Kupang,
4
Juni
2025
Kementerian
Kesehatan
(Kemenkes)
RI
menegaskan
komitmennya
untuk
mempercepat
transformasi
sistem
kesehatan
di
Nusa
Tenggara
Timur
(NTT),
dengan
fokus
pada
peningkatan
akses
dan
mutu
layanan
kesehatan
dasar
dan
lanjutan.
Sekretaris
Jenderal
Kemenkes
RI,
Kunta
Wibawa
Dasa
Nugraha,
menyampaikan
hal
ini
dalam
agenda
koordinasi
perencanaan
pembangunan
kesehatan
di
NTT,
Rabu
(4/6).
Ia
menekankan
bahwa
transformasi
kesehatan
bukan
sekadar
pembangunan
infrastruktur,
melainkan
upaya
menciptakan
sistem
yang
inklusif,
tangguh,
dan
berkelanjutan.
“Dalam
Rencana
Induk
Bidang
Kesehatan
2025–2029,
kita
menempatkan
‘Kesehatan
untuk
Semua’
sebagai
sasaran
utama
pembangunan
menuju
Indonesia
Emas
2045,”
ujar
Kunta.
Rencana
Induk
Bidang
Kesehatan
(RIBK)
memiliki
enam
sasaran
strategis:
peningkatan
gizi
masyarakat,
pengendalian
penyakit,
penguatan
ketahanan
kesehatan,
layanan
kesehatan
yang
adil,
tata
kelola
yang
efektif,
serta
teknologi
kesehatan
yang
maju.
NTT
menjadi
salah
satu
wilayah
prioritas.
Strategi
pembangunan
kesehatan
di
provinsi
ini
meliputi
peningkatan
kualitas
dan
akses
layanan
kesehatan,
eliminasi
penyakit
tropis
seperti
kusta
dan
rabies,
percepatan
penurunan
stunting
dan
perbaikan
gizi,
serta
penguatan
SDM
kesehatan
dan
peningkatan
kesejahteraan
tenaga
medis
Namun,
Kunta
mencatat
bahwa
realisasi
dana
non
fisik
kesehatan
di
NTT
masih
rendah,
yaitu
sekitar
59,7%.
Hal
ini
menjadi
perhatian
bersama
agar
manfaat
program
kesehatan
benar-benar
dirasakan
masyarakat.
Dukungan
pendanaan
dari
program
Indonesia
Health
System
Strengthening
(IHSS)
sebesar
Rp63,5
triliun
diharapkan
memperkuat
layanan
primer,
rujukan,
dan
laboratorium
di
seluruh
Indonesia,
termasuk
NTT.
Tiga
program
utama
SOPHI,
SHIHREN,
dan
InPULS—akan
diimplementasikan
secara
bertahap
hingga
2029.
Presiden
RI
juga
telah
menerbitkan
Instruksi
Presiden
Nomor
5
Tahun
2025,
yang
menekankan
pentingnya
kolaborasi
antara
kementerian/lembaga
dan
pemerintah
daerah
untuk
mempercepat
peningkatan
layanan
kesehatan.
“Keberhasilan
transformasi
kesehatan
sangat
bergantung
pada
sinergi
lintas
sektor,
dari
pusat
hingga
daerah.
Pemerintah
daerah
harus
memastikan
indikator
RIBK
masuk
ke
dalam
RPJMD
dan
Renstra
Organisasi
Perangkat
Daerah,”
tambah
Kunta.
Gubernur
NTT,
Emanuel
Melkiades
Laka
Lena,
menyambut
baik
arahan
ini
dan
menegaskan
komitmen
pemerintah
provinsi
dalam
membangun
sistem
kesehatan
yang
inklusif,
adaptif,
dan
berkelanjutan.
“Forum
ini
adalah
ruang
kolaborasi
strategis
untuk
memperkuat
arah
pembangunan
kesehatan
yang
tidak
bisa
disamakan
dengan
Jakarta.
Di
NTT,
pendekatannya
harus
variatif,
kontekstual,
dan
responsif
terhadap
kebutuhan
masyarakat,”
ujarnya.
Gubernur
juga
menyoroti
pentingnya
pendekatan
berbasis
komunitas
untuk
menjangkau
layanan
kesehatan
hingga
ke
pelosok.
Ia
mendorong
agar
di
setiap
rumah
ada
anggota
keluarga
yang
bisa
menjadi
perpanjangan
tangan
tenaga
kesehatan,
seperti
dalam
memantau
kondisi
ibu
hamil
atau
menyusui.
“Visi
kami
jelas,
sehat
dulu,
baru
bisa
cerdas,
maju,
dan
sejahtera.
Sehat
adalah
fondasi
utama
pembangunan
berkelanjutan
di
NTT,”
tegasnya.
Gubernur
Emanuel
juga
mengingatkan
pentingnya
harmonisasi
program
dan
penganggaran
antara
pusat
dan
daerah
agar
manfaatnya
benar-benar
dirasakan
hingga
tingkat
desa.
“Forum
ini
jadi
ruang
evaluasi
bersama.
Kita
bahas
program
yang
berjalan,
kendala
anggaran,
dan
menyiapkan
rencana
untuk
2026.
Kita
ingin
program
pusat
tidak
hanya
sampai
di
provinsi,
tapi
benar-benar
bisa
menjangkau
desa-desa
di
NTT,”
tuturnya.
Menutup
sambutannya,
Gubernur
mengajak
semua
pihak
membangun
ekosistem
kesehatan
yang
kuat
dari
tingkat
desa
hingga
pusat.
“Ayo
bangun
ekosistem
yang
tangguh
dari
desa
sampai
ke
pusat.
Kita
pastikan
sinergi
antara
kabupaten/kota,
provinsi,
dan
pusat
bisa
kita
kerjakan
dengan
baik.
Tuhan
menolong
kita
dalam
menangani
stunting,
kematian
ibu
dan
anak,
dan
penyakit-penyakit
menular
berbahaya
lainnya,”
pungkasnya.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(DJ/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM