CHARLEVOIX,
QUEBEC,
KANADA
—
Para
menteri
luar
negeri
dari
Kelompok
Tujuh
(G7),
yang
terdiri
dari
negara-negara
demokrasi
terkemuka,
pada
Jumat
(14/3)
mendesak
Rusia
untuk
menyetujui
gencatan
senjata
yang
diusulkan
oleh
Amerika
Serikat
dalam
konflik
Rusia-Ukraina
atau
berisiko
menghadapi
sanksi
lebih
lanjut.
“Kami
mendesak
Rusia
untuk
menanggapi
dengan
menyetujui
gencatan
senjata
dengan
ketentuan
yang
sama
dan
menerapkannya
sepenuhnya
[gencatan
itu],”
ujar
para
menteri
luar
negeri
dalam
pernyataan
dari
Kanada. “Kami
juga
mempertimbangkan
langkah-langkah
tambahan
terhadap
Rusia
jika
gencatan
senjata
tidak
disepakati,
termasuk
sanksi
lebih
lanjut,
pembatasan
harga
minyak,
peningkatan
dukungan
bagi
Ukraina,
serta
opsi
lainnya.”
Pernyataan
tersebut
mengatakan
negara-negara
G7
menegaskan “dukungan
mereka
yang
tak
tergoyahkan
untuk
Ukraina
dalam
mempertahankan
integritas
teritorial
dan
haknya
untuk
hidup,
serta
kebebasan,
kedaulatan,
dan
kemerdekaannya.”
Pernyataan
itu
disampaikan
saat
Kremlin
menyatakan
bahwa
masih
ada
banyak
hal
yang
perlu
diselesaikan
dalam
kesepakatan
gencatan
senjata
Ukraina,
mengindikasikan
ketidaksiapannya
untuk
sepenuhnya
mendukung
proposal
Amerika.
Utusan
AS
untuk
Timur
Tengah
Steve
Witkoff
berbicara
kepada
awak
media
di
luar
West
Wing
Gedung
Putih
di
Washington,
AS,
6
Maret
2025.
(Foto:
Reuters)
Gedung
Putih
menyatakan
bahwa
utusan
khusus
Presiden
Amerika,
Donald
Trump,
yakni
Steve
Witkoff,
berdialog
dengan
Presiden
Rusia,
Vladimir
Putin,
pada
Kamis
(13/3).
Pada
Jumat,
Menteri
Luar
Negeri
Amerika
Marco
Rubio
mengatakan
kepada
wartawan
bahwa
para
pejabat
Amerika
akan
mengadakan
pertemuan
akhir
pekan
ini
setelah
Witkoff
kembali
ke
Washington
guna
meninjau
secara
mendalam
posisi
Rusia
dan
menentukan
langkah
berikutnya.
“Cukuplah
untuk
mengatakan
bahwa
saya
merasa
ada
alasan
untuk
optimisme
yang
berhati-hati.
Namun,
di
saat
yang
sama,
kami
tetap
menyadari
bahwa
situasi
ini
sulit
dan
kompleks,”
ujar
Rubio
kepada
wartawan
usai
pertemuannya
dengan
rekan-rekannya.
Pada
Jumat,
Menteri
Luar
Negeri
Kanada,
Malie
Joly,
menyatakan, “Semua
menteri
luar
negeri
G7
mendukung
usulan
gencatan
senjata
dari
Amerika
yang
telah
disetujui
oleh
Ukraina,”
dan
saat
ini
fokus
utama
adalah
menunggu
tanggapan
dari
Rusia.
Ia
menambahkan, “Bola
sekarang
ada
di
tangan
Rusia
jika
menyangkut
Ukraina.”
Menteri
Luar
Negeri
Inggris
David
Lammy
menyampaikan
pandangan
serupa
dalam
wawancara
dengan
media,
dengan
menegaskan, “Ada
kesepakatan
bersama
bahwa
sekarang
adalah
waktu
yang
tepat
untuk
gencatan
senjata
tanpa
syarat.
Ukraina
telah
menyatakan
posisinya,
dan
kini
saatnya
Rusia
menerimanya.”
“Lammy
juga
mencatat
bahwa ‘koalisi
sukarela’
sedang
dibentuk
untuk
menyediakan
Ukraina
dengan ‘struktur
keamanan’
serta
mekanisme
pemantauan
yang
diperlukan
guna
mendukung
gencatan
senjata.”
Pernyataan
bersama
G7
tersebut
disampaikan
ketika
Kremlin
menyatakan
bahwa
masih
ada
banyak
hal
yang
perlu
diselesaikan
dalam
kesepakatan
gencatan
senjata
Ukraina,
mengindikasikan
ketidaksiapannya
untuk
sepenuhnya
mendukung
proposal
Amerika.
