Damaskus
—
Sebuah
konferensi
dialog
yang
sudah
lama
ditunggu-tunggu,
yang
ditujukan
untuk
membantu
memetakan
masa
depan
politik
Suriah
setelah
jatuhnya
mantan
Presiden
Bashar
Assad,
dimulai.
Pada
hari
Senin
dan
Selasa,
para
peserta
mengadakan
lokakarya
untuk
membahas
sistem
pengadilan
di
masa
transisi,
struktur
konstitusi
baru,
reformasi
dan
pembangunan
institusi,
kebebasan
pribadi,
peran
masyarakat
sipil
dan
perekonomian
negara.
Hasil
dari
dialog
nasional
itu
akan
berupa
rekomendasi-rekomendasi
yang
tidak
mengikat
kepada
para
pemimpin
baru
negara
tersebut.
Rencana
untuk
konferensi
yang
telah
dijanjikan
oleh
pemerintah
baru
di
negara
itu,
segera
setelah
jatuhnya
Assad
dalam
serangan
pemberontak
pada
Desember
–
terus
berubah
hingga
menit
terakhir.
Tanggal
konferensi
diumumkan
hari
Minggu,
sehari
sebelum
konferensi
dibuka.
Dua
hari
sebelum
pengumuman
diadakannya
konferensi
,
Hassan
al-Daghim,
juru
bicara
panitia
penyelenggara
dialog
nasional
mengatakan,
tanggal
konferensi
belum
ditentukan
dan
waktunya
“siap
dibicarakan
oleh
warga.”
Ia
juga
mengatakan
jumlah
pesertanya
belum
ditentukan
dan
mungkin
sekitar
400
hingga
seribu
orang.
Jumlah
akhirnya
belum
jelas
pada
hari
Senin
dan
bagaimana
peserta
yang
diundang
itu
dipilih.
Komite
mengatakan
pada
Minggu
bahwa
mereka
telah
mengadakan
lebih
dari
30
pertemuan
di
seluruh
provinsi
Suriah,
di
mana
sekitar
4.000
orang
berpartisipasi
menjelang
konferensi
itu
“guna
memastikan
berbagai
unsur
masyarakat
Suriah
terwakili”,
lapor
kantor
berita
pemerintah
SANA.
Laporan
itu
mengatakan,
para
peserta
berulang
kali
menyerukan
deklarasi
konstitusi
sementara,
rencana
ekonomi,
pembangunan
kembali
sektor-sektor
pemerintah,
melibatkan
warga
negara
dalam
pengelolaan
lembaga-lembaga,
dan
meningkatkan
keamanan
serta
stabilitas.
Setelah
Assad
digulingkan,
Hayat
Tahrir
al-Sham
(HTS),
bekas
kelompok
pemberontak
utama
yang
kini
menguasai
Suriah,
membentuk
pemerintahan
sementara
yang
sebagian
besar
terdiri
dari
anggota
“pemerintahan
penyelamat”
yang
berkuasa
di
barat
laut
Suriah.
[ps/ab]