Jakarta,
28
Mei
2025
Pemerintah
Indonesia
terus
memperkuat
upaya
penanggulangan
Tuberkulosis
(TBC)
dengan
memaksimalkan
peran
kader
kesehatan
dan
program
cek
kesehatan
gratis
(CKG)
yang
telah
menjangkau
jutaan
masyarakat
di
seluruh
Indonesia.
Hal
ini
menjadi
langkah
penting
mengingat
Indonesia
saat
ini
tercatat
sebagai
negara
dengan
jumlah
kasus
TBC
tertinggi
kedua
di
dunia,
setelah
India.
Wakil
Menteri
Kesehatan,
Prof.
Dante
Saksono
Harbuwono,
menyampaikan
bahwa
diperkirakan
terdapat
1.090.000
kasus
baru
TBC
di
Indonesia
setiap
tahunnya.
Di
sisi
lain,
Indonesia
telah
berhasil
mengidentifikasi
sekitar
900
ribu
kasus
penderita
TBC
sepanjang
tahun
ini.
“Tantangan
selanjutnya
adalah
memastikan
pasien
yang
sudah
teridentifikasi
segera
mendapatkan
pengobatan
yang
tuntas,”
ujar
Prof.
Dante
dalam
Forum
_Public
Hearing_
bertajuk
“Negara
Beri
Bukti,
Masyarakat
Terima
Hasil”,
Rabu
(28/5).
Prof.
Dante
menjelaskan,
pengobatan
TBC
umumnya
membutuhkan
waktu
antara
enam
hingga
sembilan
bulan.
Namun,
pemerintah
kini
telah
menyediakan
obat
dengan
durasi
pengobatan
yang
lebih
singkat,
sehingga
pasien
dapat
menyelesaikan
pengobatan
dalam
waktu
enam
bulan.
Peran
kader
TBC
dinilai
sangat
penting
dalam
mendampingi
pasien
agar
pengobatan
berjalan
lancar
dan
sesuai
rencana.
“Kader
TBC
bertugas
mendeteksi
dan
mengidentifikasi
kontak
erat
pasien,
mulai
dari
keluarga
hingga
lingkungan
sekitar.
Jika
ditemukan
kasus,
pasien
akan
langsung
diarahkan
untuk
memulai
pengobatan,”
jelas
Prof.
Dante.
Langkah
ini
sejalan
dengan
target
penurunan
prevalensi
TBC
di
Indonesia,
yang
salah
satunya
dicapai
melalui
deteksi
dini
dan
edukasi
mengenai
pentingnya
menyelesaikan
pengobatan
secara
tuntas.
Pemerintah
menilai,
pengendalian
TBC
tidak
mungkin
dilakukan
secara
eksklusif
hanya
oleh
negara.
Oleh
karena
itu,
pelibatan
lintas
sektor,
khususnya
masyarakat
melalui
kader
TBC,
menjadi
strategi
utama.
Selain
penguatan
kader
TBC,
pemerintah
juga
terus
menggencarkan
program
CKG
yang
telah
diluncurkan
sejak
10
Februari
2025.
Dalam
waktu
singkat,
program
ini
telah
menjangkau
lebih
dari
6,9
juta
warga
di
berbagai
daerah.
Data
menunjukkan,
sebelum
adanya
CKG,
hanya
39,8%
masyarakat
yang
rutin
melakukan
pemeriksaan
kesehatan.
Sementara
60,2%
lainnya
belum
pernah
memeriksakan
diri
sama
sekali,
yang
meningkatkan
risiko
keterlambatan
diagnosis
berbagai
penyakit.
Program
CKG
menjadi
langkah
penting
untuk
mendeteksi
lebih
awal
penyakit
kronis
seperti
gagal
ginjal,
jantung,
diabetes,
dan
kanker,penyakit-penyakit
yang
membutuhkan
biaya
besar
jika
tidak
ditangani
sejak
dini.
CKG
juga
menyasar
kelompok
rentan,
seperti
bayi,
balita,
dan
anak
sekolah,
sebagai
upaya
mempersiapkan
generasi
sehat
menuju
Indonesia
Emas
2045.
“Dengan
pemeriksaan
kesehatan
sejak
dini,
anak-anak
kita
akan
tumbuh
sehat
secara
fisik
dan
mental.
Ini
adalah
investasi
masa
depan
bangsa,”
tegas
Prof.
Dante.
Salah
satu
penerima
manfaat
CKG,
Indri
Meti,
menyampaikan
rasa
syukur
atas
layanan
ini.
“Lewat
CKG,
saya
bisa
tahu
kondisi
kesehatan
saya,
mulai
dari
tekanan
darah,
jantung,
hingga
gigi.
Terima
kasih
kepada
pemerintah,”
ujarnya.
Dalam
forum
_Public
Hearing_
“Negara
Beri
Bukti,
Masyarakat
Terima
Hasil”,
Kepala
Komunikasi
Kepresidenan
PCO,
Hasan
Hasbi,
menegaskan
bahwa
kegiatan
ini
menjadi
wadah
transparansi
pemerintah
sekaligus
ruang
dialog
antara
masyarakat
dan
pembuat
kebijakan.
“Kami
memfasilitasi
dialog
antara
penerima
manfaat
dengan
para
pembuat
kebijakan.
Tujuannya
agar
umpan
balik
bisa
diterima
langsung
dan
perbaikan
program
bisa
segera
dilakukan,”
kata
Hasan.
Ia
juga
menekankan
pentingnya
forum
ini
untuk
meluruskan
berbagai
kesalahpahaman
yang
mungkin
terjadi
di
masyarakat
terkait
program-program
pemerintah.
Berita
ini
disiarkan
oleh
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik,
Kementerian
Kesehatan
RI.
Untuk
informasi
lebih
lanjut,
dapat
menghubungi
Halo
Kemenkes
melalui
hotline
1500-567,
SMS
081281562620,
atau
email
[email protected].
(D2/SK)
Kepala
Biro
Komunikasi
dan
Informasi
Publik
Aji
Muhawarman,
ST,
MKM