Pyongyang
—
Majelis
Rakyat
Tertinggi
Korea
Utara
(SPA)
bertemu
selama
dua
hari
pekan
ini
dan
melaporkan
pencapaiannya
selama
tahun
2024.
Namun,
media
pemerintah
tidak
menyebutkan
perubahan
yang
diantisipasi
pada
konstitusi
yang
akan
semakin
memperkuat
kebijakannya
yang
bermusuhan
terhadap
Korea
Selatan.
Kantor
berita
pemerintah
KCNA
tidak
menyebutkan
apakah
pemimpin
Kim
Jong
Un
telah
menghadiri
sesi
tersebut,
juga
tidak
melaporkan
keputusan
apa
pun
mengenai
kebijakan
luar
negeri
termasuk
rencana
untuk
berurusan
dengan
pemerintahan
baru
AS.
Majelis
melantik
perdana
menteri
baru
negara
itu
dan
mengadopsi
anggaran
negara
untuk
tahun
2025
yang
akan
meningkatkan
pengeluaran
pemerintah
menjadi
103,8%
dari
tahun
lalu,
termasuk
untuk
mempercepat “perubahan
signifikan
dalam
kemampuan
pertahanan
nasional,”
kata
KCNA.
Laporan
tersebut
tidak
memberikan
rincian
apa
pun
tentang
rencana
pengeluaran
pertahanan.
Majelis
menyetujui
amendemen
konstitusional
untuk
mengganti
nama
mahkamah
agung
dan
kantor
kejaksaan
tinggi,
kata
KCNA.
Sidang
SPA
tahun
lalu
mengubah
konstitusi
untuk
menetapkan
Korea
Selatan
sebagai “negara
yang
bermusuhan.”
Para
pejabat
dan
pakar
di
Korea
Selatan
memperkirakan
sidang
itu
akan
mengadopsi
perubahan
lebih
lanjut
yang
dapat
diikuti
oleh
tindakan
militer
yang
agresif.
Dalam
berita
terpisah
dari
KCNA,
Korea
Utara
melaporkan
penangkapan
Presiden
Korea
Selatan
Yoon
Suk
Yeol
dan
persidangan
yang
meninjau
kembali
pemakzulannya,
di
mana
ia “mengoceh
omong
kosong
dalam
upaya
membenarkan
tindakannya
yang
gila”
guna
mengumumkan
darurat
militer.
[uh/jm]