Nusa
Tenggara
Barat,
28
Mei
2025
Pemerintah
Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat
(NTB)
menggelar
Rapat
Koordinasi
Kesehatan
Tahun
2025
dengan
tema
“Transformasi
Kesehatan
untuk
NTB
Sehat”.
Acara
ini
dihadiri
Menteri
Kesehatan
RI
Budi
Gunadi
Sadikin,
Gubernur
NTB
Lalu
Muhammad
Iqbal,
kepala
daerah,
pimpinan
rumah
sakit,
serta
para
pemangku
kepentingan
sektor
kesehatan
se-NTB
pada
Rabu
(28/5).
Dalam
sambutannya,
Menteri
Kesehatan
Budi
Gunadi
Sadikin
menegaskan
bahwa
menjaga
kesehatan
masyarakat
adalah
kunci
utama
mewujudkan
visi
Indonesia
Emas
2045.
Menkes
Budi
menyoroti
tantangan
Indonesia
dalam
mencapai
status
negara
maju.
Ia
menjelaskan
bahwa
agar
Indonesia
bisa
masuk
kategori
negara
maju
pada
tahun
2045,
pendapatan
per
kapita
masyarakat
harus
mencapai
14.000
dolar
AS
atau
sekitar
Rp
15
juta
per
bulan.
“Sekarang
Indonesia
masih
di
angka
5
juta.
Kalau
kita
ingin
menjadi
negara
maju,
kita
harus
naik
tiga
kali
lipat.
Tapi
mustahil
itu
terjadi
kalau
rakyatnya
tidak
sehat,”
tegas
Menkes
Budi.
Menkes
juga
menekankan
bahwa
kesehatan
bukan
hanya
soal
mengobati
penyakit,
tetapi
yang
lebih
penting
adalah
mencegah
agar
masyarakat
tidak
jatuh
sakit.
Mencegah
itu
jauh
lebih
murah
daripada
mengobati.
Kita
harus
jaga
kesehatan
masyarakat,
supaya
mereka
bisa
produktif,
pendapatan
meningkat,
dan
Indonesia
menjadi
negara
maju.
Menkes
Budi
juga
mengingatkan
bahwa
Indonesia
harus
memanfaatkan
momentum
bonus
demografi,
di
mana
penduduk
usia
produktif
lebih
banyak
dibandingkan
usia
non-produktif.
Namun,
peluang
ini
hanya
terbuka
sampai
tahun
2035.
“Kalau
kita
gagal
menjaga
kesehatan
masyarakat
saat
bonus
demografi
ini,
kita
gagal
jadi
negara
maju.
Kesempatan
ini
tidak
akan
datang
dua
kali,”
pesannya.
Menkes
mendorong
seluruh
kepala
daerah
dan
dinas
kesehatan
untuk
fokus
pada
upaya
promotif
dan
preventif,
seperti
skrining
tekanan
darah,
gula
darah,
kolesterol,
serta
edukasi
pola
hidup
sehat
di
masyarakat.
Sementara
itu,
Gubernur
NTB
Lalu
Muhammad
Iqbal
menyampaikan
komitmennya
mendukung
transformasi
sistem
kesehatan
yang
menekankan
pencegahan.
“Kami
ingin
menjadi
bagian
dari
visi
bapak,
untuk
melakukan
transformasi
sistem
kesehatan,
sistem
yang
tidak
lagi
hanya
bertumpu
pada
pengobatan
penyakit,
tetapi
justru
bertumbuh
pada
paradigma
preventif
dan
promotif,”
ujar
Gubernur
Iqbal.
Gubernur
juga
menyoroti
pentingnya
mengatasi
ketimpangan
layanan
kesehatan
di
NTB,
khususnya
antara
Pulau
Lombok
dan
Pulau
Sumbawa.
“Pertanyaannya
bukan
lagi
soal
bagaimana
memulangkan
jenazah
dari
rumah
sakit
besar
di
Mataram
ke
daerah,
tapi
bagaimana
agar
masyarakat
di
pulau-pulau
luar
tidak
perlu
datang
ke
Mataram
karena
layanan
kesehatan
di
daerah
mereka
sudah
mampu
menangani
kasus
serius,”
jelasnya.
Pemprov
NTB,
lanjut
Gubernur,
saat
ini
tengah
meningkatkan
kapasitas
rumah
sakit
di
Pulau
Sumbawa,
termasuk
rencana
peningkatan
tipe
rumah
sakit
di
Kota
Bima
dan
kabupaten
lainnya.
Gubernur
juga
menyampaikan
rencana
pengembangan
pendidikan
vokasi
kesehatan
di
NTB
agar
tenaga
kesehatan
lokal
memiliki
daya
saing
global.
“Kami
ingin
mengembangkan
potensi
pendidikan
vokasi
bidang
kesehatan
di
NTB,
supaya
tenaga
kesehatan
kita
tidak
hanya
bisa
bekerja
di
sini,
tapi
juga
bisa
bersaing
secara
global,”
pungkas
Gubernur
Iqbal.
Transformasi
kesehatan
adalah
agenda
prioritas
Kementerian
Kesehatan,
yang
mencakup
enam
pilar
utama,
yaitu
transformasi
layanan
primer,
transformasi
layanan
rujukan,
transformasi
sistem
ketahanan
kesehatan,
transformasi
sistem
pembiayaan
kesehatan,
transformasi
SDM
kesehatan,
dan
transformasi
teknologi
kesehatan
Tujuan
utamanya
adalah
membangun
sistem
kesehatan
yang
tangguh,
merata,
dan
responsif
untuk
menjawab
tantangan
masa
kini
dan
masa
depan.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(DJ/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM