Mantan
Presiden
Filipina
Rodrigo
Duterte
ditangkap
oleh
pihak
kepolisian
di
Manila
pada
Selasa
(11/3),
berdasarkan
surat
perintah
Mahkamah
Pidana
Internasional
(ICC),
dengan
alasan
kejahatan
terhadap
kemanusiaan
terkait
perangnya
terhadap
narkoba
yang
mematikan.
Pria
berusia
79
tahun
itu
menghadapi
dakwaan “kejahatan
terhadap
kemanusiaan
berupa
pembunuhan,”
menurut
ICC
atas
tindakannya
yang
menurut
sejumlah
kelompok
hak
asasi
manusia
telah
menelan
banyak
korban.
Para
kelompok
tersebut
memperkirakan
puluhan
ribu
orang,
banyak
di
antaranya
pria
miskin,
tewas
dibunuh
oleh
petugas
dan
kelompok
yang
main
hakim
sendiri
dan
seringkali
tanpa
bukti
yang
menyatakan
bahwa
mereka
terkait
dengan
peredaran
narkoba.
“Pagi
hari
ini,
Interpol
Manila
menerima
salinan
resmi
surat
perintah
penangkapan
dari
ICC,”
ungkap
Istana
Kepresidenan
dalam
pernyataannya.
“Saat
ini,
ia
berada
dalam
tahanan
pihak
berwenang.”
Pernyataan
tersebut
menambahkan
bahwa “mantan
presiden
dan
kelompoknya
berada
dalam
kondisi
kesehatan
yang
baik
dan
tengah
diperiksa
oleh
dokter
pemerintah.”
Duterte
ditangkap
setelah
mendarat
di
bandara
internasional
di
Manila
menyusul
lawatan
singkatnya
ke
Hong
Kong.
Berbicara
kepada
ribuan
para
pekerja
migran
Filipina
di
Hong
Kong
pada
Minggu
(9/3),
mantan
presiden
tersebut
mengecam
investigasi
terhadap
dirinya,
dan
melabeli
penyelidik
ICC
sebagai “putra
dari
pelacur.”
Dalam
kesempatan
yang
sama,
ia
juga
mengatakan
dirinya
akan “menerima”
jika
ditangkap
merupakan
takdirnya.
Filipina
keluar
dari
ICC
pada
2019
sesuai
arahan
Duterte,
namun
pengadilan
internasional
tersebut
tetap
mempertahankan
yurisdiksinya
terkait
pembunuhan
dalam
perang
narkoba
Duterte
sebelum
negara
tersebut
keluar,
dan
juga
terkait
pembunuhan
di
kota
di
selatan
Filipina,
Davao,
ketika
Duterte
menjadi
wali
kota
di
wilayah
itu
beberapa
tahun
sebelum
ia
menjadi
presiden.
ICC
meluncurkan
penyelidikan
resmi
pada
September
2021,
namun
menundanya
dua
bulan
kemudian
setelah
Manila
mengatakan
pihaknya
memeriksa
kembali
ratusan
kasus
operasi
pemberantasan
narkoba
yang
mengarah
kepada
pembunuhan
yang
dilakukan
oleh
polisi,
pembunuh
bayaran,
dan
sejumlah
kelompok
yang
main
hakim
sendiri.
Penyelidikan
kembali
dimulai
pada
Juli
2023
setelah
lima
panel
hakim
menolak
keberatan
yang
diajukan
Filipina
terkait
kurangnya
yurisdiksi
yang
dimiliki
ICC.
Sejak
saat
itu,
pemerintahan
Presiden
Ferdinand
Marcos
mengatakan
dalam
sejumlah
kesempatan
bahwa
pihaknya
tidak
akan
bekerja
sama
dalam
penyelidikan
tersebut.
Namun
Wakil
Menteri
Kantor
Komunikasi
Presiden,
Claire
Castro,
pada
hari
Minggu
mengatakan
jika
Interpol
hendak “meminta
bantuan
yang
dibutuhkan
dari
pemerintah,
pemerintah
wajib
menyediakannya.”
Duterte
masih
merupakan
sosok
yang
popular
di
kalangan
warga
Filipina
yang
mendukung
solusi
perbaikan
cepatnya
terhadap
tindak
kejahatan,
dan
ia
tetap
menjadi
figur
politik
yang
kuat.
Ia
kembali
mencalonkan
diri
untuk
posisi
wali
kota
Davao,
yang
merupakan
basis
pendukungnya,
di
pemilu
Mei
mendatang.
Sejumlah
dakwaan
telah
diajukan
di
Filipina
dalam
kasus-kasus
yang
terkait
operasi
pemberantasan
narkoba
yang
berujung
pada
kematian.
Hanya
sembilan
anggota
polisi
yang
telah
dijatuhi
hukuman
karena
membunuh
terduga
tersangka
narkoba.
Duterte,
yang
mengakui
dirinya
seorang
pembunuh,
memerintahkan
petugas
untuk
menembak
mati
tersangka
narkoba
jika
hidup
mereka
dalam
bahaya.
Ia
bersikeras
penindakan
tersebut
menyelamatkan
banyak
keluarga
dan
mencegah
Filipina
menjadi “negara
politik
narkotika.”
Dalam
pembukaan
penyelidikan
Senat
Filipina
terhadap
kasus
perang
narkoba
pada
Oktober
lalu,
Duterte
mengatakan
ia “tidak
meminta
maaf,
tidak
memiliki
alasan”
atas
tindakannya.
“Saya
melakukan
apa
yang
harus
saya
lakukan,
dan
terlepas
Anda
memercayainya
atau
tidak,
saya
melakukannya
untuk
negara
saya,”
pungkas
Duterte.
[rs]