Jakarta,
14
Juni
2025
Menteri
Kesehatan
RI
Budi
Gunadi
Sadikin
mendorong
penguatan
layanan
kesehatan
gigi
secara
menyeluruh,
mulai
dari
edukasi
sejak
dini
hingga
pemerataan
tenaga
medis
ke
seluruh
pelosok
negeri.
Hal
ini
disampaikan
Menkes
saat
menghadiri
pelantikan
Pengurus
Besar
Persatuan
Dokter
Gigi
Indonesia
(PB
PDGI)
periode
2025–2030
yang
digelar
di
Jakarta,
Sabtu
(14/6).
Dalam
sambutannya,
Menkes
Budi
menyoroti
tingginya
angka
permasalahan
gigi
dan
mulut
berdasarkan
data
Program
Cek
Kesehatan
Gratis
(CKG)
yang
telah
menjangkau
hampir
9
juta
penduduk.
“Saya
kaget
ketika
melihat
datanya.
Ternyata
masalah
kesehatan
gigi
itu
yang
paling
tinggi
di
masyarakat,
bahkan
melebihi
hipertensi.
Sekitar
50%
masyarakat
usia
0–60
tahun
mengalami
gigi
berlubang,
37%
kehilangan
gigi,
dan
12,4%
mengalami
masalah
gusi,”
ujar
Menkes
Budi.
Ia
menekankan
pentingnya
pendekatan
promotif
dan
preventif
melalui
edukasi
sejak
dini,
termasuk
dengan
mengintegrasikan
materi
kesehatan
gigi
dalam
kurikulum
wajib
di
PAUD,
TK,
dan
SD.
“Kita
sudah
bicara
dengan
Kementerian
Pendidikan.
Sekarang
kurikulum
kembali
ke
wajib
belajar.
Jadi
materi
kesehatan
gigi
harus
dimasukkan
sebagai
prioritas.
Anak-anak
harus
belajar
menyikat
gigi
yang
benar
sejak
dini,”
tambahnya.
Menkes
juga
mengajak
masyarakat
untuk
membiasakan
pemeriksaan
gigi
setiap
enam
bulan,
dan
mendorong
peran
aktif
dokter
gigi
sebagai
edukator
yang
ramah
dan
dekat
dengan
anak-anak.
Lebih
lanjut,
Kemenkes
meminta
PDGI
untuk
menyusun
standar
layanan
dasar
kesehatan
gigi
di
Puskesmas,
mencakup
pemeriksaan,
penambalan,
perawatan
akar,
pencabutan,
perawatan
gusi,
hingga
penyediaan
gigi
palsu
bagi
lansia.
Sebagai
bagian
dari
pemerataan
layanan,
Kemenkes
telah
mengusulkan
tunjangan
khusus
bagi
dokter
spesialis
yang
ditempatkan
di
wilayah
terpencil.
Menkes
juga
membuka
peluang
insentif
serupa
bagi
dokter
gigi
di
daerah
minim
layanan.
“Saya
bekerja
berbasis
ranking.
Kalau
data
menunjukkan
masalah
gigi
paling
tinggi,
maka
intervensinya
harus
kita
prioritaskan.
Jangan
sampai
kesehatan
gigi
terus
diabaikan,”
tegasnya.
Ketua
Umum
PB
PDGI
drg.
Usman
Sumantri
menyambut
baik
arahan
Menkes
dan
menegaskan
komitmen
PDGI
untuk
memperkuat
peran
dokter
gigi,
terutama
di
layanan
primer.
Saat
ini,
Indonesia
memiliki
53.886
dokter
gigi
dan
hanya
699
di
antaranya
adalah
dokter
spesialis.
Artinya,
satu
dokter
spesialis
harus
melayani
sekitar
62.000
penduduk.
Berdasarkan
Survei
Kesehatan
Indonesia
(SKI)
2023,
sebanyak
56,9%
penduduk
usia
di
atas
tiga
tahun
mengalami
masalah
gigi
dan
mulut,
dengan
88%
di
antaranya
menderita
karies.
Hanya
6,2%
masyarakat
menyikat
gigi
dengan
benar.
“Artinya,
hanya
satu
dari
16
orang
yang
menyikat
gigi
secara
benar,”
ujar
drg.
Usman.
PDGI
juga
memberikan
sejumlah
masukan
kebijakan,
termasuk
penempatan
dokter
gigi
di
Puskesmas,
penguatan
peralatan
seperti
rontgen
gigi
dan
scaling
dasar,
serta
pengembangan
program
edukasi
dan
pencegahan
sejak
usia
sekolah.
“Kami
siap
bantu
isi
Puskesmas
yang
belum
memiliki
dokter
gigi.
Saat
ini,
masih
ada
26,8%
Puskesmas
yang
belum
terisi,”
tambahnya.
Dalam
hal
pembiayaan,
PDGI
mengapresiasi
upaya
Kemenkes
memperluas
cakupan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(JKN)
untuk
layanan
gigi.
Berdasarkan
data
BPJS
2022,
kunjungan
layanan
gigi
mencapai
lebih
dari
11
juta,
dengan
estimasi
biaya
sebesar
Rp1,2
triliun
pada
2030.
“Padahal
yang
terlayani
baru
sekitar
10%
dari
mereka
yang
membutuhkan.
Kalau
layanan
gigi
lebih
luas
terjangkau,
tentu
ini
akan
berpengaruh
besar
terhadap
beban
biaya
dan
kualitas
hidup
masyarakat,”
jelasnya.
Sebagai
penutup,
PDGI
mendorong
perluasan
program
beasiswa
LPDP
afirmasi
bagi
calon
dokter
gigi
dan
spesialis,
agar
kebutuhan
SDM
di
daerah
tertinggal,
perbatasan,
dan
kepulauan
dapat
segera
terpenuhi.
“Kami
siap
berkontribusi
penuh
dalam
semua
program
Kemenkes.
Komitmen
kami
adalah
memastikan
masyarakat
Indonesia
mendapatkan
layanan
kesehatan
gigi
dan
mulut
yang
merata,
berkualitas,
dan
berkelanjutan,”
pungkas
drg.
Usman.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(DJ/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM