Jakarta,
19
Februari
2025
Penyakit
jantung
dan
tekanan
darah
tinggi
semakin
menjadi
ancaman
utama
bagi
masyarakat
Indonesia.
Konsumsi
garam
berlebih
dan
lemak
trans
buatan
merupakan
dua
faktor
risiko
utama.
Data
dari
Kementerian
Kesehatan
menunjukkan
bahwa
hampir
75%
kematian
di
Indonesia
disebabkan
oleh
penyakit
tidak
menular
(PTM),
yang
sebenarnya
dapat
dicegah
dengan
pola
makan
sehat.
Penyakit
kardiovaskular
(PKV)
seperti
serangan
jantung
dan
stroke
menjadi
penyebab
utama
kematian
di
Indonesia,
merenggut
hampir
800.000
nyawa
setiap
tahunnya.
Sebagai
upaya
menangani
krisis
ini,
para
pemangku
kebijakan
dan
pakar
kesehatan
terkemuka
dari
Kementerian
Kesehatan
Indonesia,
berbagai
lembaga
pemerintah
terkait,
Organisasi
Kesehatan
Dunia
(WHO),
organisasi
masyarakat
sipil,
serta
mitra
lainnya
berkumpul
hari
ini
untuk
membahas
strategi
pangan
dan
memperkuat
inisiatif
gizi,
seperti
penghapusan
lemak
trans
dan
pengurangan
garam
terbukti
efektif
menekan
PKV
di
beberapa
negara.
Diskusi
juga
menyoroti
penelitian
terbaru
manfaat
positif
kebijakan
penghapusan
lemak
trans
terhadap
kesehatan
dan
ekonomi
Indonesia.
Menurut
Prof.
Asnawi
Abdullah,
Ph.D.,
Kepala
Badan
Kebijakan
Pembangunan
Kesehatan
Kementerian
Kesehatan,
kebijakan
pengendalian
garam
dan
lemak
trans
bukan
hanya
langkah
kesehatan
masyarakat,
pengendalian
faktor
risiko,
tetapi
juga
strategi
terbukti
efektif
menekan
laju
peningkatan
pembiayaan
sistem
kesehatan
nasional.
“Kita
melihat
beberapa
negara
yang
telah
memiliki
regulasi
pembatasan
kadar
garam
dan
eliminasi
lemak
trans
dapat
secara
signifikan
mampu
menekan
angka
kematian
akibat
PKV
serta
berdampak
positif
mengurangi
beban
pembiayaan
kesehatan
nasional.
Dengan
kebijakan
yang
tepat,
kita
bisa
membantu
masyarakat
hidup
lebih
sehat
dan
berpotensi
menekan
eskalasi
pembiayaan
belanja
kesehatan
yang
telah
mencapai
7.8%
per
tahun
dalam
10
tahun
terakhir
ini”
paparnya.
Hasil
analisis
efektivitas
pembiayaan
yang
dilakukan
oleh
Dr.
Marklund
dari
Johns
Hopkins
University
dan
The
George
Institute
dengan
dukungan
dari
Resolve
to
Save
Lives
(RTSL)
menunjukkan
bahwa
penghapusan
lemak
trans
dapat
menghemat
biaya
kesehatan
hingga
213
juta
dolar
AS
dalam
10
tahun
pertama
dan
menyelamatkan
lebih
dari
115.000
nyawa,
jika
kebijakan
ini
dapat
diterapkan
pada
tahun
2025.
Penelitian
ini
menegaskan
bahwa
kebijakan
gizi
yang
ditujukan
untuk
mencegah
PTM
tidak
hanya
dapat
mengurangi
kematian
dini,
tetapi
juga
menekan
biaya
kesehatan
yang
terkait
dengan
penyakit
akibat
pola
makan
yang
buruk.
Menurut
Dr.
Siti
Nadia
Tarmizi,
M.Epid.,
Direktur
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
Tidak
Menular
Kementerian
Kesehatan,
upaya
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
tidak
menular
(PTM)
terus
diperkuat
melalui
berbagai
langkah
strategis.
“Kami
fokus
pada
pengurangan
konsumsi
gula,
garam,
dan
lemak
sebagai
bagian
dari
strategi
kesehatan
masyarakat.
Ini
mencakup
edukasi
gizi
seimbang,
promosi
pola
makan
sehat,
serta
peningkatan
kesadaran
akan
risiko
PTM
untuk
mendorong
perubahan
perilaku
sejak
dini”
jelasnya.
Berbagai
negara
telah
sukses
menerapkan
kebijakan
serupa,
dan
Indonesia
perlu
segera
mengambil
langkah
untuk
melindungi
masyarakat
dari
dampak
negatif
pola
makan
tidak
sehat.
Dr.
dr.
Sukadiono,
M.M.,
Deputi
Bidang
Koordinasi
Peningkatan
Kualitas
Kesehatan
Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan,
menekankan
bahwa
pengendalian
konsumsi
garam
dan
lemak
tidak
sehat
memerlukan
kerja
sama
lintas
sektor.
“Kita
menghadapi
tantangan
besar
dalam
meningkatkan
kesehatan
masyarakat,
tetapi
ini
dapat
dicegah.
Pemerintah
berkomitmen
untuk
mendorong
kebijakan
yang
mendukung
ketersediaan
pilihan
makanan
yang
lebih
sehat
serta
meningkatkan
edukasi
agar
masyarakat
lebih
bijak
dalam
memilih
makanan
yang
baik
bagi
kesehatan
mereka,”
ujarnya.
Dukungan
dari
pemerintah
daerah
juga
menjadi
kunci
keberhasilan
inisiatif
ini.
Dr.
Moh.
Subuh,
MPPM.,
Ketua
Asosiasi
Dinas
Kesehatan
Seluruh
Indonesia
(ADINKES),
menambahkan
bahwa
peran
pemerintah
daerah
sangat
krusial
dalam
mendukung
kebijakan
ini.
“Dinas
Kesehatan
di
tingkat
provinsi
dan
kabupaten/kota
harus
berperan
aktif
dalam
sosialisasi
dan
implementasi
kebijakan
ini.
Dengan
dukungan
yang
kuat
dari
berbagai
sektor,
termasuk
akademisi,
dan
masyarakat
sipil,
kita
bisa
mempercepat
pencapaian
target
kesehatan
nasional
yang
lebih
baik,”
katanya.
Pertemuan
ini
menandai
langkah
besar
dalam
transformasi
kebijakan
pangan
nasional.
Pemerintah,
akademisi,
dan
masyarakat
sipil
berkomitmen
untuk
mempercepat
penerapan
kebijakan
pangan
sehat
guna
menciptakan
lingkungan
yang
lebih
sehat
bagi
seluruh
rakyat
Indonesia.
Dengan
kerja
sama
lintas
sektor
dan
kebijakan
yang
kuat,
Indonesia
dapat
mengurangi
jumlah
penyakit
yang
sebenarnya
bisa
dicegah
serta
mengurangi
beban
ekonomi
akibat
meningkatnya
biaya
pengobatan
PTM.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM