Wajib militer adalah kebijakan yang mengharuskan warga negara menjalani dinas di militer untuk jangka waktu tertentu. Kebijakan ini diberlakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional, memperkuat ketahanan militer, hingga membentuk rasa tanggung jawab dan kedisiplinan di kalangan generasi muda. Alasan-alasan tersebut umumnya juga disesuaikan dengan kondisi geopolitik, sejarah konflik, dan kapasitas sumber daya manusia pada masing-masing negara. Lantas, mana saja negara di ASEAN yang ada wajib militer?
Singapura Dikutip dari VN Express (1/4/2024) Singapura memiliki program wajib militer (National Service/NS) yang sangat terstruktur dan ketat. Hal ini sejalan dengan posisi geopolitiknya yang strategis dan keterbatasan jumlah penduduknya. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh pria warga negara dan penduduk tetap (permanent resident) yang berusia 18 tahun ke atas untuk mengikuti wajib militer selama dua tahun. Program ini dianggap sangat penting dalam strategi pertahanan negara, karena tidak hanya membentuk pasukan cadangan yang besar, tetapi juga menumbuhkan rasa identitas nasional dan tanggung jawab di kalangan generasi muda Singapura. Remaja pria di Singapura wajib mendaftar untuk NS ketika berusia 16,5 tahun. Namun, pelaksanaan wajib militer secara penuh biasanya baru dimulai setelah mereka menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Ini berarti, mereka biasanya mulai menjalani wajib militer antara usia 18-20 tahun, tergantung jalur pendidikan masing-masing. Pengecualian dari NS sangat jarang dan umumnya hanya diberikan karena alasan medis.
Thailand menerapkan sistem wajib militer bagi pria yang telah mencapai usia 21 tahun. Namun, mereka wajib terdaftar dalam pasukan cadangan militer sejak usia 18 tahun. Pada usia 21 tahun, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan fisik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dinas Militer. Masa dinas biasanya adalah dua tahun bagi mereka yang belum memiliki gelar sarjana dan enam bulan bagi yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Proses seleksi dilakukan melalui sistem undian, di mana pria yang memenuhi syarat akan mengambil kartu untuk menentukan apakah mereka harus menjalani wajib militer. Kartu merah berarti wajib menjalani dinas militer, sementara kartu hitam berarti dibebaskan. Sistem undian ini telah menjadi tradisi lama di Thailand. Namun, kini semakin banyak mendapat perdebatan publik terkait relevansi dan keadilannya. Ada pengecualian dan penundaan untuk kelompok tertentu, seperti mahasiswa yang dapat menunda wajib militer hingga menyelesaikan pendidikan. Selain itu, mereka yang memiliki masalah kesehatan fisik atau mental tertentu juga dapat dikecualikan dari dinas militer.
Myanmar memiliki aturan wajib militer. Namun, penerapannya tidak konsisten karena adanya konflik internal berkepanjangan dan perubahan pemerintahan. Militer Myanmar yang dikenal dengan nama Tatmadaw, memiliki pengaruh besar terhadap politik dan masyarakat. Wajib militer menjadi salah satu cara untuk memperkuat jumlah pasukan negara. Namun, rincian mengenai durasi dan ketentuan wajib militer di Myanmar tidak sejelas negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Di Vietnam, semua pria berusia 18 hingga 25 tahun diwajibkan untuk menjalani dinas militer selama 18 hingga 24 bulan di Tentara Rakyat Vietnam. Namun, penerapan aturan ini lebih longgar pada masa damai, dengan fokus yang lebih besar pada pendaftaran sukarela dan kekuatan cadangan. Mahasiswa universitas atau perguruan tinggi dapat menunda wajib militer, tetapi tetap harus mendaftar sebelum usia 28 tahun. Jika penundaan terus berlanjut hingga melewati usia tersebut, kemungkinan kewajiban militernya dibatalkan. Sementara itu, terdapat pengecualian dan penundaan bagi kelompok tertentu, seperti mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau merupakan tulang punggung satu-satunya dalam keluarga. Vietnam menekankan pentingnya kesiapsiagaan militer sambil tetap menjaga pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial.
Di Laos, semua pria harus melakukan wajib militer setelah mencapai usia 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dinas Militer tahun 1994. Lama masa dinas militer adalah 18 bulan, tetapi bisa lebih lama untuk kategori tertentu. Pria yang telah menyelesaikan dinas militer dapat dipekerjakan dalam pasukan provinsi atau milisi, meskipun hal ini jarang terjadi.
Kamboja Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengumumkan bahwa negaranya akan mulai memberlakukan wajib militer tahun depan, dikutip dari The Diplomat, Selasa (15/7/2025). Wajib militer merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional di tengah sengketa perbatasan yang sedang berlangsung dengan Thailand. Dalam pidatonya di acara di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan di Provinsi Kampong Chhnang, Hun Manet menyatakan, ia telah menyetujui secara prinsip untuk mengaktifkan Undang-Undang Wajib Militer yang sudah disahkan sejak tahun 2006, tetapi belum pernah diterapkan hingga saat ini. Menurut undang-undang tersebut, semua pria Kamboja berusia antara 18 hingga 30 tahun diwajibkan menjalani dinas militer selama 18 bulan. Bagi perempuan, dinas bersifat sukarela. Jika benar-benar diberlakukan, Kamboja akan menjadi negara keenam di Asia Tenggara yang memiliki sistem wajib militer.