Jakarta,
12
Juni
2025

Pemerintah
Indonesia
meluncurkan
inisiatif
nasional
bertajuk
Presidential
Call
to
End
Malaria
(PCEM)
sebagai
bagian
dari
upaya
strategis
untuk
mengeliminasi
malaria
di
seluruh
wilayah
Indonesia.
Inisiatif
ini
akan
diluncurkan
secara
resmi
dalam
Asia
Pacific
Leaders’
Summit
on
Malaria
Elimination
yang
akan
digelar
pada
16–17
Juni
2025
di
Bali.

Direktur
Penyakit
Menular
Kementerian
Kesehatan
Ina
Agustina
menekankan
bahwa
meskipun
Indonesia
bukan
negara
dengan
kasus
malaria
tertinggi
di
dunia,
namun
tetap
berada
pada
peringkat
ke-32
secara
global
dan
peringkat
kedua
di
Asia
Tenggara
setelah
India.

“Malaria
masih
menjadi
masalah
kesehatan
masyarakat
yang
serius
dan
membutuhkan
komitmen
kuat
dari
seluruh
pihak
untuk
percepatan
eliminasinya,”
ujar
Ina.

Ina
menjelaskan
bahwa
malaria
di
Indonesia
sebagian
besar
disebabkan
oleh
Plasmodium
falciparum
dan
Plasmodium
vivax,
dengan
penularan
melalui
gigitan
nyamuk
Anopheles
betina.
Penanganan
malaria
dilakukan
melalui
pemeriksaan
mikroskop,
Rapid
Diagnostic
Test
(RDT),
PCR,
serta
pengobatan
dengan
ACT
dan
Primaquin,
tergantung
jenis
parasitnya.

Menurut
Ina,
sebagian
besar
kasus
malaria
di
Indonesia,
lebih
dari
90
persen,
berasal
dari
wilayah
Papua.

“Namun,
ironisnya,
tingkat
penemuan
kasus
di
sana
masih
rendah.
Tahun
2024
baru
mencapai
54
persen
dari
estimasi,
walau
itu
sudah
membaik
dari
sebelumnya
di
bawah
40
persen,”
jelasnya.

Salah
satu
tantangan
besar
dalam
eliminasi
malaria
adalah
keberadaan
populasi
berpindah
atau
mobile
migrant
population
(MMP),
seperti
pekerja
hutan
dan
masyarakat
adat
yang
sering
berpindah-pindah.

“Mereka
berada
di
wilayah
reseptif
malaria
dan
sulit
dijangkau
pelayanan
kesehatan,”
tambah
Ina.

Masalah
juga
muncul
dari
daerah-daerah
yang
sudah
ditetapkan
bebas
malaria
namun
tetap
mengalami
Kejadian
Luar
Biasa
(KLB),
seperti
yang
terjadi
di
Rokan
Hilir
(2024)
dan
Pohuwato
(2025).

“Ini
membuktikan
bahwa
kewaspadaan
tetap
diperlukan
bahkan
di
daerah
yang
sudah
eliminasi,”
ujar
Ina.

PCEM
diharapkan
menjadi
gerakan
lintas
sektor
untuk
mengatasi
tantangan-tantangan
tersebut.
Inisiatif
ini
adalah
ajakan
dari
Presiden
kepada
seluruh
elemen
bangsa
untuk
bersama-sama
mengisi
kesenjangan
dalam
penanganan
malaria.
Mulai
dari
pemerintah
pusat,
daerah,
akademisi,
dunia
usaha,
media,
hingga
masyarakat.

Dalam
acara
peluncuran
PCEM,
enam
gubernur
dari
wilayah
Papua
juga
akan
menandatangani
komitmen
eliminasi
malaria.
Langkah
ini
diharapkan
menjadi
contoh
bagi
kepala
daerah
lain
untuk
mengikuti
jejak
yang
sama
dalam
memperkuat
langkah-langkah
pengendalian
malaria.

Kepala
Pusat
Kebijakan
Strategi
dan
Tata
Kelola
Kesehatan
Global
Kemenkes
Harditya
Suryawanto
mengatakan
bahwa
peluncuran
PCEM
akan
menjadi
bagian
dari
agenda
Asia
Pacific
Leaders’
Summit
di
Bali.

“Summit
ini
bertujuan
mendorong
komitmen
politik
tingkat
tinggi
dan
kolaborasi
antarnegara
untuk
mengeliminasi
malaria
di
kawasan
pada
2030,”
ucap
Harditya.

Ia
menambahkan
hingga
saat
ini,
hampir
200
peserta
telah
mengonfirmasi
kehadiran,
termasuk
tujuh
Menteri
Kesehatan
dari
negara-negara
Asia
Pasifik,
serta
tokoh-tokoh
dari
WHO,
Gates
Foundation,
dan
Global
Fund.

“Ini
menunjukkan
dukungan
luas
terhadap
perjuangan
bersama
melawan
malaria,”
ujarnya.

Wakil
Presiden
Eksekutif,
Strategi
Asia-Pacific
Leaders
Malaria
Alliance
(APLMA)
Xavier
Chan
menyoroti
pentingnya
komitmen
politik
dan
dukungan
pendanaan.

“Aliansi
kami
dibentuk
untuk
memperkuat
kepemimpinan
politik
negara-negara
Asia
Timur
agar
eliminasi
malaria
pada
2030
dapat
tercapai,”
ujarnya.

Chan
juga
menyebut
bahwa
pihaknya
bekerja
sama
erat
dengan
pemerintah
Indonesia
dan
Presiden
ke-6
RI,
Susilo
Bambang
Yudhoyono,
yang
menjadi
penasihat
khusus
APLMA.

“Kami
menyediakan
peta
jalan
eliminasi
malaria
serta
platform
pemantauan
melalui
dasbor
digital
untuk
memastikan
progres
yang
terukur,”
ungkapnya.

Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email

[email protected]
.
(D2/SK)

Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik

Aji
Muhawarman,
ST,
MKM

Sumber Berita