Makkah,
25
Juni
2025
Memasuki
hari
ke-54
pelaksanaan
ibadah
haji,
Kementerian
Kesehatan
RI
mencatat
jumlah
jemaah
wafat
sebanyak
386
orang
berdasarkan
data
dashboard
Siskohatkes
per
24
Juni
2025.
Selain
itu,
hingga
pukul
16.00
WAS
di
hari
yang
sama,
tercatat
sebanyak
225.852
kunjungan
rawat
jalan
oleh
jemaah
di
Daerah
Kerja
Makkah
dan
Madinah.
Tingginya
angka
kunjungan
ini
memunculkan
sejumlah
masukan
dari
jemaah
terkait
pelayanan
kesehatan,
terutama
menyangkut
jumlah
petugas
yang
dinilai
terbatas
dibandingkan
jumlah
jemaah
yang
dilayani.
“Saya
dari
Kloter
32,
Enrekang.
Saat
berobat
di
Pos
Kesehatan,
hanya
ada
satu
dokter
dan
satu
perawat,
padahal
jumlah
jemaah
kami
sekitar
tiga
ratusan
orang,
banyak
yang
lansia,”
ujar
Mariani
Kadang,
jemaah
asal
Sulawesi
Selatan,
saat
ditemui
di
hotel
211
(23/6).
Hal
serupa
disampaikan
oleh
Suherman
S.
Bakak
dari
kloter
yang
sama.
Ia
memahami
tantangan
yang
dihadapi
para
petugas
dalam
memberikan
layanan
kepada
jumlah
jemaah
yang
besar.
“Kalau
hanya
satu
dokter
yang
melayani
ratusan
jemaah,
tentu
akan
kewalahan.
Kesehatan
petugas
juga
perlu
diperhatikan
karena
mereka
bekerja
dalam
tekanan
dan
waktu
istirahat
yang
terbatas,”
ujarnya.
Beberapa
petugas
kesehatan
di
lapangan
juga
membagikan
pengalaman
mereka.
Dalam
beberapa
kasus,
satu
tim
medis
mengampu
dua
hotel
sekaligus
karena
keterbatasan
jumlah
tenaga
kesehatan
di
lokasi.
“Di
hotel
210,
kami
dari
Kloter
KJT
dengan
satu
dokter,
satu
perawat,
dan
satu
tenaga
dari
Petugas
Haji
Daerah
(PHD),
juga
membantu
jemaah
di
hotel
211
yang
belum
memiliki
petugas
TKHK,”
jelas
dr.
Muhammad
Ulin
Nuha,
TKHK
dari
Kloter
KJT
20
Jawa
Barat.
Menurut
dr.
Ulin,
skema
pelayanan
yang
ada
saat
ini
lebih
bersifat
berbasis
hotel
ketimbang
kloter,
sehingga
distribusi
petugas
menjadi
tidak
merata.
Ia
menyampaikan
bahwa
idealnya
rasio
petugas
kesehatan
adalah
satu
dokter
dan
satu
perawat
untuk
setiap
120–150
jemaah
agar
pelayanan
bisa
berjalan
lebih
optimal.
“Kalau
ada
yang
harus
dirujuk
ke
rumah
sakit,
minimal
butuh
2–5
jam.
Jika
hanya
satu
petugas
yang
tinggal
di
hotel
sementara
yang
lain
merujuk,
maka
pelayanan
di
hotel
bisa
terganggu,”
jelasnya.
dr.
Ulin
juga
mengusulkan
agar
formasi
kloter
disesuaikan
untuk
memudahkan
distribusi
layanan
kesehatan.
Dengan
penyesuaian
rasio
dan
beban
kerja,
ia
berharap
pelayanan
kesehatan
haji
dapat
lebih
maksimal.
Masukan
dari
jemaah
dan
petugas
ini
menjadi
bagian
dari
upaya
perbaikan
layanan
kesehatan
dalam
penyelenggaraan
ibadah
haji.
Pemerintah
diharapkan
dapat
menjadikan
evaluasi
ini
sebagai
bahan
pertimbangan
untuk
perbaikan
ke
depan.
Penyelenggaraan
haji
merupakan
momen
penting
bagi
umat
Islam,
sehingga
pelayanan
kesehatan
yang
memadai
menjadi
salah
satu
aspek
krusial
demi
kelancaran
dan
kenyamanan
ibadah
seluruh
jemaah.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(DH/DD)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM