MANADO KOMENTAR-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen strategis ini menjadi penutup dari rangkaian rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sulut, Manado, pada Kamis (23/4/2026).
Rapat paripurna dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Utara, Andy Silangen, yang didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris DPRD, Niklas Silangen. Kehadiran penuh jajaran pimpinan dewan ini menegaskan keseriusan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan (controlling) terhadap eksekutif.
Saat menerima rekomendasi dari Ketua DPRD Sulut Andy Silangen, Gubernur Sulut Yulius Selvanus didampingi oleh Wakil Gubernur Vicktor Mailangkay.
Dalam rekomendasinya, DPRD Sulawesi Utara memberikan sejumlah catatan penting dan arahan strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran berikutnya. Hasil pembahasan mendalam dengan Badan Anggaran dan Komisi-komisi terkait, beberapa poin utama dalam rekomendasi tersebut meliputi.
- DPRD mendesak Pemprov Sulut untuk meningkatkan efisiensi birokrasi agar penyerapan anggaran belanja tidak menumpuk di akhir tahun, sehingga program pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih cepat.
- Rekomendasi menekankan perlunya fokus anggaran pada sektor dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan, sesuai dengan janji politik dan RPJMD.
- DPRD meminta adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, serta penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah potensi penyimpangan.
- Dorongan agar Pemprov Sulut lebih agresif dalam menjembatani kepentingan daerah ke pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi dana tambahan atau proyek strategis nasional.
“Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan peta jalan perbaikan kinerja pemerintahan. Kami berharap Gubernur dan seluruh OPD dapat menindaklanjuti setiap poin evaluasi ini dengan langkah konkret,” ujar Ketua DPRD Andy Silangen saat menyerahkan dokumen rekomendasi.
Penyerahan rekomendasi dilakukan oleh Ketua DPRD Andy Silangen, didampingi secara lengkap oleh para Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Niklas Silangen. Momen ini disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD dari berbagai fraksi, pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Sulut, serta puluhan wartawan yang meliput jalannya sidang.
Kehadiran utuh pimpinan dewan menunjukkan konsolidasi internal legislatif yang solid dalam menyikapi laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Hal ini juga menjadi sinyal bagi publik bahwa DPRD Sulut hadir sebagai mitra kritis yang konstruktif bagi Gubernur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Gubernur Sulawesi Utara, menyatakan siap menerima dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan dan anggaran di tahun-tahun mendatang.
Dengan ditutupnya proses pemberian rekomendasi LKPJ 2025 ini, fokus pengawasan DPRD Sulut kini bergeser pada monitoring pelaksanaan APBD tahun berjalan serta persiapan pembahasan RAPBD untuk tahun anggaran berikutnya.
Jose
Artikel DPRD Sulut Serahkan Rekomendasi atas LKPJ Gubernur 2025, Tekankan Efisiensi Anggaran dan Percepatan Penyerapan Dana pertama kali tampil pada Komentar.