor
di
Hanoi.
Bahkan
media
pemerintah,
yang
selama
bertahun-tahun
nyaris
diam
soal
kualitas
udara,
kini
semakin
lantang
bersuara
di
Vietnam,
negara
satu
partai.
VietnamNet,
situs
berita
resmi
Kementerian
Informasi
dan
Komunikasi,
menerbitkan
seruan
tindakan
yang
jarang
terjadi
pada
Januari.
Media
tersebut
memperingatkan
bahwa
polusi
udara
adalah “krisis
yang
menuntut
perhatian
segera.”
Pihak
berwenang
menolak
memberikan
komentar
kepada
AFP.
Namun,
Mani
mengatakan
bahwa
masalah
ini
diakui “di
tingkat
tertinggi
di
negara
itu,”
merujuk
pada
kunjungan
pejabat
senior
Hanoi
ke
China
untuk
mempelajari
cara
Beijing
mengatasi
polusi
udara
yang
sebelumnya
parah.
Hanoi
telah
mengusulkan
konsep
zona
rendah
emisi
dan
menyusun
rencana
aksi
untuk
memastikan
kualitas
udara “sedang”
atau
lebih
baik
pada
75
persen
hari
dalam
setahun.
Namun,
belum
jelas
apakah
kedua
kebijakan
tersebut
akan
benar-benar
diterapkan.
“Masalah
yang
sering
terjadi
di
Vietnam
adalah
orang-orang
lebih
fokus
pada
target
daripada
memahami
makna
sebenarnya
di
baliknya,”
kata
Bob
Baulch,
profesor
ekonomi
di
Universitas
RMIT
Vietnam.
[ah/ft]