New
York,
AS
—
Sekjen
PBB
Antonio
Guterres,
yang
menyelenggarakan
“KTT
Masa
Depan”
itu,
menyebut
pakta
ini
sebagai
“satu
kesempatan
dalam
satu
generasi”
untuk
membentuk
kembali
sejarah
manusia
dengan
menghidupkan
kembali
kerja
sama
internasional.
Acara
yang
merupakan
bagian
dari
pembukaan
sidang
tahunan
Majelis
Umum
PBB,
yang
akan
dimulai
hari
Selasa
nanti
(24/9),
puluhan
kepala
negara
dan
pemerintahan
berkumpul
untuk
menandatangani
pakta
tersebut.
Dalam
versi
yang
diadopsi,
para
pemimpin
berjanji
untuk
memperkuat
sistem
multilateral
guna
“mengikuti
perubahan
dunia”
dan
“melindungi
kebutuhan
dan
kepentingan
generasi
sekarang
dan
masa
depan”
yang
menghadapi
“krisis
yang
terus-menerus.”
“Kami
percaya
ada
jalan
menuju
masa
depan
yang
lebih
cerah
bagi
seluruh
umat
manusia,”
kata
dokumen
tersebut.
Pakta
tersebut
menguraikan
56
“tindakan”,
termasuk
komitmen
pada
multilateralisme,
menjunjung
Piagam
PBB,
dan
pemeliharaan
perdamaian.
Resolusi
ini
juga
menyerukan
reformasi
pada
lembaga-lembaga
keuangan
internasional
dan
Dewan
Keamanan
PBB,
serta
upaya-upaya
baru
untuk
memerangi
perubahan
iklim,
mendorong
perlucutan
senjata,
dan
memandu
pengembangan
kecerdasan
buatan.
Rusia
Sempat
Ajukan
Keberatan
Penerapan
naskah
itu
sempat
mengalami
penundaan
singkat
ketika
Wakil
Menteri
Luar
Negeri
Rusia,
Sergey
Vershinin,
memperkenalkan
amandemen
yang
menekankan “prinsip
non-intervensi
dalam
urusan
dalam
negeri
negara”
dan
mendesak
PBB
untuk
menghindari
duplikasi.
Keberatan
Rusia
itu
didukung
oleh
sekutunya
–
Belarus,
Korea
Utara,
Iran,
Nikaragua,
dan
Suriah
–
namun
amandemen
tersebut
ditolak
karena
mosi
untuk
tidak
mengambil
tindakan.
Selama
tahap
perundingan,
Guterres
mendesak
negara-negara
untuk
menunjukkan
“visi”
dan
“keberanian,”
dan
menyerukan
“ambisi
maksimum”
untuk
memperkuat
lembaga-lembaga
internasional
yang
berjuang
untuk
merespons
secara
efektif
ancaman-ancaman
saat
ini.
Kritik
Membangun
Meskipun
ada
beberapa
“ide
bagus,”
Richard
Gowan
di
International
Crisis
Group
mengatakan
kepada
kantor
berita
AFP
bahwa
teks
tersebut
“bukanlah
dokumen
revolusioner
yang
mereformasi
keseluruhan
multilateralisme
seperti
yang
awalnya
diserukan
Antonio
Guterres.”
Sentimen
tersebut
juga
dirasakan
secara
luas
di
kalangan
diplomat,
banyak
di
antara
mereka
mengungkapkan
rasa
frustrasinya
ketika
mendiskusikan
ambisi
dan
dampak
dari
teks
tersebut,
dan
menggambarkannya
sebagai
hal
yang
“suam-suam
kuku”,
“hal
yang
paling
tidak
lazim”,
dan
“mengecewakan”.
“Idealnya,
kita
mengharapkan
ide-ide
baru,
ide-ide
segar,”
kata
seorang
diplomat.
Perjuangan
melawan
pemanasan
global
adalah
salah
satu
poin
penting
dalam
perundingan
itu,
di
mana
referensi
mengenai
“transisi”
dari
bahan
bakar
fosil
telah
hilang
dari
rancangan
teks
beberapa
minggu
yang
lalu,
tetapi
kemudian
dimasukkan
kembali.
Meskipun
ada
kritik,
naskah
pakta
itu
menunjukkan
adanya
“kesempatan
untuk
menegaskan
komitmen
kolektif
kita
terhadap
multilateralisme,
bahkan
dalam
konteks
geopolitik
yang
sulit
saat
ini,”
kata
seorang
diplomat
Barat,
menekankan
perlunya
membangun
kembali
kepercayaan
antara
negara-negara
Utara
dan
Selatan.
Negara-negara
berkembang
sangat
vokal
dalam
menuntut
komitmen
konkrit
mengenai
reformasi
lembaga
keuangan
internasional,
yang
bertujuan
untuk
menjamin
akses
yang
lebih
mudah
pada
pembiayaan
preferensial,
terutama
mengingat
dampak
perubahan
iklim.
Human
Rights
Watch
(HRW)
memuji
teks
itu
dengan
mengatakan
pakta
tersebut
memuat
“komitmen
penting
mengenai
keadilan
ekonomi
dan
reformasi
arsitektur
keuangan
internasional,”
dan
“pentingnya
hak
asasi
manusia.”
Tetapi
Direktur
HRW
di
PBB
Louis
Charbonneau
mengatakan
“para
pemimpin
dunia
masih
harus
menunjukkan
bahwa
mereka
bersedia
mengambil
tindakan
untuk
menjunjung
tinggi
HAM.”
[em/jm]