Juru
bicara
Kremlin
Dmitry
Peskov
mengatakan
bahwa
Putin
masih
menunggu
jawaban
setelah
mengajukan
beberapa
pertanyaan
tentang
implementasi
gencatan
senjata.
Sementara
itu,
Presiden
Ukraina
Volodymyr
Zelenskyy
menolak
tanggapan
Putin
dengan
menyebutnya
sebagai
upaya “sengaja”
menetapkan
syarat
yang
mempersulit
serta “memperlambat
proses.”
“Gencatan
senjata
sementara
tanpa
syarat
selama
30
hari
adalah
langkah
awal
yang
penting
untuk
membawa
kita
lebih
dekat
menuju
perdamaian
yang
adil
dan
abadi,”
tulis
Zelenskyy
pada
Rabu
dalam
sebuah
unggahan
di
platform
media
sosial
X.
Para
menteri
luar
negeri
dari
Inggris,
Kanada,
Prancis,
Jerman,
Italia,
Jepang,
dan
Amerika
Serikat
berkumpul
di
Charlevoix,
Quebec,
untuk
menghadiri
pembicaraan
G7.
China
Selain
Ukraina,
para
menteri
luar
negeri
G7
juga
membahas
peran
China
dalam
keamanan
global,
stabilitas
kawasan
Samudra
Hindia
dan
Pasifik,
serta
keamanan
maritim
secara
tertutup.
Pada
Jumat,
para
menteri
luar
negeri
G7
menggelar
sesi
khusus
untuk
membahas
tantangan
strategis
yang
ditimbulkan
oleh
China,
Korea
Utara,
Iran,
dan
Rusia.
Kolaborasi
anti-Barat
yang
terus
berkembang
di
antara
keempat
negara
ini
kerap
disebut
oleh
analis
kebijakan
luar
negeri
dan
pejabat
militer
sebagai “Poros
Pergolakan.”
Pernyataan
bersama
G7
menyatakan
bahwa
kelompok
tersebut
tetap “prihatin
dengan
pembangunan
militer
China
dan
peningkatan
pesat
persenjataan
nuklirnya.”
Mereka
mendesak
China “untuk
terlibat
dalam
diskusi
pengurangan
risiko
strategis
dan
mendorong
stabilitas
melalui
transparansi.”
Para
menteri
luar
negeri
juga
kembali
menegaskan
kekhawatiran
serius
mereka
terhadap
situasi
di
Laut
China
Timur
dan
Laut
China
Selatan,
dengan
menentang
keras
segala
upaya
sepihak
untuk
mengubah
status
quo,
terutama
melalui
kekerasan
atau
paksaan.
Anggota
G7
juga
menegaskan
pentingnya
perdamaian
dan
stabilitas
di
Selat
Taiwan,
serta
kembali
menolak
segala
upaya
sepihak
untuk
mengubah
status
quo
melalui
kekerasan
atau
paksaan.
Menteri
Luar
Negeri
Rubio
pada
Jumat
mengatakan
kepada
VOA
dalam
jumpa
pers
bahwa
ia
yakin
para
pemimpin
Amerika
dan
China
akan
bertemu
pada
waktunya.
“Baik
mereka
sepakat
atau
tidak,
mereka
harus
berkomunikasi
demi
keselamatan
dan
kesejahteraan
dunia,”
kata
Rubio
setelah
mengakhiri
pertemuan
dengan
para
menteri
luar
negeri
G7.
Gencatan
senjata
dalam
perang
Rusia-Ukraina
berpotensi
memengaruhi
kehadiran
Amerika
di
Indo-Pasifik,
karena
para
pejabat
dan
analis
menilai
bahwa
mengakhiri
konflik
akan
memungkinkan
Washington
mengalihkan
sumber
daya
untuk
menghadapi
tantangan
di
kawasan
tersebut.
“Saya
tidak
melihat
konflik
yang
berkepanjangan
dan
terus
berlangsung
di
Eropa
atau
Ukraina
sebagai
sesuatu
yang
baik
bagi
kawasan
Indo-Pasifik.
Konflik
ini
menyita
banyak
perhatian,
waktu,
dan
sumber
daya
global
dari
wilayah-wilayah
yang
tetap
menjadi
ancaman,”
ujar
Rubio
kepada
VOA
awal
minggu
ini
dalam
sebuah
pengarahan
di
atas
pesawat
militer.
“Dalam
banyak
hal,
kita
bisa
lebih
banyak
mencurahkan
perhatian
pada
Indo-Pasifik
jika
perdamaian
dapat
diwujudkan
di
Eropa,”
ujarnya.
[ah/ft]