Kaukus
sayap
kanan
Tanah
Israel
di
Knesset
bertemu
hari
Minggu
lalu
dalam
sebuah
sesi
khusus,
untuk
mendukung
rencana
Presiden
Amerika
Serikat
Donald
Trump,
bagi
relokasi
2,3
juta
warga
Palestina
keluar
dari
Gaza.
Menteri
Keuangan
Israel,
Bezalel
Smotrich
mengatakan,
dia
mendirikan
sebuah
“otoritas
migrasi”
di
dalam
Kementerian
Pertahanan
untuk
mendorong
warga
Palestina
meninggalkan
Gaza.
“Setiap
shekel
yang
akan
kita
investasikan
dalam
mendukung
migrasi
membebani
kita
lebih
kecil
dibanding
jika
terus
berperang.
Anggaran
tidak
akan
menjadi
penghalang
untuk
rencana
ini.
Ini
bukan
hanya
sebuah
rencana
baru.
Ini
adalah
sebuah
potensi
perubahan
bersejarah
di
Timur
Tengah
dan
Israel,”
kata
Smotrich.
Anggota
Knesset
Simcha
Rothman
mengataka
bahwa
rencana
“relokasi”
ini
lebih
realistis
dibanding
rencana
yang
baru
saja
diajukan
oleh
Mesir
dan
Liga
Arab,
yang
akan
memungkinkan
otoritas
Palestina
memerintah
Gaza
tanpa
melucuti
senjata
Hamas,
yang
telah
ditetapkan
Amerika
Serikat
sebagai
kelompok
teroris.
“Orang-orang
mengatakan
mari
kita
rehabilitasi
Hamas,
mari
beri
semua
kesempatan
bagi
Hamas
untuk
membangun
kembali
pasukan
mereka.
Bagaimana
mungkin
itu
adalah
sebuah
solusi
yang
realistis.
Tentu
saja
tidak.
Itu
rencana
berbahaya.
Itu
berbahaya
bagi
Gaza.
Itu
berbahaya
bagi
warga
Gaza
dan
itu
juga
berbahaya
bagi
perdamaian
di
kawasan
ini,”
ujar
Rothman.
Ahli
hukum
sayap
kanan
dalam
pertemuan
kaukus
Tanah
Israel
mengatakan
bahwa
mendorong
emigrasi
dari
kawasan
perang
bukanlah
pelanggaran
hukum
internasional.
FILE
–
Mobil
dan
pejalan
kaki
bergerak
di
sepanjang
jalan
di
tengah
kerusakan
yang
disebabkan
oleh
serangan
militer
Israel
terhadap
Hamas
di
kamp
pengungsi
Jabaliya,
Kota
Gaza,
7
Februari
2025.
(Jehad
Alshrafi,
arsip/AP)
Hal
itu
disampaikan
Eugene
Kontorovich,
ahli
hukum
dari
Forum
Kebijakan
Kohelet.
“Kita
tahu
bahwa
dalam
masa
perang
ada
pengungsi.
Dari
Afghanistan,
jutaan
pengungsi.
Dari
perang
di
Suriah,
jutaan
pengungsi.
Dari
perang
di
Ukraina,
jutaan
pengungsi.
Tidak
ada
satupun
yang
disebut
sebagai
pembersihan
etnis.
Sekarang,
penciptaan
pengungsi
semacam
itu
tidak
bisa
dilakukan
sebagai
sebuah
kesengajaan,
tetapi
tidak
perlu
secara
khusus
dicegah
sebagai
konsekuensi
dari
perang,”
ujarnya.
Sementara
perwakilan
dari
organisasi
liberal
di
Israel
tidak
setuju
dengan
hal
itu.
Hagit
Ofran,
aktivis
di
proyek
Pengawasan
Pemukim
di
gerakan
Israeli
Peace
Now,
mengatakan,
“Ini
bukan
pemindahan
orang
secara
suka
rela.
Itu
pengalihan
atau
pemindahan.
Itu
adalah
kejahatan
perang
dan
itu
tidak
bermoral.
Jika
Anda
membuat
kehidupan
orang
menderita
lalu
kemudian
Anda
mengatakan
bahwa
orang-orang
itu
ingin
meninggalkan
tempat
itu,
itu
bukanlah
sesuatu
yang
dilakukan
secara
suka
rela,”
kata
Ofran.
Banyak
pihak
di
kaukus
Knesset
mendesak
Israel
membangun
kembali
21
pemukiman
Yahudi
di
Jalur
Gaza,
yang
telah
dievakuasi
pada
2005
ketika
Israel
secara
sepihak
menarik
diri
dari
kawasan
itu.
Daniella
Weiss
adalah
pemukim
Yahudi
yang
juga
pemimpin
Gerakan
Pemukiman.
“Rakyat
Israel
siap
bertempur,
siap
mewujudkan
ide
Presiden
Trump
terkait
emigrasi
warga
Gaza.
Pada
saat
yang
sama,
rakyat
Israel
siap
dan
bersedia
memenuhi
tujuan
dari
Zionisme
untuk
menghuni
seluruh
Gaza
dengan
pemukim
Yahudi,”
kata
dia.
Sementara
prospek
untuk
membangun
kembali
pemukiman
YAhudi
di
Gaza
nampaknya
tidak
mungkin
terjadi,
kebanyakan
warga
Israel
setuju
bahwa
Hamas
seharusnya
tidak
memiliki
peran
bagi
masa
depan
kawasan
itu,
dan
sebagian
setuju
bahwa
cara
terbaik
untuk
memastikan
hal
itu
adalah
dengan
membuat
sebagian
besar
warga
Palestina
meninggalkan
Gaza.
[ns/lt]